Return on Equity (ROE) Return On Assets (ROA) - Rasio Profitabilitas Bank

Untuk mengukur rasio profitabilitas bank, biasanya menggunakan dua rasio utama yaitu Return on Equity atau ROE dan Return On Assets atau ROA. Dalam menghitung rasio profitabilitas (Riyadi, 2006) dengan cara membandingkan Laba (setelah pajak) dengan Modal (Modal Inti) dikalikan 100%, maka hasilnya dalam bentuk persen (%), ini untuk perhitungan ROE. Sedangkan ROA adalah membandingkan Laba (sebelum pajak) dengan total Assets yang dimiliki Bank pada periode tertentu dikali 100%, sama halnya dengan ROE, maka hasilnyapun dalam bentuk persen (%). Untuk mendapatkan hasil perhitungan rasio agar mendekati pada kondisi yang sebenarnya (Riyadi, 2006), maka posisi modal atau assets dihitung secara rata-rata selama periode perhitungan.

Kedua rasio ini sering digunakan sebagai variabel dependen, yang dipengaruhi oleh banyak variabel independen lainnya, seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), Dana Pihak Kedua (DP 2), Dana Pihak Pertama (Modal), Kredit Yang Diberikan, Giro Wajib Minimum (GWM), Loan to Deposit Rasio (LDR), Net Interest Margin (NIM), Posisi Devisa Neto (PDN), Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Rasio CAR), total assets, Fee Income, BI rate, Inflasi, Kurs, Jumlah Karyawan, jumlah kantor cabang dan masih banyak lagi variabel bebas lainnya.

Dalam pembahasan ini, sengaja dibatasi pada variable LDR dan NPL yang memengaruhi ROA atau ROE. Bagaimana pengaruhnya? karena terdapat beberapa peneliti yang menghasilkan bahwa LDR dan NPL berpengaruh Negatif terhadap ROA atau ROE, sementara peneliti lainnya mengatakan positif dan sebagian lagi menyatakan positif dan negatif.

Baca Juga

Lalu yang benar yang bagaimana? Kalau kita berbicara yang benar yang seperti apa, maka, pertama harus dipahami dahulu proses atau urutan normalnya suatu Bank melakukan kegiatan usahanya, kedua pahami komponen LDR dan NPL apa saja. LDR adalah perbandingan antara Kredit yang diberikan dengan DPK atau DPK ditambah Surat Berharga yang diterbitkan (DP 2) dikalilkan 100% hasilnya dalam persen (%). Sedangkan NPL diperoleh dari perbandingan Kredit Bermasalah, yaitu Kolektibilitas 3 s/d. Kolektibilitas 5 dengan total Kredit yang diberikan dikalikan 100%, maka hasilnya dalam persen (%). Berdasarkan penjelasan tersebut maka pengaruh LDR terhadap ROA atau ROE adalah positif, artinya kenaikan LDR akan menyebabkan kenaikan ROA atau ROE. Karena dengan LDR yang tinggi (maksimal 92%), ini berarti Kredit yang diberikan juga tinggi, dengan posisi kredit yang tinggi maka akan menghasilkan pendapatan bunga yang tinggi pula dan pada akhirnya Laba (sebelum pajak) dan Laba (setelah pajak) juga tinggi, sehingga ROA atau ROE bank juga akan mengalami kenaikan secara proporsional. Lalu bagaimana jika hasil penelitian tidak menunjukan kondisi seperti itu? Disini perlu dilihat atau diteliti lebih dalam lagi, misalnya mengenai kondisi bank itu sendiri selama periode penelitian, lalu kondisi makro ekonomi negara selama periode penelitian. Sedangkan NPL (sebaiknya menggunakan NPL net), sesuai ketentuan yang berlaku NPL Net maksimal 5%, pengaruhnya terhadap ROA atau ROE adalah negatif, artinya dalam kondisi NPL turun maka ROA atau ROE naik, demikian pula sebaliknya.

Semoga ulasan yang sederhana ini dapat memberi gambaran kepada peneliti pemula untuk memudahkan pemahaman dasarnya.

Referensi :

Riyadi, Selamet (2006). Banking Assets And Liability Management, Edisi Keempat, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Indonesia

Read More

Dampak Penetapan Harga Transfer Terhadap Divisi Dan Perusahaan Secara Keseluruhan

DAMPAK PENETAPAN HARGA TRANSFER TERHADAP DIVISI DAN PERUSAHAAN SECARA KESELURUHAN

Ketika satu divisi dari suatu perusahaan menjual pada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan terkena pengaruhnya. Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer memengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya, laba kedua divisi tersebut, sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka, dipengaruhi oleh harga transfer. Karena berpengaruh terhadap ukuran kinerja berdasarkan laba dari kedua divisi (misalnya, ROI, dan laba residu), penetapan harga transfer sering menjadi masalah yang ditanggapi secara sangat emosional. 

Sebagai contoh, jika divisi penjual berada di Negara yang pajaknya rendah dan divisi pembeli beroperasi di Negara yang pajaknya tinggi, maka biaya transfer bias ditetapkan cukup tinggi. Selanjutnya, laba akan masuk ke divisi yang berada di Negara dengan pajak rendah dan biaya akn dibebankan pada divisi yang berbeda di Negara dengan pajaknya yang tinggi. Hal ini menyebabkan pengurangan dari pajak badan secara keseluruhan.

MASALAH POKOK DALAM PENENTUAN HARGA TRANSFER

Apabila suatu pusat pertanggungjawaban telah didesentralisasi secara murni maka pengambilan keputusan dan kebijaksanaan akan dilakukan oleh manajer unitnya. Suatu unit dianggap sebagai suatu “perusahaan” yang berdiri sendiri sehingga segala keputusan berada ditangan manajer unit tanpa adanya campur tangan dari manajemen pusat. 

Baca Juga

Sebaliknya apabila suatu unit masih dipengaruhi dengan kuat oleh manajemen pusat, berarti perusahaan ini belum menerapkan desentralisasi sepenuhnya. Jika terjadi demikian maka para manajer sebaiknya mengelola unitnya sebagai badan usaha yang bersifat semiotonom.

Read More

TUJUAN PENENTUAN HARGA TRANSFER (AKUNTANSI BIAYA)

Dalam perusahaan yang menerapkan struktur organisasi divisionalisasi dan pusat laba, tidak dapat dihindarkan terjadinya transaksi bisnis atau jual beli barang dan jasa antar devisi akan mempengaruhi kinerja masing-masing divise dalam suatu perusahaan. Hubungan bisnis antar divisi dapat dikatakan sebagai konsekuensi adanya desentralisasi dan pemberian hak otonomi bagi manajer masing-masing divisi untuk bertindak yang terbaik sesuai dengan kepentingan divisi dan atau perusahaan secara keseluruhan, harga transfer juga untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya anggota dalam satu kelompok perusahaan.

Harga transfer merupakan harga pertukaran barang dan jasa antar divisi dalam suatu organisasi yang sama dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut. Besarnya harga transfer akan mempengaruhi prestasi divisi penjual dari sisi pendapatan, sedangkan bagi divisi pembeli akan mempengaruhi prestasinya dari sisi biaya.

TUJUAN PENENTUAN HARGA TRANSFER

Efektifitas penggunaan berbagai metode perhitungan laba rugi sebagai sarana pengukuran prestasi manajer divisi pusat laba dan pusat investasi sangat tergantung pada ketepatan dalam penentuan besarnya harga transfer yang menjadi wewenang divisi tersebut. 

Tujuan yang ingin dicapai, dengan diterapkannya kebijaksanaan harga transfer dalam suatu perusahaan yaitu Untuk perlakuan yang adil dalam penilaian prestasi. Adanya perlakuan yang seimbang dan tidak membeda-bedakan bagi divisi penjual dan pembeli yaitu divisi penjual mempunyai hak untuk menjual pada konsumen di dalam maupun diluar perusahaan dengan harga tertinggi yang paling menguntungkan adalah :

1. Untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan akan berusaha menghindari dari kewajiban pajak dengan memanfaatkan perbedaan tariff pajak antar Negara dengan menggeser jumlah laba pada Negara yang tariff pajaknya rendah.
2. Untuk mengurangi resiko pertukaran. Harga transfer digunakan untuk mentransfer dana dari Negara-negara yang dinilai tukarannya rebdah sehingga dapat meminimumkan kerugian akibat selisih nilai tukar.
3. Meningkatkan laba perusahaan multinasional dari kerjasama. Harga transfer digunakan perusahaan induk untuk memperkecil laba perusahaan yang didirikan bersama perusahaan local. Maka perusahaan induk harus terlebih dahulu merancang agar perusahaan kerjasama tersebut terkait secara operasional dengan perusahaan induk.
4. Menyembunyikan tingkat laba sesungguhnya perusahaan afiliasi. Perusahaan multinasional berusaha menyamarkan tingkat laba sebenarnya perusahaan afiliasi dengan menetapkan harga transfer yang tinggi untuk Negara yang tarif pajaknya lebih rendah.

Read More

Konsinyasi (Pengertian, Karakteristik dan Perlakuan Akuntansinya)

Pengertian Konsinyasi

Konsinyasi (consignment) menurut Hadori Yunus – Harnanto adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu.

Penjualan Konsinyasi adalah penyerahan barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, tetapi hak atas barang tersebut  tetap berada di tangan pemilik sampai barang tersebut dijual oleh agen penjual.

Pemilik yang memiliki barang atau yang menitipkan barang disebut pengamanat (consignor), sedang pihak yang dititipi barang disebut disebut komisioner (consignee). Bagi pengamanat barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu biasa disebut sebagai barang-barang konsinyasi (consignment out), sedangkan bagi pihak penerima barang-barang ini disebut dengan barang-barang komisi (consignment in).

Karakteristik dan Keuntungan Penjualan Konsinyasi

Karakteristk penjualan konsinyasi yang sekaligus merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dengan transaksi penjualan yaitu :

Barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat karena hak milik atas barang-barang konsinyasi masih berada ditangan pengamanat. Barang-barang konsinyasi tidak boleh diakui sebagai persediaan oleh pihak komisioner (consignee).

Pengiriman barang-barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan, baik bagi pengamanat maupun bagi komisioner sampai barang dagangan dapat dijual kepada pihak ketiga.

Pihak pengamanat (consignor) sebagai pemilik barang tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan saat komisioner berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian diantara kedua belah pihak.

Komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya itu. Oleh karena itu komisioner perlu menyelenggarakan administrasi yang baik dan tertib.

Terdapat 4 hal yang merupakan ciri dari transaksi Konsinyasi yaitu :

Barang Konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh Konsinyor, karena hak untuk barang masih berada pada Konsinyor.

Pengiriman barang Konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi Konsinyor dan sebaliknya.

Pihak Konsinyor bertanggungjawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang Konsinyasi kecuali ditentukan lain.

Komisioner dalam batas kemampuannya berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya.

Alasan Komisioner menerima perjanjian Konsinyasi, antara lain :

• Komisioner terhindar dari resiko kegagalan memasarkan barang tsb.
• Komisioner terhindar dari resiko rusaknya barang atau adanya fluktuasi harga.
• Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi.

Alasan-alasan Konsinyor untuk mengadakan perjanjian Konsinyasi :

• Konsinyasi merupakan cara untuk lebih memperluas pemasaran.
• Resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan misalnya komisioner bangkrut maka barang konsinyasi tidak ikut disita.
• Harga eceran barang tersebut lebih dapat dikontrol.

Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban berhubungan dengan perjanjian konsinyasi

Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian konsinyasi pada umumnya dinyatakan secara tertulis yang menekankan hubungan kerja sama antar kedua pihak. Selain ketentuan dalam perjanjian, ada juga ketentuan umum yang diatur oleh undang-undang (hukum) yang berlaku dalam dunia perdagangan, antara lain:

Tentang hak-hak komisioner

Komisioner berhak mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut, sesuai dengan jumnlah yang diatur dalam perjanjian diantara dua pihak.

Dalam batasan-batasan tertentu biasanya kepada kuosioner diberikan hak untuk memberikan jaminan terhadap kualitas barang yang dijualnya.

Untuk menjamin pemasaran barang yang bersangkutan komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis, mskipun pengamanat dapat mengadakan pembatasn-pembatasn yang harus dinyatakan dalam perjanjian.

Tentang Kewajiban-kewajiban komisioner

Melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamat.

Mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik pengamat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

Mengelola secara terpisah baik dari segi phisik maupun administratip terhadap barang-barang milik pengamat, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat.

Membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual dan barang-barang yang masih dalam persediaan serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian.

AKUNTANSI PENJUALAN KONSINYASI

Metode pencatatan ya ng dapat dipakai baik oleh pengamanat (consignor) maupun komisioner (consignee) ada dua , yaitu:

• Metode Terpisah
• Metode Tidak Terpisah

1. Metode Terpisah

Dalam metode terpisah laba atau rugi dari penjualan konsinyasi disajikan secara terpisah dengan laba atau rugi penjualan biasa atau penjualan lainnya.Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pada akhir periode dapat diketahui berapa laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan konsinyasi dan berapa laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan lainnya.

2. Metode Tidak Terpisah

Dalam metode tidak terpisah laba atau rugi dari penjualan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari penjualan biasa atau penjualan lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pada akhir periode perusahaan tidak dapat mengetahui berapa laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan konsinyasi dan berapa laba yang diperolah dari penjualan biasa atau penjualan lainnya. Untuk tujuan pengendalian intern sebaiknya perusahaan tidak menggunakan metode ini.

Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap barang konsinyasi baik yang diselenggarakan oleh pihak pengamanat ( consignor ) maupun pihak komisioner (consignee), maka berikut ini dijelaskan Akuntansi yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak.

Pembahasan dimulai dengan penerapan pencatatan dengan:

1. metode terpisah oleh:
• pengamanat (consignor) maupun
• komisioner (consignee)
2. metode tidak terpisah oleh:
• pengamanat (consignor) maupun
• komisioner (consignee)

a. Akuntansi oleh Pengamanat (Consignor)

Setiap transaksi yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi baik menyangkut pendapatan maupun biaya dicatat dalam rekening barang konsinyasi atau consigment out.

Pengamanat (consignor) mencatat/menjurnal pada saat:

1. menitipkan barang ke komisioner (consignee) dan

2. menerima laporan konsinyasi serta uang dari komisioner (consignee).

Transaksi yang berhubungan dengan pengiriman barang konsinyasi dan biaya-biaya penjualan konsinyasi akan didebit, misalnya:

– Saat mengirimkan barang ke komisioner (rekening barang konsinyasi)

– Biaya pengiriman barang ke komisioner

– Biaya komisi

– Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner tetapi diganti oleh pengamanat.

Transaksi yang berhubungan dengan hasil penjualan barang konsinyasi dan pendapatan konsinyasi akan di kredit, yaitu:

– Saat mencatat pendapatan konsinyasi

– laba konsinyasi.

– Saat menerima laporan tentang hasil penjualan barang konsinyasi (rekening barang konsinyasi) Jadi, rekening barang konsinyasi (consigment out) dicatat baik didebit maupun dikredit. Didebit saat Barang dikirim ke pengamanat dan dikredit saat barang yang dititipkan tersebut benar-benar sudah terjual berdasarkan laporan dari pihak consignee (komisioner)

b. Akuntansi oleh Komisioner (Consignee) 

Bagi Consignee setiap transaksi pendapatan yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi dimasukkan ke dalam rekening barang komisi atau consignment in.

Komisioner hanya membuat jurnal saat:

a. menjual barang konsinyasi,

b. mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan konsinyasi

c. mencatat pendapatan komisi dan

d. pengiriman uang ke pengamanat (consignor)

Sesaat sebelum melaporkan ke pengamanat (consignor), komisioner terlebih dahulu menghitung pendapatan komisi.

Kemungkinan-kemungkinan yang berhubungan Laporan Konsinyasi:

a. Komisioner dapat hanya mengirim laporan konsinyasi saja ke pengamanat, sedangkan uangnya dikirim beberapa waktu kemudian. Jadi saat mengirim laporan pada komisioner timbul utang pengamanat.

b. Komisioner bisa langsung mengirim laporan konsinyasi beserta uang

ke pengamanat.

Transaksi yang berhubungan dengan biaya-biaya penjualan konsinyasi,

akan didebit, misalnya:

• Biaya-biaya yang dikeluarkan komisioner tetapi akan diganti oleh pengamanat.
• Pendapatan komisi yang belum diterima
• Melaporkan penjualan konsinyasi kepada pengamanat
• Membayar uang kepada pengamanat

Transaksi yang berhubungan dengan pendapatan konsinyasi akan dikredit yaitu mencatat hasil penjualan barang komisi.Jadi, rekening barang komisi (consigment in) dicatat baik didebit maupun dikredit. Didebit saat barang komisi diterima dari pengamanat dan dikredit saat barang komisi terjual kepada pihak lain.

Contoh Konsinyasi pada Metode Terpisah dan Tidak Terpisah

CV Juara membuat perjanjian konsinyasi dgn Toko Arena utk menjualkan sepeda, dgn imbalan komisi 10% dari penjualan. Semua biaya ditanggung pengamanat, dan Komisioner membuat laporan penjualan setiap bulan.

Transaksi yg terjadi:

• CV Juara mengirim 200 unit sepeda, harga pokok Rp200.000/ unit, dgn harga jual Rp400.000/ unit.
• CV Juara membayar biaya angkut Rp250.000
• Toko Arena membayar ongkos perakitan Rp1.000/ unit.
• Toko Arena berhasil menjual seluruh sepeda
• Toko Arena mengirim kas hasil penjualan

Penyelesaian :

Metode Laba Terpisah

1. Pengiriman Barang

Pengamanat

      Brg Konsinyasi – kirim brg 40.000.000

                  Persediaan                                             40.000.000

Komisioner

                  Tdk ada Jurnal

2. Pembayaran Biaya Angkut

Pengamanat

      Brg Konsinyasi – Angkut           250.000

                  Kas                                                                  250.000

Komisioner

                  Tdk ada jurnal

3. Pembayaran Biaya Perakitan

Pengamanat

                  Tdk ada jurnal

Komisioner

      Brg Komisi                              200.000

                  Kas                                                      200.000

4. Penjualan oleh Toko Arena & mengirim laporan penjualan

Komisioner

      Kas                                          80.000.000

                  Brg Komisi                              80.000.000

      Brg Komisi                              8.000.000

                  Pendapatan Komisi                 8.000.000

      Brg Komisi                              71.800.000

                  Utang – CV Juara                   71.800.000

Pengamanat

      Piutang – Toko Arena                71.800.000

      Brg Konsinyasi – Komisi             8.000.000

      Brg Konsinyasi – perakitan         200.000     

                  Brg Konsinyasi – Penjualan        80.000.000

5. Pengiriman Uang Hasil Penjualan

Komisioner

      Utang – CV Juara                   71.800.000

                  Kas                                                      71.800.000

Pengamanat

      Kas                                          71.800.000

                  Piutang – Toko Arena             71.800.000

6. Penutupan

Pengamanat

      Brg Konsinyasi – penjualan    80.000.000

                  Brg Konsinyasi – angkut                          250.000

                  Brg Konsinyasi – Komisi                       8.000.000

                  Brg Konsinyasi – Rakit                              200.000

                  Brg Konsinyasi – kirim brg               40.000.000

                  Laba Konsinyasi                                 31.550.000

   

      laba Konsinyasi                                   31.550.000

                  Ikhtisar L/R                                         31.550.000

Komisioner

      Pendapatan Komisi                 8.000.000

                  Laba Konsinyasi                                 8.000.000

      Laba Konsinyasi                     8.000.000

                  Ikhtisar L/R                             8.000.000

Metode Laba Tidak Terpisah

1. Pengiriman Barang

Pengamanat

                  Tdk ada Jurnal

Komisioner

                  Tdk ada Jurnal

2. Pembayaran Biaya Angkut

Pengamanat

      Biaya Angkut                           250.000

                  Kas                                                                  250.000

Komisioner

                  Tdk ada jurnal

3. Pembayaran Biaya Perakitan

Pengamanat

                  Tdk ada jurnal

Komisioner

      Utang – CV Juara                   200.000

                  Kas                                                      200.000

4. Penjualan oleh Toko Arena dan Mengirim Laporan Penjualan

Komisioner

      Kas                                                   80.000.000

                  Penjualan                                            80.000.000

      Pembelian                               72.000.000

                  Utang – CV Juara                   72.000.000

Pengamanat

      Piutang – Toko Arena             71.800.000

      Biaya Komisi                           8.000.000

      Biaya Rakit                                   200.000    

                  Penjualan                                            80.000.000

5. Pengiriman Uang Hasil Penjualan

Komisioner

      Utang – CV Juara                   71.800.000

                  Kas                                                      71.800.000

Pengamanat

      Kas                                          71.800.000

                  Piutang – Toko Arena             71.800.000

6. Penutupan

Pengamanat

      Penjualan        80.000.000

                  Biaya Angkut                                250.000

                  Biaya Komisi                             8.000.000

                  Biaya Rakit                                              200.000

                  Harga Pokok Penjualan        40.000.000

                  Ikhtisar L/R                                         31.550.000

Komisioner

      Penjualan                    80.000.000

                  Pembelian                                           72.000.000

                  Ikhtisar L/R                                         8.000.000

PENYELESAIAN BARANG YANG MASIH TERSISA

Pada akhir periode tertentu, sering kali masih terdapat barangkonsinyasi yang tersisa. Bila hal ini terjadi maka hal-hal yang perludiperhatikan:

hanya barang yang terjual saja yang dilaporkan oleh komisioner kepihak pengamanat. Selama barang konsinyasi tetap berada di pihakkomisioner, maka tidak ada pencatatan yang perlu dibuat, baik olehpengamanat maupun komisioner. Bila barang konsinyasi ditarik,maka pengamanat akan menambah nilai persediaannya sebesarharga pokok barang konsinyasi yang ditarik tersebut dan di lainpihak komisioner akan membuat memo atas barang yang ditariktersebut.

Baca Juga

Ongkos angkut dibebankan secara proporsional ke barang konsinyasi. Pengamanat harus mencatat berapa harga pokok yang melekat padabarang konsinyasi yang belum terjual. Apabila seluruh barang konsinyasi sudah terjual maka saldo rekening barang konsinyasi akan menunjukkan laba (apabila bersaldo kredit) atau rugi (apabila bersaldo debit). Apabila pada akhir periode masih terdapat barang konsinyasi yang belum terjual, sebaiknya disajikan di dalam neraca sebagai elemen persediaan dan disajikan secara terpisah dari persediaan yang ada di gudang (didisclosure). Pada umumnya pencatatan yang dibuat oleh pengamanat hanya mencakup 4 transaksi, yaitu:

1. Pengiriman barang konsinyasi
2. Pembayaran biaya angkut (biaya pengiriman) barang konsinyasi
3. Menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner
4. Menerima pembayaran dari komisioner.

Read More

Akuntansi Anggaran dan Siklus Akuntansi Pemerintah

Salah satu perbedaan utama akuntansi pemerintahan dengan akuntansi perusahaan komersial terletak pada akuntansi anggaran. Dalam pemerintahan, pencatatan telah dimulai pada saat anggaran (APBN/APBD) disahkan dan dialokasikan.

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Siklus Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan yang akurat dapat dihasilkan hanya jika hasil kejadian dan aktivitas bisnis dicatat dengan baik. Kejadian-kejadian tertentu, yang dikenal dengan istilah transaksi, melibatkan pemindahan dan pertukaran barang atau jasa antara dua entitas atau lebih. Setidaknya ada empat tahapan dalam siklus akuntansi pemerintahan, yaitu: 

1. Pencatatan, 

2. Penggolongan, 

3. Peringkasan 

4. Penginterpretasian laporan (hasil pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi).

Keempat tahapan dalam siklus akuntansi tersebut tidak berbeda dengan siklus akuntansi pada perusahaan bisnis. Proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau peristiwa keuangan, khususnya dalam rangka menyusun laporan realisasi anggaran.

a. Jenis Transaksi Keuangan

Transaksi atau peristiwa keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD,  pada dasarnya terdiri dari:

1. Transaksi Penerimaan Kas, yaitu semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

2. Transaksi Pengeluaran Kas, yaitu semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

3. Transaksi Selain Kas, adalah semua transaksi keuangan selain penerimaan Kas Daerah dan pengeluaran Kas Daerah  dalam periode tahun anggaran tertentu. Misal: transaksi koreksi kesalahan atas pencatatan sebelumnya atau pemberian atau penerimaan donasi dalam bentuk barang.

b. Media Akuntansi

Transaksi keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD yang terdiri dari: penerimaan kas, pengeluaran kas, dan selain kas dalam proses akuntansi dicatat, digolongkan, dan diringkas ke dalam Catatan Akuntansi berdasarkan Dokumen atau Bukti Transaksi yang sah. Dokumen Transaksi merupakan dokumen tertulis sebagai bukti terjadinya suatu transaksi keuangan; sedangkan Catatan Akuntansi, terdiri dari: Buku Jurnal, Buku Besar dan Buku Pembantu. Berdasarkan uraian tersebut, media untuk melaksanakan proses akuntansi meliputi:  Dokumen atau Bukti Transaksi,  Buku Jurnal, Buku Besar dan Buku Pembantu.

c. Dokumen Transaksi

Dokumen atau Bukti Transaksi adalah formulir-formulir yang digunakan sebagai tanda bukti terjadinya suatu transaksi atau adanya suatu peristiwa keuangan yang menjadi dasar pencatatan dalam akuntansi. 

Baca Juga

Pencatatan Transaksi

Pada dasarnya basis akrual untuk akuntansi pemerintahan memunculkan dua proses pencatatan, yaitu pencatatan transaksi pada unit akuntansi finansaial dan pencatatan transaksi pada unit akuntansi pelaksanaan anggaran. Unit akuntansi finansial melakukan proses pencatatan menggunakan persamaan dasar akuntansi sebagai berikut:

Aset + Beban = Kewajiban + Ekuitas Dana dan Pendapatan LO

Persamaan tersebut diaplikasikan dengan disiapkan Rekening/akun untuk mendukung sistem akuntansi yaitu akun aset, akun kewajiban, akun ekuitas, akun pendapatan LO serta akun beban LO.

Read More

Perlakuan Sisa Bahan, Produk Rusak, Produk cacat pada Metode Harga Pokok Pesanan

Dalam pengolahan produk untuk melayani pesanan, kemungkinan timbul sisa bahan, produk rusak, maupun produk cacat.Bagi manajemen masalahnya adalah bagaimana dapat menekan timbulnya sisa bahan, produk cacat dan produk rusak serendah mungkin. Berkut ini dibahas tentang masalah perlakuan akuntansi untuk masing-masing:

1. Sisa Bahan

Dalam perusahaan manufaktur dapat timbul sisa bahan dari proses pengolahan produk, yang disebut sisa bahan. Sisa bahan adalah bahan yang tersisa atau bahan yang rusak di dalam proses pengolahan produk atau penyimpanan dan tidak dapat digunakan kembali dalam perusahaan.

Sisa bahan dapat dikelompokkan menjadi dua:

a.       Sisa bahan yang tidak laku dijual

(1)   Apabila sisa bahan terjadinya karena pengerjaan pesanan tertentu, biaya pembuangan atau pemusnahan sisa bahan dapat digunakan untuk menambah elemen biaya bahan baku pesanan yang bersangkutan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat biaya pemusnahan sisa bahan adalah:

Barang Dalam Proses – Biaya Bahan          xx

         Kas                                                                  xx

(2)   Apabila sisa bahan secara normal terjadinya dalam perusahaan, biaya tersebut dapat diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya.Jurnal yang digunakan untuk mencatat biaya pemusnahan sisa bahan adalah:

Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya        xx

         Kas                                                                  xx

b.      Sisa bahan yang laku dijual

(1)   Apabila timbulnya sisa bahan disebabkan karena pengolahan pesanan tertentu, hasil sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku atau pengurang biaya keseluruhan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan sisa bahan adalah:

Kas                                                               xx

         Barang Dalam Proses – Biaya Bahan             xx

(2)   Apabila timbulnya sisa bahan sifanya normal di dalam suatu perusahaan, perlakuan hasil penjualan dapat digunakan cara sbb:

(a)    Hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan sisa bahan adalah:

Kas                                                      xx

            Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya           xx

(b)   Hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai penghasilan lain-lain.Jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan sisa bahan adalah:

Kas                                                      xx

            Penghasilan Lain – Lain                      xx

2. Produk Rusak

Produk rusak adalah produk dihasilkan dalam kondisi rusak atau tidak memenuhi ukuran mutu yang sudah ditentukan dan tidak ekonomis untuk diperbaiki menjadi produk yang baik, meskipun mungkin secara tehnik dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Produk yang rusak dapat digolongkan menjadi dua:

a.       Produk rusak yang tidak laku dijual

Perlakuan produk yang rusak tergantung penyebab timbulnya produk rusak:

(1)   Apabila produk rusak disebabkan sulitnya pengerjaan pesanan tertentu, maka harga pokok produk yang rusak dibebankan pada pesanan yang menimbulkan produk rusak, sehingga harga pokok produksi per unit produk menjadi lebih besar. Akan tetapi tidak ada tambahan jurnal yang harus dicatat.

(2)   Apabila produk yang rusak terjadinya bersifat normal dalam suatu perusahaan,maka harga pokok produk rusak diperlakukan sebagai elemen biaya overhead sesungguhnya. Jurnal yang harus dicatat adalah:

Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya                 xx

      Barang Dalam Proses – Biaya Bahan                         xx

      Barang Dalam Proses – B. Tenaga Kerja Langsung   xx

      Barang dalam Proses – BOP                                       xx             

                  

(3)   Apabila produk rusak karena kesalahan atau kurangnya pengawasan, maka harga pokok produk yang rusak diperlakukan sebagai Rugi produk yang rusak. Jurnal yang harus dicacat adalah:

Rugi Produk Rusak                                               xx

      Barang Dalam Proses – Biaya Bahan                         xx

      Barang Dalam Proses – B. Tenaga Kerja Langsung   xx

      Barang dalam Proses – BOP                                       xx

b.      Produk rusak yang laku dijual

Perlakuan akuntansi untuk produk rusak yang laku dijual:

(1)   Apabila produk rusak yang disebabkan sulitnya pengerjaan pesanan tertentu, rugi atas penjualan produk yang rusak akan dibebankan pada pesanan yang bersangkutan. Karena sebagian pesanan akan mengalami rusak, dalam pengolahan pesanan harus dimasukkan jumlah yang lebih besar dibanding dengan jumlah yang dipesan. Jurnal yang dicatat pada saat penjualan produk rusak:

Kas                                                                        xx

      Barang Dalam Proses – Biaya Bahan                         xx

      Barang Dalam Proses – B. Tenaga Kerja Langsung   xx

      Barang dalam Proses – BOP                                       xx

(2)   Apabila timbulnya produk rusak bersifat normal di dalam suatu perusahaan, rugi produk yang rusak diperlakukan sebagai elemen biaya overhead pabrik sesungguhnya.Jurnal yang dicatat pada saat penjualan produk rusak:

Kas                                                                        xx

Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya                 xx

      Barang Dalam Proses – Biaya Bahan                         xx

      Barang Dalam Proses – B. Tenaga Kerja Langsung   xx

      Barang dalam Proses – BOP                                       xx

(3)   Apabila timbulnya produk yang rusak karena kesalahan atau kurangnya pengawasan produksi, rugi produk yang rusak diperlakukan sebagai Rugi produk yang rusak. Jurnal yang dicatat pada saat penjualan produk rusak:

Kas                                                                        xx

Rugi Produk Rusak                                               xx

      Barang Dalam Proses – Biaya Bahan                         xx

      Barang Dalam Proses – B. Tenaga Kerja Langsung   xx

      Barang dalam Proses – BOP                                       xx

3.  Produk cacat

Produk cacat adalah produk dihasilkan yang kondisinya rusak atau tidak memenuhi ukuran mutu yang sudah ditentukan, akan tetapi produk tersebut masih dapat diperbaiki secara ekonomis menjadi produk yang baik. Perlakuan akuntansi untuk produk yang cacat:

(1)   biaya perbaikan produk cacat diperlakukan sebagai penambah harga pokok pesanan tertentu. Metode ini digunakan apabila penyebab produk cacat karena sulitnya pengerjaan produk. Jurnal yang digunakan untuk mencatat biaya perbaikan produk cacat adalah:

Barang Dalam Proses – Biaya bahan Baku                             xx

Barang Dalam Proses – Biaya Tenaga Kerja Langsung          xx

Barang Dalam Proses – Biaya Overhead pabrik                     xx

            Persediaan Bahan                                                                    xx

            Gaji dan Upah                                                                         xx

            Biaya Overhead Pabrik yang Dibebankan                              xx

(2)   Biaya perbaikan produk yang cacat diperlakukan sebagai penambah biaya overhead sesungguhnya. Metode ini digunakan apabila produk cacat sifatnya normal terjadi dalam perusahaan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat biaya perbaikan produk cacat adalah:

Biaya Overhead Sesungguhnya                                              xx

            Persediaan Bahan                                                                    xx

            Gaji dan Upah                                                                         xx

            Biaya Overhead Pabrik yang Dibebankan                              xx

(3)   Biaya perbaikan produk cacat diperlakukan sebagai elemen Rugi produk cacat. Metode ini digunakan jika produk cacat disebabkan karena lemahnya pengawasan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat biaya perbaikan produk cacat adalah:

Rugi Produk cacat                                                                  xx

            Persediaan Bahan                                                                    xx

            Gaji dan Upah                                                                         xx

            Biaya Overhead Pabrik yang Dibebankan                              xx

Read More

Standar Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam pasal 32, UU No. 17/2003 dinyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah (SAP) telah ditetapkan dengan PP No. 24/2005 dimana setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajibmenerapkan SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Adapun strategi pengembangan SAP, oleh KSAP, dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju akrual yang disebut cash towards accrual. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Proses transisi standar menuju akrual diharapkan selesai pada tahun 2007 (Pengantar SAP, 2005).

Selain menyusun SAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) berwenang menerbitkan berbagai publikasi lainnya, antara lain Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP dan Buletin Teknis merupakan pedoman dan informasi lebih lanjut yang akan diterbitkan oleh KSAP guna memudahkan pemahaman dan penerapan SAP, serta untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penggunaan istilah “laporan keuangan” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, fihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Dalam penyajian laporan keuangan harus diperhatikan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

Relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Jadi, agar relevan, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu, lengkap, memiliki manfaat umpan balik dan prediktif.

Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Dapat Dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat 208 Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat Dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi APBD menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi APBD terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

1. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancer dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.  
2. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 
3. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 
4. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
5. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 
6. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk  menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 
7. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. (Laporan realisasi anggaran dibahas secara khusus dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02).

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

• Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah dan budaya.  
• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 
• Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. (Laporan neraca dibahas secara khusus dalam PSAP No. 01).

Pengguna Laporan Keuangan 

Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah (Sektor Publik)

Terdapat banyak literatur yang mengidentifikasi pengguna laporan keuangan sector publik. Sejumlah pengarang mengidentifikasi pengguna potensial dari perspektif normatif. Pengarang yang lain mencoba mengidentifikasi pengguna laporan actual melalui riset empirik. Namun demikian, berbagai studi normatif dan empirik telah gagal mencapai konsensus dalam mengidentifikasi pengguna laporan tahunan dan kebutuhan informasi mereka (Jones, 1992; Hay, 1994; Ryan et al., 2000; dalam teccolini, 2002). Untuk itu, sejumlah pendapat yang mengemukakan para pengguna laporan keuangan pemerintah akan dijelaskan berikut ini.

Drebin et al. (1981) mengidentifikasi sepuluh kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu:

a) Pembayar pajak;

b) Pemberi dana bantuan;

c) Investor;

d) Pengguna jasa (fee-paying service recipients);

e) Karyawan;

f) Rekanan;

g) Badan legislatif

h) Manajemen;

i) Pemilih (voters);

j) Badan pengawas (oversight bodies).

GASB (1998) mengidentifikasi tiga kelompok pengguna utama sebagai berikut:

1. Mereka yang kepadanya pemerintah harus bertanggung jawab (masyarakat), meliputi pembayar pajak, pemilih (voters), pengguna jasa, media, kelompok advokat, dan peneliti keuangan publik;
2. Mereka yang secara langsung mewakili masyarakat (legislatif dan badan pengawas);
3. Mereka yang meminjamkan atau berpartisipasi dalam proses peminjaman (investor, kreditor, institusi keuangan).

Di dalam Kerangka Konseptual (alinea 16) SAP, dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat dan lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman dan
4. Pemerintah.

Laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran (output) dari masing-masing kegiatan dan hasil (outcome) yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Program adalah penjabaran kebijakan pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga. Program terdiri dari satu atau lebih kegiatan. 

Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Contoh nama kegiatan:

a) Pembangunan Jalan

b) Pembangunan gedung sekolah

c) Pendidikan dan pelatihan bendahara pengeluaran

Ikhtisar

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Laporan keuangan tersebut sekurang-kurangnya meliputi: 

Laporan Realisasi APBD. Laporan ini menyajikan informasi perbandingan antara realisasi dengan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap fungsi, organisasi dan jenis selama satu tahun anggaran. 

Neraca. Neraca menyajikan informasi posisi keuangan pemda mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran.

Laporan Arus Kas. Laporan ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemda selama satu tahun anggaran. 

Baca Juga

Catatan atas laporan keuangan. Catatan ini berisi penjelasan atas hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dalam laporan keuangan. Catatan ini dilampiri pula dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Read More

Komponen Laporan Keuangan Pemerintahan

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada DPRD yang terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan pertanggungjawaban tersebut harus disampaikan oleh kepala derah kepada DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. Laporan keuangan yang disampaikan setidak-tidaknya meliputi:

Laporan Realisasi APBD. Laporan ini menyajikan informasi perbandingan antara realisasi dengan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap fungsi, organisasi dan jenis selama satu tahun anggaran.

Neraca. Neraca menyajikan informasi posisi keuangan pemda mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran.

Laporan Arus Kas. Laporan ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemda selama satu tahun anggaran.

Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi APBD, neraca, dan laporan arus kas.

Di samping laporan keuangan, raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disertai ikhtisar laporan kinerja, pernyataan tanggung jawab dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah (BUMD). Contoh format detail untuk Laporan Realisasi APBD, Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas dapat dilihat pada bagian lampiran.

Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) bertugas untuk menggabungkan laporan keuangan dari SKPD-SKPD sehingga menjadi laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah. Tahap-tahap penyusunan laporan keuangan tersebut adalah sbb.:

• Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 205  
• Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah c.q. kepala SKPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
• Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah; 
• Kepala daerah (Gubernur/bupati/walikota) selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, c.q. Kepala SKPKD menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah. 
• Kepala SKPKD menyelesaikan penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah dan menyampaikannya kepada kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, kepala daerah menyampaikan laporan keuangan kepada BPK untuk diperiksa selama kurang lebih dua bulan (April-Mei). 
• Kepala daerah menyampaikan laporan keuangan (dalam Raperda Pertanggungjawaban APBD) yang telah diperiksa oleh BPK kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Di samping menyajikan laporan keuangan tahunan, seperti yang telah dijelaskan di atas, pemda menyajikan laporan keuangan interim sbb.:

Laporan Bulanan. Setiap akhir bulan kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan anggaran kepada kepala daerah. Laporan tersebut mencakup laporan realisasi kegiatan dan laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi kegiatan memuat informasi tentang target dan pencapaian prestasi kerja program dan kegiatan. Sedangkan laporan realisasi anggaran memuat informasi ttg. anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja.

Baca Juga

Laporan Triwulanan. Setiap triwulan kepala SKPD menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan anggaran kepada kepala daerah. Laporan tsb. mencakup laporan pencapaian kinerja kegiatan dan realisasi anggaran selama tiga bulan terakhir. Laporan triwulan terdiri atas laporan triwulan I dan laporan triwulan III tahun anggaran ybs.

Laporan Semesteran. Pemda menyusun laporan realisasi semester pertama APBD. Laporan tsb. terdiri dari laporan realisasi kegiatan dan realisasi anggaran selama semester pertama tahun anggaran berjalan dan penjelasan ringkas mengenai rencana pelaksanaan APBD enam bulan berikutnya. Penyusunan laporan tsb. dilakukan oleh kepala SKPKD berdasarkan laporan realisasi kegiatan dan anggaran semesteran dari masing-masing SKPD. Menurut Pasal 293 Permendagri 13/2006, Kepala daerah menyampaikan laporan semesteran kepada DPRD pada akhir Juli tahun anggaran berkenaan.

Read More

BIAYA VARIABEL DAN ABSORPSTION

Perusahaan mencatat biaya total dan biaya per unit untuk sejumlah alasan, misalnya untuk pembuatan laporan keuangan, penentuan tingkat laba, dan pengambilan keputusan. Akan tetapi belum banyak dipikirkan mengenai pengaruh cara suatu produk atau jasa dihasilkan, terhadap sistem akuntansi yang digunakan. Perusahaan manufaktur dan jasa dapat dibagi menjadi dua jenis, tergantung pada apakah produk atau jasa mereka unik atau tidak. 

a. Perhitungan dan produksi biaya pesanan 

Perusahaan yang beroperasi dalam industri berdasarkan proses, memproduksi jenis jasa atau produk yang sangat banyak dan berbeda satu dengan lainnya. Idealnya, setiap produk atau jasa dapat dikhususkan menurut pelanggan tertentu. Perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan untuk memproduksi lebih banyak produk untuk memenuhi pesanan khusus. Pada sistem produksi berdasarkan pesanan, biaya - biaya diakumulasikan berdasarkan pekerjaan. Pendekatan untuk membedakan biaya ini dinamakan sistem perhitungan biaya pesanan. Dalam suatu perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan, pengumpulan biaya per pekerjaan menyediakan informasi penting bagi pihak manajemen. Misalnya penetapan harga yang sering ditetapkan berdasarkan biaya dan dalam lingkungan perusahaan berdasarkan pesanan.

b. Perhitungan dan produksi biaya proses

Perusahaan - perusahaan yang termasuk dalam industri proses, secara besar - besaran memproduksi produk yang hampir sama atau sejenis. Hal yang penting daam sistem proses adalah bahwa biaya satu unit produk indentik dengan biaya peoduk lainnya. Perusahaan dengan sistem proses mengakumulasi biaya produksi berdasarkan proses atau departemen untuk satu periode tertentu. Output proses selama periode tersebut diukur. Biaya perunit dihitung melalui pembagian biaya prosesnya dengan output pada periode terkait. Pendekatan akumulasi biaya ini disebut sebagai sistem perhitungan biaya proses.

c. Menghitung biaya perunit dengan menggunakan perhitungan biaya pesanan

Definisi perhitungan biaya produk akan digunakan untuk menggambarkan prosedur perhitungan biaya pesanan. Dalam hal ini, biaya produksi terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead. Dalam suatu lingkungan berdasarkan pesanan, penentuan tarif overhead yang dianggarkan selalu digunakan, karena penyelesaian pekerjaan jarang sesuai dengan selesainya tahun fiskal. Perhitungan biaya normal memerlukan pembebanan biaya unit produksi dengan menggunakan biaya aktual bahan baku langsung, biaya aktual tenaga kerja langsung, dan membebankan overhead dengan satu beberapa tarif yang telah dianggarkan. Overhead dapat dibebankan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan biaya variabel dan absorpsi, tergantung pada pentingnya keakuratan perhitungan biaya produk untuk perusahaan yang berdasarkan pesanan khusus. 

1.1 BIAYA VARIABEL

Biaya variabel berubah sesuai dengan perubahan output. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total, bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Oleh karena itu biaya variabel naik ketika output naik dan akan turun ketika output turun. Biaya variabel lazim digunakan untuk kepentingan internal.  

Perhitungan biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya manufaktur tetap dan biaya manufaktur variabel. Perhitungan biaya variabel membebankan hanya biaya manufaktur variabel ke produk, biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead variabel. Overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Dasar pemikiran ini adalah overhead tetap adalah biaya kapasitas dan tetap ada dalam bisnis. Segera setelah periodenya berlalu, setiap manfaatnya diberikan oleh kapasitas akan habis dan tidak bileh diinventarisasi. Menurut perhitungan biaya variabel overhead tetap dari suatu periode dipandang habis pada akhir dari periode itu dan dibebankan secara total terhadap pendapatan dari periode tersebut. 

Biaya variable (variable costing) adalah pendekatan alternative untuk tujuan laporan internal. Keunggulan biaya variable adalah:

• Laporan laba rugi yang dihasilkan dapat langsung digunakan untuk melakukan analisis biaya volume laba.
• Laba periodic tidak dipengaruhi oleh tingkat persedian akhir.
• Biaya produksi perunit tidak mengandung biaya tetap. Hal ini akan mengindarkan manajer dari kesalahan yang dipicu oleh asumsi bahwa biaya produksi perunit, padahal sebagian diantaranya merupakan biaya tetap. 
• Jumlah total niata tetap dinyatakan secara emplisit dalam laporan laba rugi, sementara dalam full costing biaya tetap dialokasikan ke harga pokok penjualan dan persediaan. 
• Memisahkan estimasi tingkat profitabilitas produk, konsumen, dan segmen jenis lainnya. 
• Efektif digunakan untuk kepentingan pengendalian biaya.
• Laba bersih yang dihasilkan lebih dekat dengan aliran kas bersih dibandingkan dengan laba bersih dari biaya absorpsi. 

1.2 BIAYA ABSORPSI

Pada metode biaya absorpsi memperlakukan semua biaya produk yang terjadi dari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik (tetap dan variable) sebagai harga pokok [roduk tanpa memperhatikan apakah biaya tersebut variable atau tetap. Menurut perhitungan biaya absorpsi overhead tetap dipandang sebagai biaya produk bukan biaya periode. Menurut metode ini overhead tetap dibebankan ke produk melalui penggunaan tariff overhead tetap yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dibebankan sebagai produk terjual. Dengan kata lain, overhead tetap dapat diinventarisasikan. 

Perhitungan biaya absorpsi diisyaratkan untuk keperluan pelaporan eksternal FASB, IRS, dan lembaga pengaturan lainnya tidak menerima perhitungan biaya variable sebagai metode perhitungan biaya produk untuk pelaporan eksternal. Akan tetapi, perhitungan biaya variable mampu memberikan informasi biaya yang penting untuk penganbilan keputusan dan pengendalian, informasi seperti ini tidak dapat diperoleh dari perhitungan biaya absorpsi. 

Keunggulan dari biaya absorpsi adalah:

• Praktis dan memerlukan penggolongan biaya tetap dan variable.
• Perhitungan biaya absorpsi lebih menarik bagi para akuntan dan manajer Karena mereka percaya metode ini lebih baik dalam menggambarkan perbandingan biaya dan  pendapatan.
• Pada tingkat tertentu, perhitungan biaya absoprsi diterima sebagai metode yang digunakan untuk menyiapkan laporan eksternal yang diwajibkan dan laporan pajak penghasilan. Dengan alasan biaya dan kemungkinan kebingungan untuk membuat sistem perhitungan ganda, satu untuk eksternal dan satu lagi untu internal, maka kebanyakan perusahaan menggunakan perhitungan biaya absorpsi untuk laporan ekternal dan internal.

1.3 BIAYA VARIABLE VS BIAYA ABSORPSI.

Biaya variable dan biaya absorpsi merupakan dua pendekatan yang digunakan untuk menentukan harga pokok produk dengan tujuan untuk melakukan penilaian persediaan dan penentuan harga pokok penjualan. Perbedaan antara biaya variable dan biaya absorpsi terletak pada perlakuan biaya overhead tetap.   

Tabel 1.1 perbandingan biaya variable dan biaya absorpsi

1.4 HUBUNGAN ANTARA PRODUKSI, PENJUALAN DAN LABA

Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variable dan laba menurut biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Apabila barang yang terjual lebih banyak dari produksi maka laba menurut perhitungan biaya variable akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Alasannya adalah menurut perhitungan biaya absorpsi, unit-unit yang keluar dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Selain itu unit-unit yang diproduksi dan dijual telah mengandung seluruh overhead tetap periode berejalan. 

Dengan demikian jumlan beban overhead tetap menurut perhitungan absorpsi lebih besar dari overhead tetap periode berjalan sejumlah overhead tetap yang keluuar dari persediaan. Oleh karena itu, laba menurut perhitungan biaya variable lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi karena jumlah overhead tetap mengalir keluar dari persediaan awal. 

1. Jika Produksi > penjualan, Maka Laba bersih absorpsi > laba bersih variable

2. Jika Produksi < penjualan, Maka Laba bersih absorpsi < laba bersih variable

3. Jika Produksi = penjualan, Maka Laba bersih absorpsi = laba bersih variable

II. BIAYA VARIABEL DAN EVALUASI KINERJA

Evaluasi terhadap para manajer sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam mereka. Bagaimana laba berubah dari satu period eke periode berikutnya dan bagaimana laba actual dibandingkan dengan laba yang direncanakan sering kali digunakan sebagai petunjuk terhadap kemampuan manajerial. Akan tetapi, agar dapat menjadi petunjuk yang bermakna, laba harus mencerminkan usaha manajerial. Misalnyam apabila seorang manajer telah bekerja keras dan berhak meningkatkan penjualan sementara biaya tidak berubah, maka laba harus meningkat melebihi periode sebelumnya yang mengisyaratkan keberhasilan. 

Baca Juga

Secara umum apabila kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial maka manjer berhak untuk mengharapkan berlakunya hal-hal berikut ini:

1. Ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya sementara factor-faltor lainnya tetap maka laba akan meningkat.
2. Ketika pendapatan penjualan menurun dari satu period eke periode berikutnya sementara factor-faktor lainnya tetap maka laba akan menurun.
3. Ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya sementara factor-faktor lainnya tetap maka laba tidak akan berubah. Yang menarik, laba menurut perhitungan biaya variable selalu mengikuti hubungan antara penjualan dan laba di atas. Menurut perhitungan biaya absorpsi kadang-kadang tidak demikian halnya.

III. LAPORAN SEGMEN

A. PELAPORAN YANG DI SEGMEN 

Untuk beroperasi secara efektif, manajer harus mempunyai informasi sebanyak – banyaknya yang melebihi dari informasi yang diberikan oleh laporan laba rugi semata. Beberapa jenis produk dapat menguntungkan dan beberapa lainnya tidak dapat memberikan keuntungan, beberapa daerah penjualan mungkin mempunyai komposisi penjualan yang buruk atau mungkin mengabaikan kesempatan penjualan, atau beberapa divisi produksi mungkin tidak efektif menggunakan kapasitas dan sumber daya mereka. Untuk membuka masalah ini manajer membutuhkan laporan yang memfokuskan pada segmen perusahaan.

Segmen dapat didefinisikan sebagai setiap bagian aktivitas organisasi yang mengakibatkan manajer perlu mencari data biaya mengenai bagian atau aktivittas organisasi tersebut. Misalnya, segmen akan meliputi daerah penjualan, divisi produksi, departemenn produksi dan jenis produk. 

Laporan yang disegmen dapat disajikan untuk aktivitas pada berbagai tingkat yang berbeda pada organisasi dan dapat disajikan dalam bentuk yang berbeda.

B. KONSEP ALOKASI DASAR

Laporan yang disegmen untuk kegiatan interen disajikan secara khusus dalam bentuk kontribusi. Pedoman penentuan harga pokok yang ditentukan dalam penyajian laporan ini adalah sama seperti pedoman penentuan harga pokok yang digunakan dalam penyajian laporan jenis kontribusi pada umumnya, kecuali satu hal yang tidak sama yaitu pada penanganan biaya tetap. Dimana biaya tetap dibagi dalam dua bagian pada laporan yang disegmen yaitu directfixed cost dan commonfixed cost.

Diract fixed cost yaitu biaya tetap yang dapat dikaitkan langsung pada segmen tertentu dan yang timbul karena adanya segmen. Sedangkan common fixed cost yaitu biaya tetap yang tidak dapat dikaitkan langsung pada setiap segmen tertentu, tetapi timbul karena aktivitas operasi keseluruhan. 

Dua pedoman yang diikuti dalam membebankan biaya keberbagai segmen operasi menurut pendekatan kontribusii yaitu: 

1. Mengikuti pola prilaku biaya ( biaya variable dan biaya tetap )

2. Mengikuti apakah biaya dapat ditelusuri secara langsung kesegmen yang bersangkutan atau tidak.

Pelaporan yang disegmen member kemampuan pada perusahaan untuk melihat sendiri dari berbagai sudut pandang yang bebeda. Berbeda cara untuk dapat menghasilkan data biaya dan profotabilitas meliputi: 

1. Perdivisi 

2. Per lini produk 

3. Per daerah penjualan

4. Per daerah desa

5. Peroperasi dalam dan luar negeri

Read More