Tampilkan postingan dengan label Akuntansi Keperilakuan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Akuntansi Keperilakuan. Tampilkan semua postingan

Etika dalam Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen

Tanggung Jawab Akuntan Keuangan dan Akuntan Manajemen

Etika dalam akuntansi keuangan dan manajemen merupakan suatu bidang keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas dan dinamis. Bidang ini berpengaruh langsung terhadap kehidupan setiap orang dan organisasi. Ada banyak bidang yang dapat di pelajari, tetapi sejumlah besar peluang karir tersedia di bidang keuangan. Manajemen keuangan dengan demikian merupakan suatu bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan putusan dan manajemen sumber daya yang tepat.


Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor,pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi di mana aktiva adalah harta yang dimiliki suatu perusahaan digunakan untuk operasi perusahaan dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan modal yaitu selisih antara aktiva dikurang hutang. 

Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Hal penting dari akuntansi keuangan adalah adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan aturan- aturan yang harus digunakan didalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan, yaitu:

  1. Perencanaan menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran.
  2. Pengevaluasian mempertimbangkan implikasi-implikasi historical dan kejadian-kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak.
  3. Pengendalian menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan)
  4. Menjamin pertanggungjawaban sumber mengimplementasikan suatu sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektifitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen.
  5. Pelaporan eksternal ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal.

Competence, Confidentiality, Integrity and Objectivity of Management Accountant

Ikatan Akuntan Manajemen (Institute of Management Accountant – IMA) di Amerika Serikat telah mengembangkan kode etik yang disebut Standar Kode Etik untuk Praktisi Akuntan Manajemen dan Manajemen Keuangan (Standards of Ethical Conduct for Practitioners of Management Accounting and Financial Management).

Ada empat standar etika untuk akuntan manajemen yaitu:

Kompetensi Artinya, akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:

  • Menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
  • Melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan dan standar teknis yang berlaku.
  • Mampu menyiapkan laporan yang lengkap, jelas, dengan informasi yang relevan serta dapat diandalkan.

Kerahasiaan (Confidentiality) Mengharuskan seorang akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:

  • Mampu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan, kecuali ada izin dari atasan atau atas dasar kewajiban hukum.
  • Menginformasikan kepada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh, agar dapat menghindari bocornya rahasia perusahaan. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga pemeliharaan kerahasiaan.
  • Menghindari diri dari mengungkapkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi maupun kelompok secara ilegal melalui pihak ketiga.

Integritas (Integrity) Mengharuskan untuk menghindari “conflicts of interest”, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:

  • Menghindari adanya konflik akrual dan menyarankan semua pihak agar terhindar dari potensi konflik.
  • Menahan diri dari agar tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang akan mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tigas secara etis.
  • Menolak berbagai hadiah, bantuan, atau bentuk sogokan lain yang dapat mempengaruhi tindakan mereka.
  • Menahan diri dari aktivitas negati yang dapat menghalangi dalam pencapaian tujuan organisasi.
  • Mampu mengenali dan mengatasi keterbatasan profesional atau kendala lain yang dapat menghalagi penilaian tanggung jawab kinerja dari suatu kegiatan.
  • Mengkomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan serta yang menguntungkan dalam penilaian profesional.
  • Menahan diri agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang akan mendiskreditkan profesi.

Objektivitas (Objectifity) Mengharuskan para akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapan secara penuh (fully disclose) semua informasi relevan yang diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman user terhadap pelaporan, komentar dan rekomendasi yang ditampilkan. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:

  • Mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif.
  • Mengungkapkan semua informasi relevan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman akan laporan atau rekomendasi yang disampaikan.

Whistle Blowing

Whistle blowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilaporkan ini bisa saja atasan yang lebih tinggi ataupun masyarakat luas. Rahasia perusahaan adalah sesuatu yang konfidensial dan memang harus dirahasiakan, dan pada umumnya tidak menyangkut efek yang merugikan bagi pihak lain, entah itu masyarakat atau perusahaan lain. Whistle blowing menyangkut kecurangan tertentu yang merugikan perusahaan sendiri maupun pihak lain, apabila dibongkar atau disebarluaskanakan merugikan perusahaan, paling minimal merusak nama baik perusahaan tersebut.

Whistle blowing dibagi menjadi dua yaitu:

Baca Juga

  • Whistle Blowing internal, yaitu kecurangan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan tertinggi, pemimpin yang diberi tahu harus bersikap netral dan bijak, loyalitas moral bukan tertuju pada orang, lembaga, otoritas, kedudukan, melainkan pada nilai moral: keadilan, ketulusan, kejujuran, dan dengan demikian bukan karyawan yang harus selalu loyal dan setia pada pemimpin melainkan sejauh mana pimpinan atau perusahaan bertindak sesuai moral.
  • Whistle Blowing eksternal, yaitu membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak luar seperti masyarakat karena kecurangan itu merugikan masyarakat, motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi banyak orang, yang perlu diperhatikan adalah langkah yang tepat sebelum membocorkan kecurangan terebut ke masyarakat, untuk membangun iklim bisnis yang baik dan etis memang dibutuhkan perangkat legal yang adil dan baik.

Creative Accounting

Istilah creative menggambarkan suatu kemampuan berfikir dan menciptakan ide yang berbeda daripada yang biasa dilakukan, juga dapat dikatakan mampu berfikir diluar kotak (out-of-the box). Jaman sekarang diprofesi apapun kita berada senantiasa dituntut untuk selalucreative. Namun pada saat kita mendengar istilah ‘creative accounting’, seperti sesuatu hal yang kurang ‘etis’. Beberapa pihak menafsirkan negative, dan berpandangan skeptis serta tidak menyetujui, namun beberapa melihat dengan pandangan netral tanpa memihak.

Menurut Amat, Blake dan Dowd (1999) Creative accounting adalah semua proses dimana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi (termasuk di dalamnya standar, teknik, dll) dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses creative accounting, seperti manajer, akuntan, pemerintah, asosiasi industri, dll.

Watt dan Zimmerman (1986), menjelaskan bahwa manajer dalam bereaksi terhadap pelaporan keuangan digolongkan menjadi 3 buah hipotesis :

1)   Bonus Plan Hyphotesis (Perilaku dari seorang manajer sering kali dipengaruhi dengan pola bonus atas laba yang dihasilkan. Tindakan yang memacu para manajer untuk mealkaukan creative accounting, seringkali dipengaruhi oleh pembagian besaran bonus yang tergantung dengan laba yang akan dihasilkan. Pemilik perusahaan umumnya menetapkan batas bawah, sebagai batas terendah untuk mendapatkan bonus. Dengan teknik seperti ini, para manajer akan berusaha menaikkan laba menuju batas minimal ini. Jika sang pemilik juga menetapkan bats atas atas laba yang dihasilkan, maka manajer akan erusaha mengurangi laba sampai batas atas dan mentransfer data tersebut pada periode yang akan dating. Perilaku ini dilakukan karena jika laba melewati batas atas tersebut, manajer tidak akan mendapatkan bonus lagi).

Baca Juga

2)   Debt Convenant Hyphotesis (Merupakan sebuah praktek akuntansi mengenai bagaimana manajer menyikasi perjanjian hutang. Sikap yang diambil oleh manjer atas adanya pelanggaran atas perjanjian hutang yang jatuh tempo, akan berupaya menghindarinya degan memilih kebijakan-kebijakan akuntansi yang menguntungkan dirinya).

3)  Political Cost Hyphotesis (Sebuah tindakan yang bertujuan untuk menampilkan laba perusahan lebih rendah lewat proses akuntansi. Tindakkan ini dipengaruhi oleh jika laba meningkat, maka para karyawan akan melihat kenaikan aba tersebut sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kenaikan gaji. Pemerintah pun melihat pola kenaikan ini sebagai objek pajak yang akan ditagih).

Fraud Accounting

Fraudsebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan disini adalah merubah asset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya.

Salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan Kecurangan pelaporan keuangan biasanya dilakukan karena dorongan dan ekspektasi terhadap prestasi kerja manajemen. Salah saji yang timbul karena kecurangan terhadap pelaporan keuangan lebih dikenal dengan istilah irregularities (ketidakberesan). Bentuk kecurangan seperti ini seringkali dinamakan kecurangan manajemen (management fraud), misalnya berupa : Manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan. 

Kesengajaan dalam salah menyajikan atau sengaja menghilangkan (intentional omissions) suatu transaksi, kejadian, atau informasi penting dari laporan keuangan. Salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva Kecurangan jenis ini biasanya disebut kecurangan karyawan (employee fraud). Salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut. Contoh salah saji jenis ini adalah :

  1. Penggelapan terhadap penerimaan kas.
  2. Pencurian aktiva perusahaan.
  3. Mark-up harga
  4. Transaksi “tidak resmi”

Fraud Auditing

Upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan kriminal investigator.

Karakteristik kecurangan Dilihat dari pelaku fraud auditing maka secara garis besar kecurangan bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis :

1)   Oleh pihak perusahaan, yaitu manajemen untuk kepentingan perusahaan (di mana salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (misstatements arising from fraudulent financial reporting, untuk menghindari hal tersebut ada baiknya karyawan mengikuti auditing workshop dan fraud workshop) dan pegawai untuk keuntungan individu (salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva)

2) Oleh pihak di luar perusahaan, yaitu pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kecurangan pelaporan keuangan biasanya dilakukan karena dorongan dan ekspektasi terhadap prestasi pengubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian kerja manajemen. Salah saji yang timbul karena kecurangan terhadap pelaporan keuangan lebih dikenal dengan istilah irregularities (ketidakberesan). Bentuk kecurangan seperti ini seringkali dinamakan kecurangan manajemen (management fraud), misalnya berupa manipulasi, pemalsuan, atau laporan keuangan. Kesengajaan dalam salah menyajikan atau sengaja menghilangkan (intentional omissions) suatu transaksi, kejadian, atau informasi penting dari laporan keuangan, untuk itu sebaiknya anda mengikuti auditing workshop dan fraud workshop.

Salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva kecurangan jenis ini biasanya disebut kecurangan karyawan (employee fraud). Salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum(ada baiknya karyawan mengikuti seminar fraud dan seminar auditing). Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut. Contoh salah saji jenis ini adalah penggelapan terhadap penerimaan kas, pencurian aktiva perusahaan, mark-up harga dan transaksi tidak resmi.

Contoh Kasus :

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Penelitian COSO menelaah hampir 350 kasus dugaan kecurangan pelaporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan publik di Amerika Serikat yang diselidiki oleh SEC. Diantaranya adalah :

1. Kecurangan keuangan memengaruhi perusahaan dari semua ukuran, dengan median perusahaan memiliki aktiva dan pendapatan hanya di bawah $100juta.

2. Berita mengenai investigasi SEC atau Departemen Kehakiman mengakibatkan penurunan tidak normal harga saham rata-rata 7,3 persen.

3. Dua puluh enam persen dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kecurangan mengganti auditor selama periode yang diteliti dibandingkan dengan hanya 12 persen dari perusahaan-perusahaan yang tidak terlibat.

Contoh Kasus :

Kasus suap terhadap auditor BPK Jawa Barat oleh Pemkot Bekasi

Dalam kasus ini ditemukan bukti uang sebesar Rp 372.000.000 yang akan digunakan oleh pemerintah kota Bekasi untuk menyuap auditor BPK Jawa Barat agar hasil laporan keuangan penggunaan dana di aerah tersebut wajar tanpa pengecualian. Yang menjadi tersangka pada kasus ini adalah Tjandra Utama Effendi dalam kapasitas sebagai Sekda, Heri Lukmanto Hari sebagai kepala Inspektorat Kota Bekasi, Heri Suparjan selaku Kabid aset dan kekayaan DPPKAD Kota Bekasi, Enang Hermawan dan Suharto keduanya Auditor BPK.

Saat ini Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis dua auditor BPK Jabar Enang Hernawan dan Suharto dengan hukuman empat tahun penjara. Demikian putusan hakim yang dibacakan di persidangan, Senin (8/11). Selain hukuman penjara, urai Ketua Majelis Hakim Jupriadi, kedua terdakwa juga wajib membayar denda Rp200 juta. Bila tidak membayar, maka hukuman diganti dengan tiga bulan kurungan. Hukuman dijatuhkan karena kedua terdakwa dinilai terbukti menerima suap dari Pemerintah Kota Bekasi. Hakim anggota Tjokorda Rae Suamba mengatakan, dari fakta persidangan yang terungkap, kedua terdakwa terbukti menerima uang dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi dengan maksud memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bekasi tahun 2009.

Kedua terdakwa, urai Tjokorda, terbukti menerima suap dan telah membantu untuk memberikan arahan pembukuan LKPD Bekasi agar menjadi WTP. Padahal, sebelumnya opini laporan keuangan Kota Bekasi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Read More

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi & Kesalahan (PSAK NO 25)

Definisi Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi

1. Ketika suatu SAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk item tersebut menggunakan SAK yang bersangkutan dan mempertimbangkan Panduan Aplikasi SAK yang relevan.

2. SAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Namun, hal yang tidak tepat untuk membuat, atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan dari SAK untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas.

3. Pedoman Implementasi bukan bagian dari PSAK, dan oleh karena itu tidak berisi pengaturan untuk laporan keuangan.

4. Dalam hal tidak ada SAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang:

a). relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi oleh pemakai; dan

b). andal, dalam laporan keuangan yang:

  • menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas.
  • mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, dan bukan hanya bentuk hukumnya;
  • netral, yaitu bebas dari bias;
  • pertimbangan sehat; dan
  • lengkap dalam semua hal yang material.

5. Dalam membuat pertimbangan manajemen mengacu, dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber-sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun:

  • persyaratan dan panduan dalam SAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait; dan
  • definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, laibilitas, penghasilan dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

6. Dalam membuat pertimbangan manajemen juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lainnya yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lainnya dan praktik akuntansi industri yang berlaku.

Konsistensi Kebijakan Akuntansi

Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan kelompok item-item dimana kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang mungkin sesuai dengan keadaan. Jika PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokkan semacam itu, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut:

  • dipersyaratkan oleh suatu PSAK; atau
  • menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas.

2. Pemakai laporan keuangan perlu untuk mampu membandingkan laporan keuangan entitas sepanjang waktu untuk mengidentifikasi kecenderungan dalam posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasnya. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan pada setiap periode dan dari suatu periode dengan periode berikutnya, kecuali suatu perubahan kebijakan akuntansi memenuhi kriteria.

3. Berikut ini bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi:

  • penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya; dan
  • penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material.

Baca Juga

4. Penerapan awal suatu kebijakan untuk menilai kembali aset sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap atau PSAK 19: Aset Tidak Berwujud adalah suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan suatu revaluasi sesuai dengan PSAK 16 atau PSAK 19, bukan sesuai dengan Pernyataan ini.

Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Bergantung dari:

  • entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisinya, jika ada; dalam PSAK tersebut, dan
  • entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, diterapkan secara retrospektif.

2. Untuk tujuan dalam Pernyataan ini, penerapan dini PSAK bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat sukarela.

3. Dalam hal PSAK tidak secara spesifi k diterapkan untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, maka manajemen, menerapkan suatu kebijakan akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan-pembuat standar-akuntansi lain yang menggunakan kerangka konseptual yang sama dalam mengembangkan standar akuntansi. Jika, selanjutnya pengaturan (pronouncement) tersebut diamandemen, entitas memilih untuk mengubah suatu kebijakan akuntansi, maka perubahan tersebut dicatat dan diungkapkan sebagai perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat sukarela.

Penerapan Retrospektif

ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai dengan point a) atau  b) di atas maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah - olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.

Keterbatasan Penerapan Retrospektif

1. Ketika penerapan retrospektif disyaratkan oleh penentuan penerapan perubahan kebijakan akuntansi , maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak periode-spesifik atau dampak kumulatif perubahan tersebut.

2. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak periode-spesifik akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan laibilitas pada awal periode paling awal dimana penerapan retrospektif adalah praktis, mungkin periode berjalan, dan membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode itu.

3. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif dari, pada awal periode berjalan, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode lalu, maka entitas menyesuaikan informasi komparatif untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif dari tanggal paling awal yang dapat diterapkan.

4. Ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru tersebut untuk informasi komparatif untuk periode lalu ke belakang sejauh mungkin praktis. Penerapan retrospektif untuk periode lalu adalah tidak praktis kecuali praktis untuk menentukan dampak kumulatif atas jumlah awal dan akhir laporan posisi keuangan untuk periode itu. 

Jumlah yang dihasilkan dari penyesuaian terkait dengan periode sebelum periode sajian laporan keuangan, menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh dari periode sajian paling awal. Biasanya penyesuaian dilakukan atas saldo laba. Namun, penyesuaian dapat dilakukan ke komponen ekuitas lainnya (misalnya, untuk mematuhi suatu PSAK). Informasi lain mengenai periode lalu, seperti ringkasan data keuangan historis, juga disesuaikan ke belakang sejauh mungkin dapat dilakukan dengan praktis.

5. Ketika tidak praktis bagi entitas untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif karena entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan untuk semua periode lalu, maka entitas menerapkan kebijakan baru secara retrospektif mulai dari periode paling awal yang dapat dipraktikan. Oleh karena itu, porsi penyesuaian kumulatif atas aset, laibilitas, dan ekuitas yang timbul sebelum tanggal itu diabaikan. Perubahan kebijakan akuntansi bahkan diijinkan, jika tidak praktis, untuk menerapkan kebijakan secara prospektif terhadap periode lalu yang manapun.

Pengungkapan

1. Ketika penerapan awal suatu PSAK memiliki dampak pada periode berjalan atau periode lalu, akan memiliki dampak semacam itu kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian, atau memiliki dampak pada periode mendatang, entitas mengungkapkan:

a) judul PSAK;

b) ketika dapat diterapkan, bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya;

c) sifat dari perubahan kebijakan akuntansi;

d) ketika dapat diterapkan, penjelasan ketentuan transisi;

e) ketika dapat diterapkan, ketentuan transisi yang memiliki dampak pada periode mendatang;

f) untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian, sepanjang praktis, jumlah penyesuaian:

i. untuk setiap item laporan keuangan yang terkena dampak; dan

ii. jika PSAK 56: Laba per Saham diterapkan, laba per saham dasar dan dilusian;

g) jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum disajikan, sepanjang praktis; dan

h) jika penerapan retrospektif yang disyaratkan tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu, atau periode-periode sebelum disajikan, keadaan yang mendorong ke keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan mulai kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan di atas.

2. Ketika perubahan kebijakan akuntansi sukarela memiliki dampak pada periode berjalan atau periode lalu, akan memiliki dampak pada periode itu kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian, atau memiliki dampak pada periode mendatang, entitas mengungkapkan:

a) sifat dari perubahan kebijakan akuntansi;

b) alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan;

c) untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian, sepanjang praktis, jumlah penyesuaian:

i. untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh; dan

ii. Jika PSAK 56: Laba Per Saham diterapkan untuk entitas, laba per saham dasar dan dilusian;

d) jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode periode sebelum periode periode tersebut disajikan, sepanjang praktis; dan

e) jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu, atau untuk periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini.

3. Ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, maka entitas mengungkapkan:

a) fakta ini; dan

b) informasi relevan yang dapat diestimasi secara wajar atau dapat diketahui untuk menilai dampak yang mungkin atas penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan pada periode awal penerapannya.

Maka entitas mempertimbangkan mengungkapkan:

a) judul PSAK baru;

b) sifat perubahan standar yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi;

c) tanggal di mana penerapan PSAK disyaratkan;

d) tanggal di mana entitas berencana untuk menerapkan PSAK awalnya; dan

e) apakah: 

i. diskusi perkiraan dampak penerapan awal PSAK yang atas laporan keuangan; atau

ii. jika dampak tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar, pernyataan atas hal itu.

Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau laibilitas, atau jumlah pemakaian periodik aset, yang berasal dari penilaian status kini, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan, aset dan laibilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan, oleh karena itu, bukan dari koreksi kesalahan.

Sebagai akibat ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis, banyak unsur dalam laporan keuangan tidak dapat diukur dengan tepat tetapi hanya dapat diestimasi. Estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Misalnya, estimasi mungkin diperlukan untuk:

a) piutang tidak tertagih;

b) persediaan yang rusak;

c) nilai wajar aset keuangan atau laibilitas keuangan;

d) umur manfaat, atau ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada, aset yang didepresiasikan; dan

e) kewajiban garansi 

Penggunaan estimasi rasional adalah bagian mendasar untuk penyiapan laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalannya.

Estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Sesuai sifatnya, revisi estimasi tidak terkait dengan periode lalu dan bukan koreksi suatu kesalahan.

Suatu perubahan dalam dasar pengukuran yang digunakan adalah perubahan kebijakan akuntansi, dan bukan perubahan estimasi akuntansi. Ketika sulit untuk membedakan suatu perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi, maka perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

Dampak perubahan estimasi akuntansi, selain perubahan penerapan paragraf 37, diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada:

a) periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu; atau

b) periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya.

Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan laibilitas, atau terkait dengan suatu item ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.

Pengakuan secara prospektif dampak perubahan estimasi akuntansi berarti bahwa perubahan diterapkan untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain sejak tanggal perubahan dalam estimasi. Suatu perubahan estimasi akuntansi dapat hanya berakibat pada laba atau rugi periode berjalan, atau laba atau rugi periode berjalan dan periode mendatang. Misalnya, suatu perubahan estimasi akuntansi piutang tidak tertagihhanya berdampak pada laba atau rugi periode berjalan dan oleh karena itu diakui pada periode berjalan. Namun, suatu perubahan estimasi umur manfaat dari, atau ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa mendatang pada, suatu aset yang dapat disusutkan berdampak pada beban penyusutan untuk periode berjalan dan setiap periode mendatang selama sisa umur manfaat. Dalam kedua kasus tersebut, dampak perubahan yang terkait dengan periode berjalan diakui sebagai penghasilan atau beban pada periode berjalan. Dampak, jika ada, pada periode mendatang diakui sebagai penghasilan atau beban pada periode mendatang tersebut.

Pengungkapan

1.Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak itu.

2.Jika jumlah dampak pada periode mendatang adalah tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan hal itu.

Kesalahan

Kesalahan periode lalu adalah penghilangan dari, dan Kesalahan pelaporan dalam, laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk mempergunakan, atau kesalahan penggunaan, informasi andal yang:

  • tersedia ketika laporan keuangan untuk periode tersebut disahkan untuk diterbitkan; dan
  • secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Kesalahan semacam itu termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan (oversights) atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas tertentu. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode itu dikoreksi sebelum laporan keuangan diterbitkan. Namun, kesalahan material yang kadang kala tidak ditemukan sampai suatu periode kemudian, dan kesalahan periode lalu dikoreksi pada informasi komparatif sajian pada laporan keuangan periode selanjutnya tersebut

Entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan:

  • menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian dimana kesalahan terjadi; atau
  • jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal.

Keterbatasan Penyajian Kembali Retrospektif

Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan penyajian kembali secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak periode tertentu atau dampak kumulatif kesalahan.

Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak periode-tertentu dari kesalahan pada informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di mana penyajian kembali retrospektif adalah praktis (mungkin periodeberjalan).

Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif, pada awal periode berjalan, dari kesalahan pada semua periode lalu, maka entitas menyajikan-kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal paling praktis.

Koreksi kesalahan periode lalu tidak termasuk dari laporan laba rugi pada periode dimana kesalahan ditemukan. Informasi sajian atas periode lalu, termasuk ringkasan data keuangan historis, disajikan kembali sejauh mungkin adalah praktis.

Ketika tidak praktis untuk menentukan jumlah kesalahan (misalnya kesalahan penerapan kebijakan akuntansi) untuk semua periode lalu, maka entitas, menyajikan-kembali informasi komparatif secara prospektif sejak tanggal paling awal adalah praktis. Hal ini mengabaikan porsi kumulatif penyajian-kembali aset, laibilitas, dan ekuitas yang timbul sebelum tanggal itu. 

`Koreksi kesalahan berbeda dengan perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi sesuai dengan sifatnya merupakan perkiraan yang perlu direvisi akibat tambahan informasi yang diketahui kemudian. Misalnya, laba atau rugi yang diakui akibat hasil suatu kontinjensi adalah bukan koreksi kesalahan.

Pengungkapan Kesalahan Periode Lalu

Dalam penerapannya entitas mengungkapkan hal-hal berikut:

a) sifat kesalahan periode lalu;

b) untuk setiap periode sajian, sepanjang praktis, jumlah koreksi:

i. untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh; dan

ii. jika menerapkan PSAK 56: Laba Per Saham, maka mengungkapkan laba per saham dasar dan dilusian;

c) jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal; dan

d) jika penyajian-kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini.


Read More

Pengukuran dan Pengidentifikasian Pendapatan (PSAK NO 23)

Penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusu¬nan dan Penyajian Laporan Keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain).

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen dan royalti.

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pengukuran Pendapatan

a). Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.

b). Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima oleh entitas dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas.

c). Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau dapat diterima. 

d). Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan.

Pengidentifikasian Transaksi

Kriteria pengakuan dalam Pernyataan ini biasanya diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut pada komponen-komponen yang dapat diidentifikasikan secara terpisah dari transaksi tunggal, agar mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Misalnya, jika harga penjualan dari suatu produk termasuk jumlah yang dapat diidentifikasi untuk jasa lanjutan, maka jumlah tersebut ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode di mana jasa tersebut ditunaikan. 

Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-sama jika transaksi tersebut terkait sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat pada rangkaian transaksi tersebut secara keseluruhan.

Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi: 

a). entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.

b). entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.

c). jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.

d). kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut.

e). biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

Penjualan Jasa

Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

a). jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

b). kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut dapat diperoleh entitas.

c). tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.

d). biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa ditunaikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja entitas dalam suatu periode. PSAK 34: Akuntansi Kontrak Kontruksi juga mensyaratkan pengakuan pendapatan berdasarkan hal ini. Persyaratan pada Pernyataan tersebut berlaku secara umum untuk pengakuan pendapatan dan beban terkait untuk transaksi yang melibatkan pemberian jasa.

Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh entitas. Namun, jika ketidakpastian timbul dari kolektibilitas jumlah yang telah masuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih, atau jumlah yang kemungkinan pemulihannya tidak lagi besar, diakui sebagai beban bukan sebagai penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula.

Entitas pada umumnya dapat membuat estimasi yang andal setelah entitas mencapai persetujuan mengenai hal-hal berikut dengan pihak lain dalam transaksi:

  • hak yang dapat dipaksakan dari masing-masing pihak terkait dengan jasa yang disediakan dan diterima para pihak.
  • imbalan yang dipertukarkan.
  • cara dan persyaratan penyelesaian.

Biasanya, entitas juga perlu mempunyai sistem anggaran dan pelaporan keuangan internal yang efektif. Entitas tersebut menelaah dan jika perlu merevisi estimasi pendapatan sewaktu jasa diberikan. Kebutuhan atas revisi tersebut tidak berarti mengindikasikan bahwa hasil dari transaksi tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal.

Baca Juga

Bunga, Royalti, dan Dividen.

Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui atas dasar yang dijelaskan, jika:

  1. kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh entitas.
  2. jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
Pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut:
  1. bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif seperti yang dijelaskan di PSAK 55 (revisi 2006): Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran paragraf 8 dan PA 17-20
  2. royalti diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
  3. dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Jika bunga yang belum dibayar telah diakru sebelum pembelian investasi yang berbunga, maka penerimaan bunga kemudian dialokasikan antara periode sebelum pembelian dan sesudah pembelian, hanya bagian setelah pembelian yang diakui sebagai pendapatan.

Royalti diakru sesuai dengan syarat perjanjian yang relevan dan pendapatan juga umumnya diakui sesuai dengan dasar tersebut kecuali, dengan memperhatikan hakikat perjanjian, akan lebih sesuai untuk mengakui pendapatan atas dasar sistematik dan rasional yang lain.

Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh entitas. Namun, jika ketidakpastian timbul dari kolektibilitas jumlah tertentu yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak dapat ditagih, atau jumlah yang kemungkinan pemulihannya tidak besar lagi, maka jumlah tersebut diakui sebagai beban, bukan penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula.

Pengungkapan

Entitas mengungkapkan:

a). kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan pemberian jasa.

b). jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari:

i. penjualan barang.

ii. penjualan jasa.

iii. Bunga.

iv. Royalti.

v. Dividen

c). jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan.

Entitas mengungkapkan setiap liabilitas kontijensi dan aset kontijensi sesuai dengan PSAK 57 (revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontinjensi. Liabilitas kontijensi dan aset kontijensi dapat timbul dari pos-pos seperti biaya jaminan, klaim, denda, atau kemungkinan kerugian lainnya.

Read More

PERTANYAAN DAN JAWABAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL YANG MENDASARI AKUNTANSI KEUANGAN

 SOAL DAN JAWAB BAB KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI KEUANGAN

1. Apa yang dimaksud dengan kerangka kerja konseptual? Jelaskan menggunakan bahasa Anda!

Jawab:

Kerangka kerja konseptual adalah sebuah sistem koheren, yang terdiri atas tujuan dan konsep fundamental di mana keduanya saling terkait, kemudian dijadikan sebuah landasan dalam menetapkan standar akuntansi yang mengadung unsur konsistensi dan berperan dalam menentukan sifat, fungsi, dan batasan-batasan yang terdapat dalam akuntansi keuangan serta di dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

Baca Juga

2. Jelaskan beberapa alasan mengapa kerangka kerja konseptual perlu digunakan!

Jawab:

Kerangka konseptual diperlukan dalam:

 Membangun serta menghubungkan antara badan pembuat konsep dan tujuan. Dengan adanya kerangka kerja konseptual, diharapkan dapat dilakukan pembangunan serta komunikasi dari badan yang membuat konsep dan tujuannya, sehingga terjadi kesamaan konsep atau pemikiran dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

 Penyediaan kerangka kerja yang berperan dalam pemecahan masalahmasalah yang praktis baru dan yang muncul. Kerangka kerja konseptual juga dbutuhkan untuk menyediakan suatu kerangka yang selanjutnya dapat dijadikan pemecahan masalah-masalah baru yang muncul. Dengan adanya kerangka, otomatis pengerjaan pemecahan masalah, terutama masalah-masalah baru menjadi lebih mudah karena langsung tertuju ke pemecahannya.

 Berperan dalam peningkatan pemahaman serta keyakinan dari pengguna laporan keuangan mengenai pelaporan keuangan itu sendiri. Kerangka kerja konseptual juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Jika diibaratkan sebuah bangunan, apabila tidak menggunakan kerangka tentulah akan roboh, dan apabila menggunakan kerangka maka bagunannya akan kuat. Begitupun dengan ini, laporan keuangan yang dibuat dengan menggunakan kerangka kerja konseptual akan lebh mudah dipahami dan keyakinan pemakai laporan keuangan pun akan meningkat.

 Menaikkan komparabilitas laporan keuangan antarperusahaan

Dengan sendirinya, komparabilitas laporan keuangan antarperusahaan pun akan meningkat dengan adanya kerangka kerja konseptual.

3. Jelaskan beberapa tingkatan yang menampilkan sebuah tinjauan atau penelitian atas kerangka kerja konseptual!

Jawab:

Ada beberapa tingkatan yang menampilkan sebuah tinjauan atau penelitian atas kerangka kerja konseptual. Di tingkat pertama, terdapat tujuan (objectives) yang merupakan pengidentifikasian tujuan serta sasaran akuntansi. Standar akuntansi seharusnya dikembangkan sesuai dengan kerangka kerja konseptual sehingga menghasilkan laporan akuntansi yang bermanfaat. Di tingkat kedua, terdapat karakteristik kualitatif (qualitative characteristic) yang tugasnya yaitu membuat informasi akuntansi yang ada berfungsi serta adanya unsur-unsur (elements) dari laporan keuangan perusahaan (aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik). Di tingkat terakhir terdapat konsep-konsep pengukuran dan pengakuan (meansurement and recognition concepts) yang digunakan dalam penetapan serta pengaplikasian standar akuntansi. Konsep ini terdiri dari asumsi, prinsip, dan kendala yang menjelaskan kondisi lingkungan pelaporan yang ada.

4. Sebut dan jelaskan 10 dasar dalam suatu laporan keuangan perusahaan!

Jawab:

 Aktiva

Aktiva atau biasa kita kenal sebagai asset merupakan sumber daya di bidang ekonomi yang di masa mendatang diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi perusahaan.

 Kewajiban

Kewajiban merupakan suatu pengorbanan di bidang ekonomi yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang dan timbul dari suatu kewajiban yang berjalan di dalam sebuah entitas.

 Ekuitas

Ekuitas merupakan pengurangan dari aktiva yang dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki oleh suatu entitas atau perusahaan. 

 Investasi oleh pemilik

Investasi oleh pemilik merupakan suatu kenaikan dari aktiva bersih sebuah entitas yang timbul dari suatu transfer yang bernilai dari entinitas lain kepada entitas tersebut yang berfungsi menaikan kepentingan pemilik yang terdapat di dalamnya.

 Distribusi kepada pemilik/ Dividen

Jika sebuah perusahaan mendapatkan laba dari kegiatannya selama sau

periode, maka dapat dimungkinkan aka nada pembagian sebagia dari laba

tersebut kepada pemegang saham atau yang biasa dikenal dengan dividen.

 Laba komprehensif

Perusahaan yang melakukan aktivitas sudah seharusnya mendapatkan laba

yang dikenal dengan sebutan laba komprehensif perusahaan.

 Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu aliran arus masuk atau merupakan peningkatan di bidang lannya atas aktiva dari sebuah perusahaan atau juga merupakan pelunasan dari suatu kewajiban di dalam suatu periode tertentu.

 Beban

Beban merupakan suatu aliran arus keluar atas terjadinya suatu kewajiban dalam satu periode dari pengiriman maupun produksi barang penyediaan jasa, maupun aktivitas lainnya di mana merupakan kegiatan operasional utama dari sebuah entitas atau perusahaan.

 Keuntungan

Keuntungan merupakan kenaikan dari suatu ekuitas bersih entitas yang berasal dari transaksi peripheral dan insidentil atau dari transaksi-transaksi lainnya.

 Kerugian.

Kerugian merupakan suatu penurunan ekuitas bersih dari entitas yang disebabkan adanya transaksi peripheral dan insidentil atau dari transaksitransaksi yang lain.

5. Sebut dan jelaskan 4 asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi keuangan!

Jawab:

Terdapat empat asumsi dasar yang merupakan dasar dari struktur akuntansi keuangan yaitu sebagai berikut.

 Entitas Ekonomi

Asumsi entitas ekonomi merupakan asumsi bahwa suatu aktivitas perusahaan bisnis dapat dilakukan pemisahan dan juga dibedakan dari pemiliknya juga unit bisnis lainnya. Jadi berdasarkan asumsi ini, kekayaan pribadi yang dimiliki oleh pengelola perusahaan dipisahkan dari kekayaan (asset) yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, apabila terjadi perusahaan bangkrut dan tidak mampu membayar hutang perusahaan, pengelola perusahaan hanya bertanggung jawab sebatas pada saham yang ditanamkan ke perusahaan, tidak semua hartanya harus diserahkan untuk membayar hutang perusahaan.

 Kelangsungan Hidup

Asumsi kelangsungan hidup merupakan asumsi bahwa perusahaan bisnis akan mempunyai usia yang cukup panjang. Dalam asumsi ini, perusahaan dianggap akan mempunyai umur yang panjang, meski dalam kenyataannya belum tentu perusahaan itu akan berumur panjang.

 Unit Moneter

Merupakan asumsi bahwa uang adalah denominator umum di mana aktivitas ekonomi dilakukan, dan juga bahwa unit moneter telah menyediakan suatu dasar yang tepat dalam melakukan pengukuran dan analisis. Dalam asumsi ini, semua benda akan diasumsikan dalam bentuk uang sehingga mudah dihitung, dilaporkan, dan dianalisis. Dengan adanya asumsi unit moneter ini akan mempermudah pembuatan laporan keuangan. Bayangkan jika persediaan barang dagang tidak diasumsikan dengan nilai uang, kemudian gedung dan lain-lain tetap dinyatakan dalam wujudnya masing-masing, maka kita akan kesulitan menghitung untung atau ruginya suatu perusahaan.

 Periodisitas

Merupakan asumsi bahwa aktivitas ekonomi suatu perusahaan bisa dapat dipisah-pisah ke dalam peride waktu artifisial. Tidak semua perusahaan membuatan laporan keuangan dalam periode 1 tahun dan berakhir pada akhir tahun (31 Desember), banyak perusahaan yang membuatnya di pertengahan tahun, atau bahkan setiap bulan. Di Australia misalnya, kebanyakan perusahaan di sana periode pembuatan laporan keuangan berakhir pada tanggal 30 Juni. Jadi asumsi ini memang layak digunakan.

 Akrual Basis

Menurut basis ini, transaksi dicatat dalam periode terjadinya transaksi tersebut. Maksudnya perusahaan tidak perlu menunggu diterima/dikeluarkannya kas untuk mencatat transaksi yang terjadi, tetapi saat transaksi keuangan itu terjadi, langsung dilakukan pengakuan dengan cara mencatatnya. Kita bisa mengakui pendapatan ketika kita telah menjual barang/menyelesaikan jasa tertentu, meski pihak konsumen belum membayarnya.


Read More

SAK (Standar Akuntansi Keuangan) - ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) untuk Koperasi dan UKM

Relasi kebutuhan akan standar akuntansi keuangan bagi seluruh badan usaha baik yang berbadan hokum maupun yang tidak ber badan hukum adalah pendekatan stake holder badan usaha dan badan hukum itu sendiri yang semakin membutuhkan kehandalan suatu data dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Kehandalan dan kewajaran suatu data dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan entitas baik ber badan hukum atau belum ber badan hukum tersebut sangat dibutuhkan para stake holder dari suatu entitas untuk pengambilan keputusan atau suatu kebijakan dimasa yang akan datang. 

Suatu standar atau pedoman tersebut berisi praktek penerapan akuntansi yang dahulu semuanya diatur dalam PSAK ( Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ) yang berlaku untuk semua badan usaha dan badan hukum di Indonesia.  Mulai pada 8 April 2011 Dewan Standar Akuntansi,  Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 ( PPSAK 8 ) yaitu pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 27 ( PSAK 27 ) mengenai Akuntansi Koperasi.

Standar Akuntansi Keuangan sekarang ini mengacu kepada IFRS ( International Financial Reporting Standard ) yang untuk sektor bisnis dikelompokkan :

1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

2. Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum)

Badan hukum koperasi yang tidak harus melaporkan keuangannya kepada publik secara luas,  hanya melaporkan kepada anggotanya saja,  maka tergolong sebagai pemakai dari SAK-ETAP.

Pedoman ini akan menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi yang diperuntukkan untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain sebagai stakeholder koperasi.  Pedoman ini mutlak harus diterima dan dijalankan oleh para pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasinya.


Tugas pemerintah yang diwakili oleh Kementrian Koperasi & UKM Republik Indonesia adalah memberikan edukasi tentang bagaimana penerapan SAK-ETAP ini sehingga semua gerakan koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat mengikuti dan menjalankannya.

Secara jati-diri badan hukum koperasi lain dengan badan hukum lain seperti PT dan CV tetapi Koperasi tetap sama sebagai suatu gerakan ekonomi yang harus dikelola secara profesional,  harus memisahkan kekayaan para anggotanya dengan badan hukum koperasi itu sendiri,  menerapkan prinsip keterbukaan,  transparasi, dan akuntabilitas sehingga badan hukum koperasi dapat dipercaya dan diterima tidak saja oleh para anggota koperasi sebagai pemilik tetapi juga oleh masyarakat luas,  bila hal ini dilaksanakan maka akan membawa dampak ketertarikan masyarakat umum untuk apresiatif dan tertarik menjadi anggota koperasi sehingga koperasi-koperasi di Indonesia akan semakin kuat dengan anggota yang banyak dan tentunya berkualitas. Pengelolaan inilah yang disebut dengan Clean Corporate Governance ( Tata Kelola Perusahaan yang bersih dan baik ).

Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut diatas adalah dengan pengelolaan pencatatan akuntansi yang baik, benar, dan tertib. Karena koperasi mempunyai ciri dan jati-diri tersendiri maka penerapan akuntansi dan pelaporan akuntansinya juga mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan badan hukum yang lain pada umumnya walaupun secara prinsip akuntansinya adalah sama seperti laporan keuangan harus mencerminkan kondisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan dalam periode tertentu yang digunakan untuk pengambilan suatu keputusan strategis ke depan.

Untuk dapat membuat laporkan keuangan tersebut diatas diperlukan suatu standar pencatatan dan pelaporan sehingga masyarakat yang awam pun dapat dengan mudah membaca dan memahami laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu badan usaha khususnya koperasi dan UMKM.

Pengertian secara umum dalam pedoman akuntansi koperasi yang mengacu kepada SAK-ETAP, UU RI No.25/1992 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.12/2015 dan No.13/2015,  meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi,  dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha,  yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.

3. Koperasi Riil adalah koperasi yang mempunyai kegiatan usaha dibidang usaha jasa, usaha perdagangan, dan usaha produksi.

Baca Juga

4. Pedoman Akuntansi Koperasi adalah suatu petunjuk atau standar dalam pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan koperasi dari semua transaksi yang timbul dari hubungan usaha antara koperasi sebagai badan usaha dengan anggota koperasi maupun non-anggota koperasi.

5. Standar Akuntansi Keuangan adalah standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang terdiri dari PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) atau lebih dikenal dengan SAK-Umum dan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) - ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

6. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam adalah dengan menggunakan SAK-Umum dan SAK-Etap ( pasal 3 Permenkop & UKM RI No.13/2015 ).

7. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada koperasi riil yang tidak harus melaporkan akuntabilitasnya ke publik memakai SAK-ETAP sedangkan koperasi riil yang melaporkan akuntabilitasnya ke publik menggunakan PSAK atau SAK-UMUM ( pasal 3 Permenkop & UKM RI No.12/2015 ).

8. Akuntansi koperasi adalah system pencatatan yang sistematis atas transaksi-transaksi keuangan koperasi yang mencerminkan suatu pengelolaan koperasi secara clean corporate governance ( tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab ) sesuai prinsip-prinsip dan jati-diri perkoperasian Indonesia.

9. Pelayanan kepada anggota adalah transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan hubungan pelayanan baik barang dan/atau jasa.

10. Penjualan kepada non-anggota adalah transaksi koperasi dengan non-anggota yang merupakan hubungan bisnis atas penjualan barang dan/atau jasa.

11. Harga pokok penjualan adalah pengorbanan ekonomis dari koperasi atau harga perolehan barang dan/atau jasa ( dapat berupa harga beli ataupun harga pembuatan/produksi ) yang diperlukan koperasi untuk memperoleh pendapatannya dalam suatu periode tertentu.


Read More

Konsep Income dalam Tataran Semantik, Sintaktik dan Pragmatik

Laba merupakan suatu konsep akuntansi yang memiliki berbagai sudut pandang, tergantung dari siapa yang menilai dan bagaimana tujuan penilaiannya tersebut. Oleh karena itu, para ahli dan organisasi akuntansi memberikan definisi berbeda tentang konsep laba yaitu sebagai berikut :
  • Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang merniliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan, dan unsur prediksi.(Belkaoui : 1993)
  • Laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Commite On Terminology, Sofyan Syafri H : 2004)
  • Laba adalah pengambilan atas investasi kepada pemilik. Hal ini mengukur nilai yang dapat diberikan oleh entitas kepada investor dan entitas masih memiliki kekayaan yang sama dengan posisi awalnya.(Stice, Skousen : 2009)
  • Laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban (termasuk penyesuaian pemeliharaan modal, kalau ada) dikurangkan pada penghasilan. Kalau beban melebihi penghasilan, maka jumlah residualnya merupakan kerugian bersih. Ikatan Akuntan Indonesia : 2007)
Konsep Income dalam Tataran Semantik
Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna yang harus dilekatkan oleh perekayasa laporan pada simbol atau elemen biaya sehingga laba bermanfat dan bermakna sebagai informasi.

Pada tataran ini, teori menekankan makna yang harus dimiliki oleh konsep laba, seperti teori tentang aset, realitas, atau kegiatan perusahaan yang diinterpretasikan oleh laba. Laba harus dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan mengenai berbagai teori, misalnya kenaikan jumlah asset dan efektivitas kegiatan produksi perusahaan. Berbagai implementasi laba dalam tataran semantik yaitu :

1)   Pengukur Kinerja
Laba dapat diinterpretasikan sebagai pengukur efisiensi bila dihubungkan dengan tingkat investasi karena kedua hal tersebut secara konseptual merupakan suatu hubungan. Dalam pengukuran kinerja, laba dapat mempresentasikan efisiensi kinerja tersebut dengan menentukan ROI (Return on Investment) dan ROA (Return on Asset) sebagai dasar pengukuran efisiensi.

2)   Konfirmasi Harapan Investor
Kondisi pasar yang efisien atau tidak efisien akan sangat mempengaruhi prediksi atau harapan investor mengenai laba yang akan diperoleh, sehingga keputusan  yang akan diambil dalam melakukan sebuah investasi juga akan terpengaruh. Hal ini berarti informasi mengenai laba dapat dijadikan sarana untuk pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan.

3)   Estimator Laba Ekonomik
Laba ekonomik adalah laba dari kaca mata investor yang digunakan untuk menilai investasi. Penilaian laba ekonomik harus menggunakan informasi yang tersaji dalam pelaporan laba akuntansi, sehingga dharapkan laba akuntansi dapat digunakan sebagai estimasi laba ekonomik. Laporan keuangan diharapkan cukup menyediakan informasi laba dan aliran kas yang layak  serta menyerahkan analisis dan perhitungan laba kepada investor.

Konsep Income dalam Tataran Sintaktik
       Konsep laba dalam tataran sintaktik berkaitan dengan konsep laba yang harus diungkapkan dalam bentuk standar dan prosedur akuntansi yang mantap serta objektif, sehingga angka laba dapat diukur dan disajikan dalam suatu laporan keuangan. Pada tataran ini, teori menekankan bahwa makna laba secara sintaktik adalah selisih pengukuran dan perbandingan antara pendapatan dan biaya. Pengukuran dalam arti luas meliputi saat pengakuan dan prosedur pengakuan. Kriteria atau pendekatan dalam pengukuran laba dibagi menjadi tiga yaitu :

1)   Pendekatan Transaksi (Cash Basis)

            Dalam pendekatan ini, laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi dan kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Pengukuran dan pengakuan laba juga akan paralel dengan kriteria pengakuan pendapatan dan biaya. Pengakuan laba atas dasar pendekatan ini sama dengan pengakuan pendapatan atas dasar kriteria terealisasi dan sama dengan pengakuan biaya atas dasar kriteria konsumsi manfaat. Pendekatan ini memiliki berbagai keunggulan misalnya jumlah rupiah aset dan kewajiban secara otomatis tersedia pada akhir periode serta perubahan aset dan kewajiban merupakan perubahan nilai yang diakui secara objektif.

Baca Juga

2)   Pendekatan Kegiatan (Accrual Basis)
      Dalam pendekatan ini, laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan perusahaan dan bukan sebagai hasil suatu transaksi. Pendekatan ini paralel dengan konsep penghimpunan sebagai basis akrual pendapatan. Dengan konsep ini, laba dapat dinyatakan telah terbentuk bersamaan dengan dilakukannya kegiatan operasi perusahaan dalam arti luas (produksi, penjualan, dan pengumpulan kas) walaupun secara realisasi belum terjadi transaksi secara real. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam membantu management melakukan analisis internal seperti mengukur efisiensi dan profitabilitas setiap kegiatan operasional perusahaaan.

3)   Pendekatan Pertahanan Kapital
         Dalam konsep pertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua titik waktu yang berbeda. Dengan konsep ini, elemen laba diukur atas dasar pendekatan aset-kewajiban. Dua pendekatan yang dibahas sebelumnya merupakan pendekatan pendapatan-biaya dalam pengukuran dan penilaian elemen neraca (aset dan kewajiban). Nilai aset dan kewajiban merupakan konsekuensi dari pengukuran pendapatan dan biaya atas dasar konsep perbandingan. Laba berdasarkan pendekatan ini berarti perbedaan nilai kapital pada dua saat yang berbeda atau kenaikan kapital dalam suatu periode.

Konsep Income dalam Tataran Pragmatik
       Konsep laba dalam tataran pragmatik berkaitan dengan pengaruh informasi laba terhadap perubahan perilaku para pemakai laporan keuangan. Pada tataran ini, teori menekankan pada pembahasan reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi.

Misalnya suatu kejadian pengumuman laba oleh perusahaan, dikatakan mengandung informasi jika pesan tersebut menyebabkan perubahan keyakinan para pengguna laporan dan menyebabkan adanya suatu tindakan tertentu. Apabila tindakan tersebut dapat diyakini sebagai reaksi atas kejadian pengumuman laba tersebut, maka informasi laba dapat dikatakan memiliki manfaat.

      Bila dikaitkan dengan teori positif-normatif, tataran sintaktik dan semantik pada umumnya bersifat normatif, sedangkan teori pragmatik akan lebih bersifat positif. Teori pragmatik juga sering diklasifikasikan sebagai akuntansi keperilakuan (behavioral accounting) karena pokok bahasan pada umumnya adalah perilaku manusia dalam kaitannya dengan informasi. Pendekatan dalam proses penyimpulan yang menghasilkan pernyataan atau tindakan dapat bersifat deduktif maupun induktif.

1)   Pendekatan Penalaran Deduktif
     Penalaran deduktif adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati (premis) ke pernyataan khusus sebagai kesimpulan (konklusi). Pernyataan umum yang disepakati dan menjadi basis penalaran dapat berasal dari teori, prinsip, konsep, doktrin, atau norma yang dianggap benar, baik, dan relevan dalam kaitannya dengan tujuan penyimpulan. Penalaran deduktif dalam akuntansi digunakan untuk memberi penjelasan dan dukungan terhadap kelayakan suatu pernyataan akuntansi.

2)   Pendekatan Penalaran Induktif
      Penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Penalaran ini berawal dari suatu pernyataan yang khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan khusus tersebut. Penalaran induktif dalam akuntansi digunakan untuk menghasilkan pernyataan umum yang menjadi penjelasan atau teori terhdap gejala akuntansi tertentu.

Read More

Perbedaan Antara Cash basis dan Accrual Basis

Secara umum terdapat dua jenis metode akuntasi. Dua metode akuntansi ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan mencatat transasksi – transaksinya dalam menjalankan binisnya. Dua jenis metode akuntansi tersebut adalah :
  • Cash Basis Accounting.
  • Accrual Basis Accounting.

Perbedaan dari metode tersebut terletak pada saat pencatatan kas masuk dan kas keluar. Tetapi walaupun perbedaannya terletak hanya masalah pengakuan kas masuk dan kas keluar. Diantara perbedaan yang mungkin menurut anda sederhana, disana terletak begitu banyak error dan manipulasi jika anda mengamati perbedaan tersebut dengan sangat seksama. Kenyataannya, banyak perusahaan – perusahaan besar didunia pada akhirnya jatuh akibat mereka terlalu banyak memainkan metode – metode akuntansi.

Cash-basis accounting
Pada metode ini, perusahaan mencatat beban didalam akun keuangan ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan. Selain itu pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. Sebagai contoh sederhana, anggap PT. X menyelesaikan suatu proyek pada tanggal 31 desember 2002, tetapi PT. X belum mendapat pembayaran hingga pemiliknya melakukan inspeksi pada tanggal 11 januari 2003, setelah itu pada tanggal 12 Januari 2004 pendapatan atas jasa yang telah dilakukan PT. X dibayarkan ke Rekening PT. X. akuntan lalu mencatat pendapatan kas tersebut dibulan januari tahun 2004. (pada saat kas diterima).

Accrual-basis accounting
Jika suatu perusahaan menggunakan metode pencatatan akuntansi berdasarkan Accrual Accounting, perusahaan akan mencatat pendapatan ketika transaksi aktual selesai bukan pada saat kas diterima. Perusahaan akan mengakui bahwa perusahaan tersebut menerima pendapatan pada saat terjadinya transaksi. Walaupun perusahaan yang bertransaksi belum menerima uang atas transaksi tersebut secara kas. Begitu pula dengan pencatatan beban perusahan. Semua perusahaan harus melakukan pencatatn menggunakan metode akuntansi accrual karena hal ini mengacu pada PSAK yang berlaku umum di Indonesia. Jika anda melihat laporan keuangan yang ada di Indonesia. Semua di catat berdasarkan metode Accrual.

Metode Mana yang Lebih Baik??
Metode akuntansi yang digunakan suatu perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan total suatu perusahaan pada laporan keuangannya, begitu pula dengan beban – beban perusahaan. Mari kita bahas satu per satu mengenai kedua metode akuntansi tersebut dan dimana letak perbedaannya yang membuat total pendapatan dan total beban menjadi berbeda jika menggunakan metode cash basis atau akrual basis.

Cash Basis Accounting : didalam metode ini beban dengan pendapatan tidak secara hati – hati disamakan dari bulan ke bulan. Beban tidak diakui sampai uang dibayarkan walaupun beban pada bulan itu terjadi. Sama halnya dengan pendapatan, pendapatan tidak diakui sampai dengan uang diterima. Bagaimanapun juga metode dengan cash basis tidak mencerminkan besarnya uang yang sebenarnya.

Baca Juga

Accrual Basis Accounting : Beban dan pendapatan secara hati – hati disamakan. Menyediakan informasi yang lebih handal dan terpercaya tentang seberapa besar suatu perusahaan mengeluarkan uang atau menerima uang dalam setiap bulannya. Pencatatan menggunakan metode ini mengakui beban pada saat transaski terjadi walaupun kas belum dibayarkan. Begitu pula dengan pendapatan. Pendapatan dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi walaupun kas atas transaksi pendapatan tersebut baru diterima bulan depan. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan menggunakan accrual basis lebih mencermikan keadaan perusahaan dan lebih dapat mengukur kinerja perusahaan.
Read More