Bagaimana proses konvergensi IFRS???

IFRS (International Financial Reporting Standard) merupakan pedoman penyusunan laporaan keuangan yang diterima secara global. Sejarah terbentuknya pun cukup panjang dari terbentuknya IASC/ IAFC, IASB, hingga menjadi IFRS seperti sekarang ini. Jika sebuah negara menggunakan IFRS, berarti negara tersebut telah mengadopsi sistem pelaporan keuangan yang berlaku secara global sehingga memungkinkan pasar dunia mengerti tentang laporan keuangan perusahaan di negara tersebut berasal.

Indonesia pun akan mengadopsi IFRS secara penuh pada 2012 nanti, seperti yang dilansir IAI pada peringatan HUT nya yang ke – 51. Dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS.

Adopsi penuh IFRS diharapkan memberikan manfaat :

1. memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan SAK yang dikenal secara internasional
2. meningkatkan arus investasi global
3. menurunkan biaya modal melalui pasar modal global dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan

Strategi adopsi yang dilakukan untuk konvergensi ada dua macam, yaitu big bang strategy dan gradual strategy. Big bang strategy mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan – tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara – negara maju. Sedangkan pada gradual strategy, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara – negara berkembang seperti Indonesia.

PSAK akan dikonvergensikan secara penuh dengan IFRS melalui tiga tahapan, yaitu tahap adopsi, tahap persiapan akhir dan tahap implementasi.

Baca Juga

Tahap adopsi dilakukan pada periode 2008-2011 meliputi aktivitas adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur, evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Pada 2009 proses adopsi IFRS/ IAS mencakup :

1. IFRS 2 Share-based payment

2. IFRS 3 Business combination

3. IFRS 4 Insurance contracts

4. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations

5. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources

6. IFRS 7 Financial instruments: disclosures

7. IFRS 8 Segment reporting

8. IAS 1 Presentation of financial statements

9. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates

10. IAS 12 Income taxes

11. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates

12. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans

13. IAS 27 Consolidated and separate financial statements

14. IAS 28 Investments in associates

15. IAS 31 Interests in joint ventures

16. IAS 36 Impairment of assets

17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets

18. IAS 38 Intangible assets

Pada 2010 adopsi IFRS/ IAS mencakup :

1. IFRS 7 Statement of Cash Flows

2. IFRS20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

3. IFRS24 Related Party Disclosures

4. IFRS29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

5. IFRS33 Earnings per Share

6. IFRS34 Interim Financial Reporting

7. IFRS41 Agriculture

Sedangkan arah pengembangan konvergensi IFRS meliputi :

1. PSAK yang sama dengan IFRS akan direvisi, atau akan diterbitkan PSAK yang baru

2. PSAK yang tidak diatur dalam IFRS, maka akan dikembangkan

3. PSAK industri khusus akan dihapuskan

4. PSAK turunan dari UU tetap dipertahankan

Pada 2011 tahap persiapan akhir dilakukan dengan menyelesaikan seluruh infrastruktur yang diperlukan. Pada 2012 dilakukan penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi IFRS. Namun, proses konvergensi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan karena dampak yang ditimbulkan dari konvergensi ini akan sangat mempengaruhi semua kalangan, baik itu bidang bisnis maupun pendidikan.

Read More

Konvergensi SAK menuju IFRS di Indonesia dan Dampak dari adanya konvergensi IFRS

Konvergensi SAK menuju IFRS di Indonesia

Pada bulan Desember 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mencanangkan konvergensi PSAK ke IFRS secara penuh pada tahun 2012. Sejak tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) melaksanakan program kerja terkait dengan proses konvergensi tersebut sampai dengan tahun 2011.

Ditargetkan bahwa pada tahun 2012, seluruh PSAK tidak memiliki beda material dengan IFRS yang berlaku per 1 Januari 2009. Setelah tahun 2012, PSAK akan di-update secara terus-menerus seiring adanya perubahan pada IFRS. Bukan hanya mengadopsi IFRS yang sudah terbit, DSAK-IAI juga bertekad untuk berperan aktif dalam pengembangan standar akuntansi dunia.

International Financial Reporting Standards (IFRS) memang merupakan kesepakatan global standar akuntansi yang didukung oleh banyak negara dan badan-badan internasional di dunia. Popularitas IFRS di tingkat global semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kesepakatan G-20 di Pittsburg pada tanggal 24-25 September 2009, misalnya, menyatakan bahwa otoritas yang mengawasi aturan akuntansi internasional harus meningkatkan standar global pada Juni 2011 untuk mengurangi kesenjangan aturan di antara negara-negara anggota G-20.

Terlepas dari trend pengadopsian IFRS tersebut, adalah suatu keharusan bagi kita untuk mempertanyakan secara kritis, apa sesungguhnya hakikat dari konvergensi. Melalui partisipasi global, IFRS memang diharapkan menjadi standar akuntansi berbasis teori dan prinsip yang memiliki kualitas tinggi. Penerapan standar akuntansi yang sama di seluruh dunia juga akan mengurangi masalah-masalah terkait daya banding (comparability) dalam pelaporan keuangan. Yang paling diuntungkan sudah jelas, investor dan kreditor trans-nasional serta badan-badan internasional.

Tapi apakah konvergensi ke IFRS tidak menimbulkan masalah di tingkat domestik masing-masing negara? Belum lama ini otoritas keuangan dan pasar modal AS memunculkan isu kedaulatan regulasi. Beberapa negara lainnya juga mengkhawatirkan pengaruh IASB yang semakin dominan.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki segudang masalah domestik, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang perlu dijawab dan diteliti secara cermat. Sebagai contoh, bagaimanakah dampak konvergensi terhadap implementas ACFTA yang efektif per Januari 2010? Bagaimanakah dampaknya terhadap bisnis mikro, kecil, dan menengah? Sejauh manakah regulasi keuangan dan pasar modal akan terpengaruh dengan adanya konvergensi ke IFRS?

Pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah tersebut tentu saja hanya sebagian. Semakin luas dan dalam kajian dan penelaahan sangat mungkin akan memunculkan pertanyaan dan masalah lainnya.

Hal inilah sepertinya yang mendorong IAI, khususnya DSAK, meminta keterlibatan lebih intensif dari kalangan akademisi dan universitas dalam mengkaji isu-isu terkait IFRS (Berita IAI tanggal 26 Januari 2010). Dalam sebuah seminar yang dilaksanakan di Bandung belum lama ini, Ketua DSAK-IAI menyoroti fakta bahwa belum semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki unit gugus tugas (task force), atau lembaga khusus, yang bertugas memantau perkembangan ekonomi dan dinamika penyusunan standar akuntansi dan pelaporan keuangan di kancah internasional

Dampak dari adanya konvergensi IFRS

Dalam rangka menyongsong pemberlakuan Standar Akuntansi Keuangan yang sudah secara penuh menggunakan standar akuntansi internasional (Konvergensi IFRS) pada awal tahun 2012 hendaknya setiap pelaku ekonomi bersiap-siap diri dalam menyambutnya. Hal ini sangat penting mengingat penerapan konvergensi IFRS dimungkinkan sangat berpengaruh pada iklim dunia bisnis di Indonesia.

Disisi lain tujuan konvergensi IFRS adalah agar laporan keuangan berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS dan kalaupun ada diupayakan hanya relatif sedikit sehingga pada akhirnya laporan auditor menyebut kesesuaian dengan IFRS, dengan demikian diharapkan meningkatkan kegiatan investasi secara global, memperkecil biaya modal (cost of capital) serta lebih meningkatkan transparansi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan.

Baca Juga

Dengan konvergensi IFRS, PSAK akan bersifat principle-based dan memerlukan professional judgment, senantiasa peningkatan kompetensi harus pula dibarengi dengan peningkatan integritas. Peta arah (roadmap) program konvergensi IFRS yang dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama tahap adosi (2008 - 2011) yang meliputi Adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Kedua tahap persiapan akhir (2011) yaitu penyelesaian infrastruktur yang diperlukan. Ketiga yaitu tahap implementasi (2012) yaitu penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS dan evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

Program konvergensi IFRS tentu akan menimbulkan berbagai dampak terhadap bisnis antara lain:

1. Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global.
2. Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar.
3. Disisi lain, kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif apabila harga-harga fluktuatif.
4. Smoothing income menjadi semakin sulit dengan penggunakan balance sheet approach dan fair value.
5. Principle-based standards mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit menurun yakni bila penggunaan professional judgment ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba (earning management).
6. Penggunaan off balance sheet semakin terbatas.

Read More

AUDIT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

AUDIT ORGANISASI SATUAN KERJA PENGOLAH DATA

Audit manajemen pengolahan data dimaksudkan untuk meneliti dan mempelajari konfigurasi organisasional tersebut. Sasaran utamanya adalah untuk memperoleh bahan yang akurat dan faktual tentang tepat tidaknya struktur organisasi satuan kerja pengolahan data tersebut.

Dasar pemikirannya disini ialah bahwa dengan struktur organisasi yang tepat, satuan kerja tersebut akan mampu menjalankan fungsinya, yaitu memberikan dukungan informasi kepada semua pihak dalam organisasi. Artinya, dengan penggunaan struktur organisasi yang tepat, satuan kerja pengolahan data akan mampu bekerja dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produtivitas yang setinggi mungkin. Agar sasaran tersebut dapat dicapai audit manajemen pengolahan data harus pula memahami struktur organisasi perusahaan sebagai keseluruhan termasuk stratifikasi atau jenjang pengambilan keputusan yang harus didukung oleh satuan kerja pengolahan data.

AUDIT PROSES PENGOLAHAN DATA

Pengumpulan Data

Audit atas pengumpulan data harus bisa mengungkapkan situasi yang sebenarnya dalam arti apakah semua sumber yang seharusnya digarap telah digarap dengan baik atau tidak. Jika tidak, penting untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan memberikan saran kepada manajemen tentang cara-cara yang mungkin ditempuh untuk mengatasinya.

Analisis Data

Audit atas analisis data bertujuan untuk mengetahui apakah informasi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang memerlukannya atau tidak. Dengan perkataan lain untuk melihat apakah ciri-ciri yang disinggung dimuka terpenuhi atau tidak termasuk ketepatan waktu penyempaiannya kepada yang berkepentingan.

Penyimpanan Informasi

Audit atas penyimpanan informasi yaitu pada keamanan ,kerahasiaan , dan biayaa penyimpanan informasi bertujuan untuk meyakinkan bahwa sistem pengamanan, pemeliharaan, biaya penyimpanan yang efisien, dan rahasia organisasi atau perusahaan benar-benar dapat diandalkan. Jika ditemukan kelemahan, auditor harus pula mampu memberikan saran-saran untuk mengatasinya.

AUDIT PERANGKAT KERAS

Singkatnya, audit perangkat keras bertujuan untuk menjamin bahwa (a) konfigurasi perangkat keras yang dimiliki perusahaan sesuai dengan kebutuhan informasi, baik untuk kepentingan rutin maupun nonrutin, (b) aspek psikologis penggunaan tekologi informasi diperhitungkan dengan matang, khususnya aspek pemberian kesempatan pada para manajer eselon bawahan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, (c) perusahaan telah mempertimbangkan kenyataan bahwa usia satu “generasi” perangkat keras relatif makin pendek, (d) pengoperasian perangkat keras tersebut didukung oleh para pekerja otak yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan sehingga benar-benar mampu memberikan dukungan informasi yang diperlukan oleh berbagai komponen perusahaan, dan (e) biaya pengadaan dan pemeliharaannya sudah merupakan beban yang paling ringan sehingga tidak sulit bagi perusahaan untuk memikulnya.

AUDIT PERANGKAT LUNAK

Tujuannya ialah untuk menemukan fakta tentang apakah perangkat lunak yang digunakan sudah merupakan perangkat yang paling tepat atau tidak, dan apakah penggunaannya sudah benar-benar untuk memenuhi kebutuhan informasi perusahaan. Selain itu, penting pula diketahui apakah perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan diciptakan sendiri secara intern, taukah diperoleh dengan jalan membelinya dari pihak lain atau vendor tertentu. Jika perangkat lunak itu dibeli dari pihak lain atau vendor, norm-norma moral danetika menuntut agar pihak lain atau vendor tersebut adalah perusahaan yang bonafide dan tidak menjual sebuah produk bajakan. Audit harus mampu menemukan tentang hal ini dan apabila terjadi, menyerahkan kepada manajemen puncak agar hal tersebut tidak terulang lagi.

AUDIT PEKERJA OTAK (BRAINWARE)

Audit manajemen pengolahan data dalam bid ang ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta tentang kebijaksanaan dan praktek perusahaan tentang perlakuan yang diberikannya kepada pekerja ota tersebut. Banyak jenis teknik audit yang dapat digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta tersebut seperti wawancara, kuesioner, penelitian dokumen perusahaan, dan sebagainya. Dengan asumsi bahwa penyelenggaraan audit adalah tenaga profesional yang menguasai bidangnya, mereka akan dapat menentukan teknik audit apa yang paling tepat digunakan. Yang jelas ialah bahwa temuannya disampaikan kepada manajemen puncak, kepada manajer sumber daya manusia, dan kepada para pekerja otak yang bersangkutan, baik untuk perbaikan apabila diperlukan, maupun demi peningkatan kinerja para pekerja otak tersebut di masa yang akan datang.

Read More

Pendekatan yang Digunakan Oleh Pemerintah Indonesia dalam Penyusunan Anggaran

Ada dua pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam penyusunan anggaran yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan kinerja.

1. Pendekatan Tradisional (Traditional Approach)

Anggaran yang disusun dengan menggunakan pendekatan tradisional disebut anggaran tradisional (traditional budget). Ciri-ciri anggaran tradisional yaitu :

• Bersifat line items yaitu anggaran disusun berdasarkan daftar belanja yang akan dilakukan oleh organisasi, sehingga bentuknya terlihat seperti daftar pos-pos belanja dari suatu organisasi.
• Bertujuan membatasi pengeluaran atau mengendalikan belanja organisasi. Karena besarnya anggaran sudah ditentukan sesuai plafond/pagu, maka pimpinan dapat mencegah dan mengendalikan agar tidak terjadi overspending yaitu pengeluaran yang terlalu besar atau melebihi plafond/pagu yang telah ditetapkan. 
• Umumnya bersifat incremental, yaitu anggaran tahun sekarang disusun berdasarkan anggaran tahun sebelumnya, ditambah dengan persentase kenaikan karena adanya kenaikan inflasi, kenaikan harga BBM, kenaikan harga-harga, dan lain-lain.

Contoh bentuk anggaran tradisional yaitu :

Dalam anggaran tradisional, suatu organisasi dianggap berhasil jika pada akhir tahun anggaran mampu menghabiskan anggaran karena jika anggaran habis (terserap), maka artinya semua kegiatan yang telah direncanakan telah berhasil dilaksanakan. Sebaliknya jika pada akhir tahun anggaran masih banyak anggaran yang tersisa, maka organisasi itu dianggap tidak berhasil karena banyaknya anggaran yang tersisa artinya banyak kegiatan yang belum dilakukan. Kondisi di atas akan memacu organisasi untuk menghabiskan anggaran. Dengan kata lain, anggaran tradisional ini mendorong pengeluaran daripada penghematan. Oleh karena itu, menjelang akhir tahun anggaran (bulan November-Desember) akan nampak jelas upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah untuk menghabiskan anggaran agar pada akhir tahun anggaran (31 Desember) anggaran yang telah ditetapkan dapat habis.

Keuntungan bentuk anggaran tradisional yaitu bentuknya sederhana dan mudah dalam penyusunannya. Namun, anggaran tradisional ini banyak memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan yang paling utama dari anggaran tradisional ini yaitu mendorong pengeluaran daripada penghematan. Organisasi-organisasi akan terdorong untuk membelanjakan seluruh anggarannya, baik yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan. Hal ini timbul karena :

• Penilaian kinerja dalam anggaran tradisional cenderung berfokus pada belanja, dan organisasi yang membelanjakan anggarannya sesuai plafond/pagu atau di bawah plafond/pagu akan dianggap baik.
• Jika organisasi membelanjakan jauh di bawah plafond/pagu, maka dianggap kurang/tidak baik, yang dapat berakibat jatah anggaran untuk tahun berikutnya dikurangi atau bahkan tidak mendapat anggaran lagi.

2.  Pendekatan Kinerja (Performance Approach)

Baca Juga

Anggaran yang disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja disebut anggaran kinerja (performance budget) atau anggaran berbasis kinerja (performance based budget). Anggaran kinerja ini lahir untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional. Anggaran kinerja ini diberlakukan secara efektif di Indonesia mulai tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ciri-ciri anggaran kinerja yaitu :

• Mengelompokkan anggaran berdasarkan program atau aktivitas.
• Setiap program atau aktivitas dilengkapi dengan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan program atau aktivitas tersebut.

Jadi, keberhasilan suatu organisasi bukan dilihat dari habisnya anggaran seperti pada anggaran tradisional, tetapi pada pencapaian indikator kinerja  yang telah ditetapkan. Anggaran kinerja ini menekankan pada aktivitas pemakai anggaran, bukan pada besarnya anggaran yang dipakai.

Contoh bentuk anggaran kinerja yaitu :

Pada contoh anggaran di atas, keberhasilan Dinas PU dalam melaksanakan program perbaikan drainase di Jalan A, bukan dilihat dari habisnya anggaran, tetapi dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Dinas PU dinilai berhasil melaksanakan program perbaikan drainase di Jalan A jika ketinggian genangan air di Jalan A pada saat hujan lebat berkurang hingga 75 %. Pada anggaran kinerja, tidak menjadi masalah jika masih ada sisa anggaran, yang penting indikator kinerja tercapai. Jadi kriteria keberhasilan organisasi bukan dilihat dari habisnya anggaran tetapi dari tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Anggaran kinerja ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

• Mengalihkan perhatian dari pengendalian anggaran ke pengendalian manajerial.
• Manajemen memiliki alat pengendalian yang lebih baik terhadap bawahannya karena tidak hanya melihat banyaknya uang yang dibelanjakan, tetapi juga menilai kinerja bawahan dalam melaksanakan suatu program atau aktivitas.
• Dianggap lebih sesuai dengan organisasi pemerintah sebagai organisasi sektor publik yang bersifat nirlaba (tidak mengejar keuntungan) tetapi lebih berorientasi pada kualitas pelayanan.

Selain keuntungan-keuntungan tersebut, anggaran kinerja juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

• Tidak banyak pegawai di bagian anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk menyusun indikator kinerja untuk setiap program atau aktivitas.
• Tidak semua program atau aktivitas dapat ditetapkan indikator kinerjanya secara akurat dalam bentuk angka.

Read More

Pengertian, Fungsi dan Jenis-Jenis Anggaran (Akuntansi Sektor Publik)

A.  PENGERTIAN ANGGARAN

Anggaran (budget) merupakan istilah yang sangat erat hubungannya dengan akuntansi sektor publik. Mengenai pengertian anggaran, telah banyak pakar yang mengemukakannya, antara lain :

• Freeman dan shoulders mendefinisikan anggaran sebagai rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang.
• Lee dan Johnson mengemukakan bahwa anggaran merupakan suatu dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan organisasi yang mencakup informasi keuangan, belanja, aktivitas dan tujuan organisasi.
• Mardiasmo mengartikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.
• Indra Bastian mengemukakan bahwa anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang berisi :

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat  mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian anggaran di atas, maka dapat diketahui bahwa anggaran memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi keinginan tersebut seringkali terkendala oleh terbatasnya sumber-sumber daya yang dimiliki. Di sinilah fungsi dan peran penting anggaran yaitu mengatur sumber-sumber daya yang terbatas tersebut dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Baca Juga

B. FUNGSI ANGGARAN

Dalam ruang lingkup akuntansi sektor publik, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik yaitu :

1.   Anggaran sebagai alat perencanaan.

Dengan anggaran maka organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

2.   Anggaran sebagai alat pengendalian.

Dengan anggaran dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending).

3.   Anggaran sebagai alat kebijakan.

Dengan anggaran dapat diketahui arah dari suatu kebijakan tertentu.

4.   Anggaran sebagai alat politik.

Melalui anggaran dapat dilihat komitmen pemerintah dan pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

5.   Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.

Melalui anggaran maka suatu unit kerja dapat mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan oleh unit kerja lain yang terkait.

6.   Anggaran sebagai alat penilaian kinerja.

Melalui anggaran dapat diketahui apakah suatu unit kerja telah memenuhi target kinerjanya.

7.   Anggaran sebagai alat motivasi.

Anggaran dapat menjadi alat motivasi bagi para pelaksana jika target-target dalam anggaran itu bersifat menantang yaitu tidak terlalu tinggi sehingga tidak dapat tercapai dan juga tidak terlalu rendah sehingga mudah sekali tercapai.

C. JENIS-JENIS ANGGARAN

Secara garis besar, anggaran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yaitu :

1.   Dilihat dari jenis aktivitasnya :

• Anggaran Operasional (Current Budget), yaitu anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam jangka pendek (kurun waktu satu tahun). Anggaran Operasional ini disebut juga Anggaran Rutin.
• Anggaran Modal (Capital Budget), yaitu anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap seperti tanah, gedung, kendaraan, mesin, perabot, dan sebagainya.

2.   Dilihat dari status hukumnya :

• Anggaran Tentatif (Tentative Budget), yaitu anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculan anggaran itu dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya.
• Anggaran Enacted (Enacted Budget), yaitu anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif. Anggaran ini memerlukan persetujuan dan pengesahan dari lembaga legislatif karena anggaran ini sudah direncanakan sebelumnya.

3.   Dilihat dari penggunaannya :

• Anggaran Dana Umum (General Budget), yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari (rutin).
• Anggaran Dana Khusus (Special Budget), yaitu anggaran yang dicadangkan/ dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu.

4.   Dilihat dari sifat keluwesannya :

• Anggaran Tetap (Fixed Budget), yaitu anggaran di mana perkiraan belanja sudah ditentukan di awal tahun anggaran dan jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada penambahan kegiatan yang dilakukan. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum dalam anggaran maka kegiatan-kegiatan itu tidak boleh dilakukan pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
• Anggaran Fleksibel (Flexible Budget), yaitu anggaran di mana harga barang/jasa per unit telah ditetapkan tetapi jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi atau naik-turun tergantung dari banyaknya kegiatan yang dilakukan.

5.   Dilihat dari penyusunnya :

• Anggaran Eksekutif (Executive Budget), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif.
• Anggaran Legislatif (Legislative Budget), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif.
• Anggaran Bersama (Joint Budget), yaitu anggaran yang disusun bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif.
• Anggaran Komite.(Committee Budget), yaitu anggaran yang disusun oleh suatu komite khusus.

Read More

Pengertian, Ciri atau Karakteristik dan Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Organisasi Swasta

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang tujuannya tidak mencari laba/ keuntungan atau nirlaba (non profit motive). Organisasi sektor publik dapat dilihat dari arti luas dan arti sempit yaitu :

1. Organisasi sektor publik dalam arti luas, yaitu organisasi yang tujuannya tidak mencari laba/keuntungan atau nirlaba yang meliputi instansi pemerintah, organisasi nirlaba milik pemerintah, dan organisasi nirlaba milik swasta.
2. Organisasi sektor publik dalam arti sempit atau arti khusus, yaitu instansi pemerintah saja.

Organisasi sektor publik dapat dengan mudah dikenali dari ciri utamanya yaitu nirlaba (tidak mencari laba/keuntungan) atau nonprofit motive. Secara umum, organisasi sektor publik dengan ciri utama nirlaba itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

1.   Instansi pemerintah, yang meliputi :

• Instansi pemerintah pusat, terdiri dari ;
• Kementerian.
• Lembaga dan badan-badan negara, seperti MPR, DPR, MA, BPK, KPU, KPK, LIPI, LAN, BKN, dan sebagainya.
• Instansi pemerintah daerah, terdiri dari ;
• SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ; Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah.
• Lembaga dan badan-badan daerah, seperti DPRD.

2.   Organisasi nirlaba milik pemerintah, yang meliputi :

• Perguruan Tinggi Negeri/PTN BHMN (Badan Hukum Milik Negara).
• Rumah Sakit Milik Pemerintah Pusat dan Daerah (RSUP = Rumah Sakit Umum Pusat dan RSUD = Rumah Sakit Umum Daerah).
• Yayasan-yayasan milik pemerintah.
• Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Baca Juga

3.   Organisasi nirlaba milik swasta, yang meliputi :

• Yayasan milik swasta, seperti Sampoerna Foundation, Djarum Foundation, Dompet Dhuafa Republika, Rumah Yatim Indonesia, dan sebagainya.
• Sekolah dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
• Rumah sakit milik swasta.

Ciri atau karakteristik dari organisasi sektor publik dalam arti sempit atau arti khusus (yaitu instansi pemerintah) dalam banyak hal berbeda dengan organisasi sektor swasta (perusahaan). Perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut :

Read More

BIAYA OVERHEAD PABRIK DEPARTEMENTALISASI

Pada perusahaan yang besar dan pengelolaan produk melalui beberapa tahapan kegiatan produksi perlu dikorelasikan dengan bagian atau departemen oleh karena itu harus dilakukan departemetalisasi berkaitan dengan unsur biaya overhead pabrik. Departemantailsasi biaya overhead pabrik semakin dibutuhkan pada pabrik yang mengolah produk atau pesanan yang tidak selalu mengikuti proses yang sama atau memungkin produk tersebut dijual sebelum melalui beberapa tahapan pengolahan, misalnya pabrik tekstil yang dapat menjual benang dan mori yang belum disempurnakan yang dihasilkan.

Departemantlisasi merupakan  biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau cost center (pusat biaya) kedalam biaya overhead pabrik yang dibebankan. Untuk tujuan pembebanan biaya overhead pabrik (BOP) kepada produk, tarif BOP akan dihitung untuk setiap departemen produksi sehingga produk atau order akan dibebani BOP sesuai dengan departemen produksi yang dilakukannya dan selisih BOP akan dianalisa untuk setiap departemen produksi.

Tujuan Departementalisasi Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

Baca Juga

Adapun tujuan departementalisasi BOP adalah sebagai berikut : 

1. Untuk pembebaban BOP harus dilakukan proporsional dan teliti, disebabkan karena produk atau pesanan akan dilakukan pembebanan sesuai dengan departemen produksi yang dilalui yaitu sebesar tarif BOP yang dilalui dikalikan dengan kapasitas pembebanan yang diserap oleh produk yang bersangkutan di departemen produksi tersebut. Contoh benang dibebankan pada departemen pemintalan akan tetapi tekstil sudah dilakukan penyempurnaan di departemen pemintalan, departemen tenun dan departemen penyempurnaan sesuai tarif.
2. Untuk pengendalian BOP yang lebih menyeluruh. Hal ini ditunjukan oleh departemen yang dapat dijadikan pijakan untuk meletakan tanggungjawab atas terjadinya biaya disetiap departemen tertentu, selisih BOP yang terjadi akan dianalisa pula oleh departemen produksi.
3. Untuk dasar pengambilan keputusan oleh manajemen.

Tujuan tersebut dapat dicapai diperlukan syarat pada kondisi sebagai berikut :

1. Ketepatan dalam menentukan jumlah departemen produksi dan departemen pembantu yang dibutuhkan. Jika departemennya dibentuk sedikit akan berakibat pada pembebanan yang tidak proporsional dan dalam hal pengenalian kurang komprehensip tetapi apabila jumlah departemen yang terlalu banyak akan meningkatkan biaya dan waktu yang dikorbankan kemungkinan tidak sesuai dengan manfaatnya.
2. Pembagian departemen hendaknya selaras dengan pembagian struktur organisasi di dalam pabrik.
3. Dapat dipilih dasar distribusi, alokasi, maupun pembebanan yang tepat 
4. Penentuan dasar kapasitas dan besarnya kapasitas dengan tepat yang sesuai dengan variabelitas BOP.

Kapasitas Pabrik 

Ada 4 (empat) tingkat yang biasa digunakan dalam menentukan tarif overhead pabrik. Tingkat kegiatan ini merupakan kapasitas produksi atau kapasitas produksi sebagai berikut :

1. Kapasitas ideal (teoritis). Mengasumsikan keadaan yang sempurna dimana sama sekali tidak ada hambatan-hambatan, dengan demikian dimungkinkan pada kapasitas tertinggi dengan kecepatan penuh tanpa noise.
2. Kapasitas realistis (praktis). Diasumsikan kapasitas ideal tidak tercapai dalam perusahaan, oleh karena itu kapasitas praktis mempertimbangkan faktor noise internal di perusahaan seperti kerusakan mesin, bahan baku kualitas rendah, suply bahan baku terlambat, kekurangan power dan ketidakhadiran pekerja, tidak efektik dan kegagalan produk, hari-hari raya dan besar lainnya, perhitungan persediaan yang kurang tepat dan jumlah pergantian waktu (work shifts). Tingkat kegiatan yang sama dengan konsep ideal minus noise-noise internal dengan asumsi kendala eksternal diabaikan.
3. Kapasitas sesungguhnya diharapkan atau kapasitas jangka pendek. Tarif yang berbeda dihitung untuk masing-masing periode berdasarkan perubahan-perubahan permintaan dari produksi jangka pendek.
4. Kapasitas normal atau jangka panjang, kapasitas ini mengakui adanya noise ekternal dan internal. Contohnya tidak menentunya pesanan dari pelanggan. Tingkat produksi sama dengan kapasitas praktis dikurangi oleh noise eksternal dan internal. Kapasitas normal ini berdasarkan permintaan dan penaksiran produk jangka panjang dan tetap konstan untuk masing-masing periode kecuali biaya tetap atau unsur-unsur biaya tertentu lainnya yang berubah. Kapasitas normal dasar pemikirannya adalah tarif overhead (overhead rate) seharusnya tidak berubah karena adanya periode-periode produksi tinggi dan periode-periode produksi rendah.

Dengan menggunakan kapasitas normal dalam memprediksi biaya overhead pabrik dan basis-basis alokasi, maka BOP yang dibebankan (applied) kepada jumlah produk yang dihasilkan biasanya berbeda dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Apabila BOP sesungguhnya lebih kecil dengan BOP dibebankan terjadi selisih (variance) disebut BOP yang lebih dibebankan (over applied factory overhead). Sebaliknya bila BOP sesungguhnya lebih besar dengan BOP dibebankan disebut BOP yang kurang dibebankan (under applied factory overhead). Maka variance ini harus dianalisi untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajemen dalam menentukan tindakan-tindakan perbaikan yang dianggap perlu.

Read More