PERTANYAAN DAN JAWABAN PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pertanyaan: Diantara 6 sistem penganggaran, manakah yang paling baik untuk digunakan? Jelaskan
Jawaban:
6 sistem penganggaran tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Menurut kami, ketika beberapa ketentuan yang diterbitkan pemerintah mengharuskan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budget system). Sistem ini diajukan sebagai pengganti sistem sebelumnya, yang ditengarai sarat dengan kelemahan, yang berimbas pada praktik penganggaran yang boros dan korup. Memang, ada yang menganggap bahwa digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja untuk sektor pemerintahan sesungguhnya tidak tepat benar, karena beberapa alasan. Di antaranya adalah bahwa kinerja dalam bentuk outcome adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dalam kurun waktu satu atau dua tahun, sehingga yang bisa dilihat dalam kurun waktu tersebut hanya output. Di sisi lain, sistem penganggaran berbasis kinerja juga menjanjikan hal yang baik. Paling tidak, sistem ini memberikan petunjuk adanya hubungan antara input dan output, serta outcome. Jadi, tak lagi sekedar melahirkan selesai sebuah kegiatan tanpa arah yang jelas. Sayangnya, kendati menjanjikan hal yang baik, sistem ini juga mengandung kelemahan mendasar, yaitu bahwa tidak mudah mengukur kinerja dalam bentuk outcome, pun dalam praktik kompetensi sumber daya manusia yang bisa merumuskan tolok ukur output dan outcome secara tepat tidaklah banyak.
Pertanyaan: Di teknik penganggaran, ada pendekatan fungsional, mengapa adanya pembatasan karakter yang direkomendasikan system of national accounts?
Jawaban:
Kepentingan formal merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari entitas yang mandiri. Ini berarti anggaran disusun melalui proses internal organisasi. Kepentingan hukum merupakan pemberi makna solid bagi anggaran entitas tertentu. Sebagai produk hukum, kepatuhan dalam pelaksanaan anggaran dapat dijamin. Berbagai pertimbangan seperti kepentingan internasional, sumber daya alam, dan lingkungan Perlu diakomodasi oleh pemerintahan. Melalui proses negosiasi, keputusan legislatif akan menjadi produk hukum yang diterima umum baik secara psikologi-motivasi maupun moral. Dalam hal ini, proses penyusunan anggaran harus dapat menjamin pelaksanaan fungsi anggaran: alokasi, stabilisasi, dan distribusi.
Distribusi anggaran selalu dikaitkan dengan agen-agen pengeluaran publik dan terlaksananya pelayanan publik yang lebih baik. Berbagai pertanyaan dalam aspek ini adalah: 'bagaimana distribusi yang ideal antara sektor publik dan sektor swasta?', 'bagaimana mencapai distribusi yang optimal antarberbagai permintaan unit kerja pemerintahan?' dan 'apakah akan terjadi pertukaran antaralokasi dan distribusi, serta antara stabilisasi dan distribusi?'. Permasalahan distribusi perlu dipecahkan agar stabilisasi fiskal dapat tercipta. Selain itu, kepuasan distribusi anggaran juga akan meningkatkan partisipasi dalam pencapaian tujuan organisasi itu sendiri.
Dalam praktiknya, penyatuan tiga fungsi di atas secara simultan sangatlah jarang. Kebijakan anggaran merupakan proses penyesuaian yang ditujukan untuk mengoptimalkan berbagai aktivitas lembaga dan, sekaligus, mengintegrasikan berbagai program. Proses penyesuaian ini dapat dilakukan melalui evaluasi dan analisis keuangan secara berurutan. Selain itu, kebijakan anggaran merupakan cara mempromosikan pertumbuhan. Ini berarti bahwa penyusunan strategi tentang kebutuhan, arah, dan struktur anggaran menjadi sangat penting dalam menentukan program pertumbuhan organisasi dan masyarakat.
Semua kebijakan ekonomi sektor publik selalu dihadapkan dengan berbagai variabel dinamis, seperti pergerakan harga dan arah perekonomian. Ini berarti unsur ketidakpastian tidak dapat dihilangkan, namun dapat diminimumkan oleh kapabilitas manajemen keuangan unit kerja dan inisiatif unit pemegang otoritas. Selain itu, pelaksanaan anggaran sangat dipengaruhi oleh penyelesaian konflik dan terjadinya konsensus dari berbagai pihak dalam proses penyusunan anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh 3 hal: pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi; kedua, kesuksesan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga; dan ketiga, akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review prakiraan anggaran
Pertanyaan: Di teknik penganggaran, ada pendekatan pengambilan keputusan, yang mana keputusan dianggap sebagai seni. Mengapa?
Jawaban:
Karena aktivitas tersebut memiliki sejumlah cara, metode atau pendekatan tertentu yang bersifat sistematis, teratur dan terarah. Pengambilan keputusan sebagai ilmu juga menandakan bahwa kajian tersebut juga dapat diterapkan oleh mereka yang mempelajarinya. Ilmu pengambilan keputusan didasarkan atas penerapan gaya pemikiran yang dianut oleh seseorang dan persepsinya atas lingkungan dan masalah. Ilmu pengambilan keputusan memetakan langkah-langkah yang sistematis yang menghasilkan solusi dan tindakan. Singkatnya, ilmu pengambilan keputusan dapat dikatakan sebagai “suatu sejarah” mengenai suatu latar belakang filosofis, asumsi, teori, konsep, model dan teknik teknik pengambilan keputusan.
Pertanyaan: Akuntansi legislative dikaitkan dengan asp. Apa itu akuntansi legislative?
Jawaban:
Anggaran sektor publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas legislatif. Konflik penetuan dan pengumutan pajak sangat berpengaruh terhadap kapabilitas legislatif untuk mengendalikan pengeluaran. Pada praktiknya, pihak legislative akan meminta daftar tahunan tentang pengeluaran dan pendapatan sekaligus dengan tujuan aktivitasnya.
Jadi, karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan transaksi pemerintahan, keteraturan penyerahan rancangan anggaran per tahunannya, akurasi, dan prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan/konsesus dan terpublikasi. Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Terkait dengan hal tersebut di atas, tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrument kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil persetujuan politik, termasuk item pengeluaran harus disetujui para legislator. Dalam hal ini, pihak unit kerja pemerintah merupakan pelaksana pengelolaan dana dan program.
Pertanyaan: Di prinsip penganggaran, ada 6 prinsip. Apakah Indonesia sudah menerapkan 6 prinsip tsb?
Jawaban:
Pada dasarnya, keseluruhan prinsip-prinsip tersebut harus dapat diakomodasi secara utuh dalam sistem penganggaran publik. Namun, sesuai perkembangan zaman, sistem penganggaran harus mampu mengakomodasi dinamika prinsip-prinsip tersebut. Di Indonesia jelas sudah diterapkan, hanya saja ada beberapa prinsip yang belum terlaksana dengan baik. Seperti adil, bermoral tinggi belum terlaksana dengan baik yang mengakibatkan terjadinya korupsi dsb.
Pertanyaan: Di fungsi penganggaran publik, ada sebagai cetak biru. Apa itu cetak biru? Mengapa menggunakan istilah tsb?
Jawaban:
blueprint adalah sebuah rancangan yang dirumuskan dengan tujuan memberikan arahan terhadap kegiatan organisasi/ komunitas/ lembaga secara berkesinambungan sehingga setiap kegiatan memiliki kebersesuaian dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan lingkungan sekitar, merupakan suatu kerangka kerja yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi:
- Penetapan tujuan dan sasaran
- Penyusunan strategi
- Pelaksanaan program dan fokus kegiatan
- Langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.
Digunakan istilah cetak biru, diibaratkan bangunan yang akan dibangun, segala bentuk perencanaan pembuatan bangunan itu tercantum dalam cetak biru. Dalam sebuah organisasi, cetak biru sangat diperlukan untuk menentukan arah kedepan organisasi tersebut. Akan kemana organisasi tersebut akan dibawa.
Google Facebook Twitter
EmoticonEmoticon