Perbedaannya adalah Translasi hanyalah perubahan satuan unit moneter, misalnya pada sebuah necara yang dinyatakan dalam pound Inggris disajikan ulang ke dalam nilai ekuivalen dolar AS. Tidak ada pertukaran fisik yang terjadi, dan tidak ada transaksi terkait yang terjadi. Sedangkan konversi, memungkinkan adanya pertukaran fisik yang terjadi dan ada transaksi terkait yang terjadi.
Tanya Jawab Translasi Mata Uang Asing
Perbedaannya adalah Translasi hanyalah perubahan satuan unit moneter, misalnya pada sebuah necara yang dinyatakan dalam pound Inggris disajikan ulang ke dalam nilai ekuivalen dolar AS. Tidak ada pertukaran fisik yang terjadi, dan tidak ada transaksi terkait yang terjadi. Sedangkan konversi, memungkinkan adanya pertukaran fisik yang terjadi dan ada transaksi terkait yang terjadi.
Tanya Jawab Standar Akuntansi IFRS (Teori Akuntansi)
- a)Sebutkan dan jelaskan alasan Indonesia melakukan konvergensi ke IFRS
- b)Jelaskan pula perbedaan antara PSAK, IFRS dan SAK-ETAP
Baca Juga
- Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional.
- Meningkatkan arus investasi dlobal melalui transparansi.
- Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global.
- Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
- Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan mengurangi kesempatan untuk melakukan earning management.
- Mengurangi peran dari badan otoritas dan panduan terbatas pada industri-industri spesifik.
- Pendekatan terbesar pada subtansi atas transaksi dan evaluasi dimana merefleksikan realitas ekonomi yang ada.
- Peningkatan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional.
- Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan.
- Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis.
- Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “best practise”.
- Translasi Standar Internasional
- Ketidaksesuaian Standar Internasional dengan Hukum Nasional
- Struktur dan Kompleksitas Standar Internasional
- Frekuensi Perubahan dan Kompleksitas Standar Internasional Seperti contoh IFRS menekankan pada fair value dan meninggalkan historical value.
- Materi SAK ETAP lebih sederhana sedangkan PSAK – IFRS complicated dan rumit.
- SAK ETAP cenderung menggunakan basis stewardship sebagai pertanggungjawaban pengelola kepada stakeholder sehingga cenderung menggunakan prinsip reliability, sedangkan PSAK – IFRS telah bergeser untuk pemenuhan user dalam pengambilan keputusan sehingga cenderung menggunakan prinsip relevan.
- SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan
- SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas.
- SAK ETAP menggunakan cost model untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan.
- SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55.
- SAK ETAP hanya menggunakan model cost untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi. PSAK-IFRS boleh memilih cost model atau model reavaluasi.
- tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.
- entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi
- Adanya ketidakseragaman konsep dasar.
- Adanya perluasan konsep dasar lebih dari satu atau sebaliknya.
- Adanya perbedaan persepsi tentang konsep dasar.
- Pedoman dalam menyusun prinsip akuntansi :
- Prinsip biaya historis, prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam aktiva, utang, modal dan biaya. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode.
- Prinsip pengakuan pendapatan adalah dasar yang digunakan dalam pengakuan pendapatan terhadap jumlah kas dari transaksi penjualan dengan pi9hak bebas.
- Prinsip mempertemukan ( maching ), mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode.
- Prinsip konsistensi adalah untuk mencatat semua kejadian ekonomi dan melaporkannya secara konsisiten dari satu periode ke periode yang lain, sehingga bila ada perbedaan itu bukan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda. Menurut PAB no, 20 ada 3 jenis perubahan perubahan prinsip, perubahan taksiran, perubahan laporan entity.
- Prinsip lengkap adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan.
- Prinsip akuntansi adalah pedoman yang menjadi dasar pengembangan prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan.
- Kerangka konseptual adalah kerangka dasar dalam penyusunan prinsip akuntansi.
Baca Juga
- Ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan.
- Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik (pendapatan dan biaya) maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik.
Tanya Jawab Ekonomi Islam
Baca Juga
- Asas Ekonomi Islam.
- Pandangan Islam Terhadap Ekonomi.
- Politik Ekonomi Islam.
Baca Juga
Pertanyaan dan Jawaban Akuntansi Pemerintahan (Lanjutan)
- Mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena pemiliknya berbeda, maka mekanisme pertanggungjawaban operasional dan keuangan juga berbeda antara organisasi bisnis dan pemerintahan. Dalam bisnis, pertanggungjawaban dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara dalam organisasi pemerintahan mekanisme pertanggungjawaban dilakukan melalui lembaga perwakilan (representatives) yangd isebut Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD).
- Standar akuntansi. Standar akuntansi di bisnis berbeda dengan di pemerintahan. Penyusun standar akuntansi untuk bisnis di Indonesia adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni sebuah organisasi profesi yang dibentuk oleh para akuntan, sedangkan penyusun standar akuntansi untuk pemerintahan adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), yang terdiri dari para pakar, baik dari pemerintahan maupun dari luar pemerintahan.
- Pendekatan pencatatan. Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban anggaran. Dalam hal ini, anggaran (APBN/APBD) merupakan dokumen terpenting dan menjadi dasar dalam pelaksanaan aktivitas dan operasional pemerintah (daerah). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah akuntansi anggaran (budgetary accounting).
- Aspek regulasi. Organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintahan, seperti kebijakan ekonomi, politik, dan moneter. Oleh karena itu, penganggaran dan akuntansi tidak tergantung pada kebutuhan (mekanisme) pasar, seperti halnya bisnis. Semakin sentralistis pembuatan kebijakan tersebut, maka pengelolaan keuangan (dan akuntansi) pemerintahan juga akan semakin kaku pada aturan.
Baca Juga
- Sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sumber daya juga dapat diperoleh dari hutang dan pendapatan jasa yang diberikan pada public.
- Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan jika organisasi menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik organisasi tersebut.
- Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya organisasi pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi
- Mendorong terwujudnya GCG secara efektif. Auditor dapat berperan dalam mendorong terwujudnya GCG di organisasi, karena dapat :
- Mendorong transparansi (transparency) dan integritas (integrity) dalam pelaporan keuangan (financial reporting)
- Mendorong akuntabilitas (accountability) dalam pengelolaan aset
- Mendorong pertanggungjawaban (responsibility) perusahaan kepada public melalui Corporate Social Responsibility /CSR, Community Development atau Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL).
- Mendorong independensi (independency) organisasi terhadap stakeholders
- Mendorong kewajaran (fairness) dalam pengadaan barang & jasa termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap UU
- Melaksanakan audit yang bernilai tambah dengan pendekatan audit berbasiskan risiko. Auditor hendaknya dapat melaksanakan audit yang bernilai tambah. Tujuannya adalah agar dapat:
- Memberikan analisis operasional secara obyektif & independen.
- Menguji berbagai fungsi, proses dan aktivitas suatu organisasi serta external value chain.
- Membantu organisasi dalam merancang strategi yang obyektif.
- Melakukan assesment secara sistematis dengan pendekatan multidisiplin.
- Melakukan evaluasi & menilai efektivitas risk management , control & governance processes.
- Melaksanakan pencegahan, pendeteksian & penginvestigasian kecurangan.. Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan (prevention), pendeteksian (detection) dan penginvestigasian (investigation) kecurangan (fraud) yang terjadi di suatu organisasi.
- Perwujudan reformasi keuangan negara sehingga pengelolaan keuangan negara lebih transparan dan akuntabel.
- Pemberantasan Korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pengelola keuangan negara.
- Pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan dukungan kepada program-program pemberdayaan UKM.
- Membuka pintu partisipasi masyarakat terhadap program dan target capaian, serta evaluasi pelaksanaan anggaran pemerintah daerahnya.
- Peningkatan efisiensi, efektivitas dan ekonomi (3E) pengelolaan keuangan negara/daerah.
- Peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- Suatu aset yang mempunyai manfaat ekonomi dimasa datang atau potensi jasa yang akan diterima oleh suatu entitas terkait dengan aset tersebut.
- Perolehan atau nilai wajar dari aset tersebut dapat diukur dengan andal.
- Sehingga dapat disimpulkan bahwa:
- Kekayaan alam seperti cadangan minyak bumi memiliki adanya unsur ketidakpastian atas nilai ekonomis dan adanya biaya ekspertis yang mahal dalam menilai kandungan sumber daya alam, sehingga sulit untuk menentukan besaran nilai yang wajar atas kekayaan alam tersebut.
- Unsure ketidakpastian dalam penentuan nilai ekonomis ekayaan alam ini menjadikan manfaat ekonomi yang akan diterima juga mengandung unsure ketidakpastian juga.
- Pencatatan kekayaan alam seperti cadangan minyak bumi hanya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
Baca Juga
Tanya Jawab Akuntansi Pemerintahan
- Tahap evaluasi RAPBN/D oleh DPR/D.
- Pemerintah harus mempunyai political skill, salesmanship, kemampuan berkoalisi untuk menyukseskan pelulusan RAPBN/D menjadi APBN/D tanpa banyak koreksi. Pemerintah harus mampu berargumentasi secara cantik dgn DPR/D.
- Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja (Capaian/target kinerja)
- Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan (Standar Pelayanan Minimal/SPM).
- Pengelompokan bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan.
- Analisis standar biaya: penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap kegiatan.
- Tolok ukur kinerja: ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat pusat/daerah (Indikator Kinerja).
- Standar biaya: harga satuan unit biaya yang berlaku bagi tiap-tiap K/L atau pemda (Standar Satuan Harga). Dalam PP 105 tahun 2000 Pasal 21 menjelaskan bahwa dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemda bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Berdasarkan arah dan kebijakan umum tersebut Pemda menyusun strategi dan prioritas APBD dan menyusun RAPBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah.
- LRA (yang merupakan komponen laporan keuangan) dan Laporan Operasional (LO) untuk melaporkan pendapatan dan beban operasional unit kerja.
- Laporan manajemen berupa Laporan Kinerja yang terkait dengan misi, tupoksi, dan realisasi anggaran, serta pencapaian target non keuangan.
- ekuitas dana lancar antara lain Sisa lebih perhitungan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, Dana jangka pendek.
- Ekuitas dana investasi
- Ekuitas dana cadangan.
- General funds (GSAB) merupakan suatu entitas dana yang memiliki perangkat akunansi tersendiri, jurnalnya terdiri atas:
- Jurnal anggaran
- Jurnal pendapatan
- Jurnal belanja
- Jurnal penyesuaian
- Jurnal penutup
- Capital project fund
- Debt service fund
- General fund
- Housing accounts. Merupakan entitas dana untuk pemeliharaan dan renovasi gedung pemda, dipisahkan dari general fund karena housing account mempunyai aktivitas pemeliharaan dari ;
- Pungutan sewa gedung dan rumah pemda
- Sumbangan, bantuan,hadiah, hubah untuk perkantoran Pemda
- Alokasi pajak daerah dari general fund (ring fenced housing revenue accounts)
- Trust funds.
Baca Juga
- Penyajian berbagai estimasi pendapatan akrual dengan berbagai metode estimasi.
- Rincian dan konsistensi pencatatan estimasi outcomes dan output.
- Hubungan outcomes dan output degan struktur organisasi agen
- Tingkat agregasi pada aprosiasi dalam portofolio agen
- Penyajian agregasi anggaran,parameter anggaran, asumsi anggaran estimasi,tabel rekonsiliasi dan tabel historis
- Kesesuian atau penyimpangan dari SPAP
- Laporan tengah tahunan kinerja ekonomik dan fiskal
- Penyajian pengeluaran anggaran per program,proyek, kegiatan suatu agen
- Perubahan dan tren lintas tahun
- Banyak anggota DPR merasa bahwa izin mengeluarkan uang adalah sistem paling aman bagi negara, terhadap biaya kebangkrutan. Bagi mereka cash based budgeting paling ideal.
- Berbagai anggota DPR dihinggapi rasa khawatir besar pasak dari tiang (cash overruns), dihantui kpompleksitas teknikal sistem anggaran akrual dan kecemasan akan merebaknya manipulasi data keuangan
- Munculnya berbagai teknologi manajemen keuangan setara sektor privat seperti valuasi harta, pengakuan pendapatan/penghasilan akrual dan teknologi pencadangan.
- Isu tersebut berpotensi muncul pada sarana hankamnas, situs budaya, kewajiban jaminan sosial yang harus dicadangkan , berbagai kewajiban keuangan pemerintah sebagai penjamin/ penanggung akhir (ultimate guarantor) suatu kewajiban privat, dan privatisasi berbagai produk dan layanan publik.
- Anggota DPR terpelajar dan merasa mampu memahami teknologi baru yang akan diterapkan, yaitu sistem anggaran akrual.
- Bagi Belanda, sistem anggaran akrual tak dapat menjadi sistem untuk kepemerintahan karena (1) UU anggaran meminta legislatif mengesahkan-menyetujui pembayaran Kas (20 Sistem akrual dirancang untuk pembentukan laba melalui pertemuan pendapatan dan beban
- Pemerintah harus menyusus Panduan Praktik Terbaik Outcomes dan Output
- Informasi tentang provisi, estimasi dan ekspektasi kinerja dirumuskan sejalan/selaras dengan raihan nyata kinerja (dengan indikator raihan, sistem akuntansi, sistem informasi manajemen dan Laporan Kinerja
- Anggaran Akrual menuntut syarat atau kualifikasi para manjer yang lebih tinggi dari sistem anggaranberbasis kas, yang mempunyai tingkat kecanggihan konseptual tertentu, intusisi dan visi lintas tahun anggaran, makin dibutuhkan dalam dunia yang makin bertransaksi nirtunai.
- Metode Cash basis digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- Beban/biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan.
- Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas,sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenanya.
- Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan.
- Laporan Keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut.
- Tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih.
- Metode Cash basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.
- Akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas.
- Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.
- Biasanya dipakai oleh perusahaan yang usahanya relative kecil seperti toko, warung, mall (retail) dan praktek kaum spesialis seperti dokter, pedagang informal, panti pijat (malah ada yang pakai credit card-tapi ingat credit card dikategorikan juga sebagai cash basis).
- Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban.
- Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar.
- Sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya karena selalu berpatokan kepada kas.
- Tak mampu menyajikan jumlah sumber daya yang digunakan
- Tak mampu memperhitungkan/mempertimbangkan kewajiban keuangan, hutang, komitmen masadepan, penjaminan oleh pemerintah, atau kewajiban kontinjen
- Terfokus secara sempit pada pembayaran kas, tak peduli akan kondisi dan daya layan aset tetap
- Terfokus pada pengendalian input, pembelian, perolehan, mengabaikan produksi sendiri
- Mendorong distorsi, mendorong para manajer untuk menilai terlampau rendah biaya program, proyek, kegiatan, mendorong penggunaan sampai habis apropriasi/ jatah anggaran
- Tak ada kewajiban matching pendapatan vs beban
- Ketika laporan arus kas adalah laporan arus darah dalam tubuh entitas, seperti org nirlaba d
- Pilihan akuntansi sederhana, berbagai informasi diabaikan karena mahal, tidak memerlukan informasi yang rumiit
- Memberi kesadaran optimal tentang kebijakan yang diambil, misal berapa besar belanja akibat pinjaman LN
Baca Juga
Tanya Jawab Mengenai Regulasi Akuntansi Sektor Publik
Mata
Kuliah : Akuntansi Sektor Publik
Materi :
Regulasi Akuntansi Sektor Publik
Pertanyaan
dan Jawaban Diskusi Kelompok.
Dari : Desti Widiarti
Pertanyaan : “ Apa
hubungan regulasi dengan sektor publik?
Mengapa di
Indonesia dibutuhkan regulasi?”
Jawaban :
“ Regulasi
itu dapat diartikan sebagai sebuah aturan atau
peraturan. Sedangkan sektor publik merupakan suatu bagian yang berkaitan dengan penyediaan layanan pemerintah untuk masyarakat dengan tujuan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Dalam mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam hal pelayanan
pemerintahan,maka dibutuhkan aturan-aturan yang nantinya diharapkan akan menuntun pengimplementasian
pada lembaga-lembaga sektor publik itu
sendiri dan berjalan sesuai dengan rencana dan prinsipnya.
Tak
perlu dipertanyakan lagi mengapa Indonesia membutuhkan regulasi.
Karena pada dasarnya kita
tahu bahwasanya Indonesia ini merupakan negara
demokratis dan sudah memiliki peraturan dari dulunya seperti UUD 1945, UU, PP dan lain sebagainya. Dimana tujuan dari regulasi
itu sebagai pedoman dan acuan
dalam mengatur tata kelola keadaan
negara Indonesia”.
Dari : Khairani
Pertanyaan
: “ Apakah
akuntansi keuangan negara bergantung kepada regulasi?”
Jawaban :
“ Iya. Karena pada
dasarnya regulasi dibuat untuk di ikuti. Akuntansi keuangan negara memiliki beberapa regulasi yang misalnya terdapat pada pasal UU No.17 Tahun 2003 ( Tentang Keuangan Negara) ,UU
No.1 Tahun 2004 (Tentang Perbendaharaan Negara) , UU No.15 Tahun 2004 ( Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara). Logisnya untuk
apa regulasi dibuat kalau bukan
untuk diikuti dan diterapkan.”
Dari : Indah
Pertanyaan : “ Apakah ada kerugian atau keuntungan
dalam pelaksanaan regulasi?”
Jawaban :
“ Menurut
saya, dengan adanya regulasi akan membawa banyak
dampak keuntungan baik disegi pemerintahan,
maupun disegi instansi/lembaga nirlaba. Dengan adanya regulasi,
berarti pemerintah sudah mempunyai standar dan aturan
yang telah dibuat sehingga terciptanya keseragaman. Bagi instansi/lembaga/organisasi nirlaba yang bertujuan dalam sektor publik, mempunyai acuan dan pedoman dalam
hal akuntansi sektor publik.
Dari : Fitri
Handayani
Pertanyaan : “ Siapakah pihak-pihak yang terkait di dalam siklus akuntansi publik?”
Jawaban :
“ Sebelumnya
kita mengetahui bahwasanya siklus akuntansi sektor publik itu meliputi
perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang/jasa publik,
pelaporan, audit dan pertanggungjawaban. Otomatis yang
pihak-pihak yang terkait dalam siklus ini
yaitu semua sektor-sektor yang berhubungan dengan publik yang meliputi :
·
Pemerintah
Pusat
·
Pemerintah
Daerah
·
Partai
Politik
·
LSM
·
Yayasan
·
Sekolah,
Perguruan Tinggi
·
Puskesmas,
Rumah Sakit
·
Tempat
Peribadatan : Masjid, Gereja,
Wihara, Pura
Dari : M. Syauqi
Pertanyaan : “ Dari permasalahan regulasi yang tim penyaji sampaikan,
bagaimana cara mengatasi permasalahan- permasalahan tersebut?”
Jawaban :
“Sebelumnya permasalahan regulasi meliputi :
Ø Regulasi yang berfokus pada manajemen
Solusinya, perlunya dilakukan peninjauan kembali mengenai tujuan dari organisasi sektor publik yaitu sebagai organisasi yang berfokus kepada pelayanan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan diadakannya penyuluhan ataupun seminar yang langsung diadakan oleh pemerintah pusat/daerah sebagai salah satu upayanya.
Ø Regulasi belum bersifat teknik
Solusinya, dalam pembuatan regulasi ada baiknya pemerintah menjelaskan dan membuat regulasi lain yang membahas secara lebih teknis bagaimana megimplementasikan regulasi tersebut.
Ø Perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya
Solusinya, dalam penyusunan dan pembuatan regulasi tersebut, sebaiknya pemerintah memperhatikan dengan serius kesesuaian antara UU dengan regulasi dibawahnya. Dan jika sudah terjadi, setidaknya ada kejelasan atau perbaikan makna dari pemerintah.
Ø Pelaksanaan regulasi yang bersifat transisi berdampak pemborosan anggaran
Solusinya,
Ø Pelaksanaan regulasi tanpa sanksi
Solusinya dengan dibentuknya sanksi oleh pemerintah.
Dari : Harmi Putri
Pertanyaan :
“ Menurut kelompok penyaji, bagaimana sanksi yang tepat untuk regulasi
mengenai PP No.7 Tahun 2005
?”
Jawaban : “ PP No.7 Tahun 2005 berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dimana ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah presiden dilantik. RPJMN ini merupakan penjabaran visi, misi dan programm presiden selama 5 tahun memimpin.
Kalau ditanya sanksi apa yang tepat jika Peraturan Presiden ini tidak terlaksana, mungkin saya agak sedikit bingung. Karena ini hanya sebatas Peraturan Presiden, bukan UUD atau UU apalagi isinya mengenai perencanaan. Andai dari penyelewengan PP ini membawa kerugian bagi negara, barulah sanksi hukum dan pidana diterapkan. Namun andai sebatas perencanaan yang tidak tereliasasi, DPR/MPR yang berhak meminta pertanggung jawaban Presiden dan aparat menterinya di sidang paripurna.
Paling Dibaca
- Tanya Jawab Mengenai Pelaporan Informasi (BAB 1) - Akuntansi Keprilakukan
- Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
- Jurnal Khusus (Special Journal) dan Jenis-Jenis Jurnal Khusus
- Ringkasan Materi : LANDASAN KONSEPTUAL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
- Jenis-Jenis Jurnal Khusus (Special Journal)
- Makalah Audit Siklus Penjualan dan Penagihan
- Bagaimana Audit Modal Saham dan Modal disetor ?
