Sistem Perpajakan di Indonesia

Kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan tanggung jawab masyarakat kepada negara ialah dengan membayar pajak.

Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam usaha meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan anggota keluarganya. Negara pun demikian, dimana kebutuhannya tidak jauh berbeda dengan kebutuhan rumah tangga keluarga. Perbedaannya adalah rumah tangga keluarga untuk memenuhi keperluan yang sifatnya perorangan, sedangkan rumah tangga negara untuk memenuhi kebutuhan warga negara. 

Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai pendapatan atau penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak. Penerimaan tersebut digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan dengan tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia mempunyai corak sebagai berikut:

Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan guna membiayai pembangunan nasional.

Bahwa tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri.

Bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung dan membayar sendiri (self assessment system') pajak terutang kepada negara.

Oleh karena itu, sistem perpajakan harus memenuhi empat syarat, antara lain:

Keadilan

Keadilan dalam pelaksanaan pajak, antara lain diwujudkan dengan adanya hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, dan mengajukan banding pada majelis pertimbangan pajak atau lembaga peradilan lainnya.

Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Di Indonesia dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) ditegaskan bahwa penenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara ditetapkan dengan undang-undang (pemungutan pajak harus mendapat persetujuan rakyat melalui DPR).

Ekonomis

Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena adanya pemungutan pajak. Sesuai dengan fungsi pajak, yaitu sebagai alat pengukur kegiatan ekonomi.

Finansial

Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk sebagian dari pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsi pajak, yaitu sebagi sumber keuangan negara (budgetair)

Fungsi pajak dalam perekonomian nasional

Pajak yang dipungut pemerintah berdasarkan undang-undang mempunyai fungsi utama sebagai berikut:

• Pajak sebagai sumber pendapatan negara
• Pajak sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi
• Pajak sebagai alat pemerataan pendapatan masyarakat

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. System perekonomian yang dilakukan oleh Indonesia pada mulanya mencakup ketiga system, yaitu Official assessment system, Self assessment system, dan withholding tax system.

1. Official Assessment System

Sistem ini dilaksanakan sampai dengan tahun 1967. Official Assessment System adalah suatu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemungut pajak (fiscus). 

Sistem ini diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar

2. Semi Self Assessment System dan With Holding System

Kedua sistem ini dilaksanakan di Indonesia dari tahun 1968 sampai dengan 1983. Semi Self Assessment System adalah cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak bersama dengan fiscus. Contohnya diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN.

WithHolding Tax System adalah cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga yang ditunjuk. System ini diterapkan dalam mekanisme pemotongan/pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti pemotongan ini nanti dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari Wajib Pajak yang bersangkutan

Baca Juga

3. Full Self Assessment System

System ini dilaksanakan sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang. Full Self Assessment System adalah suatu cara pemungutan pajak dengan penentuan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang melakukan perhitunganya sendiri. Fiscus tidak ikut campur, ia hanya memberikan petunjuk dan bantuan kepada wajib pajak yang belum bisa atau belum memahami cara perhitunganya serta mengingatkan atau melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Mekanisme perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini untuk berbagai jenis pajak didasarkan pada self assessment system. Dalam Self assessment system mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu :

1. Tax consciousness atau kesadaran wajib pajak.
2. Kejujuran wajib pajak. 
3. Tax mindedness wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.
4. Tax discipline, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang.

Hingga saat ini kantor pajak telah merubah sistem administrasinya menjadi tiga yaitu KPP Besar, KPP Madya, KPP Pratama. Dimana ketiga KPP tersebut telah menerapkan sistem administrasi modern diantaranya ada Account Representative (AR), kring pajak, dan help desk.

Mereka mengharapkan dengan adanya perubahan sistem tersebut citra negatif Pajak dimasyarakat dapat berubah dari yang semula enggan membayar pajak karena takut berurusan dengan orang pajak menjadi lebih pro aktif untuk membayar pajak. Tetapi yang lebih diinginkan masyarakat sebenarnya adalah perubahan budaya orang pajak sendiri yaitu dari penguasa menjadi pelayan masyarakat sesuai dengan namanya kantor pelayanan.

Kesulitan masyarakat untuk membayar pajak disebabkan kurangnya sosialisasi dr aparat pajak khususnya dimana mereka hanya memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tertentu saja (besar & berpotensi) bukannya kepada seluruh wajib pajak. salah satu contoh : ketika pelaporan SPT tahunan 2007 banyak wajib pajak yang kecewa ternyata mereka sudah tidak terdaftar di KPP dimana sebelumnya mereka terdaftar tetapi pindah ke KPP lain (KPP Pratama lainnya) tanpa ada pemberitahuan sebelumnya (surat terlambat datang).

Hal-hal seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi dalam penerapan sistem administrasi modern yang telah berjalan selama ini sehingga minat masyarakat untuk membayar pajak dapat tumbuh sehingga kelancaran pembangunan negeri ini tidak terganggu.

Read More

Pertanyaan dan Jawaban Aspek-aspek Keperilakuan dalam Organisasi (Akuntansi Keperilakuan)

1. Menurut pendapat anda, manakah aspek-aspek yang menguntungkan dari keberadaan struktur dan manakah aspek-aspek yang tidak menguntungkan?

Jawab :

Menurut saya, aspek-aspek yang menguntungkan dari keberadaan struktur adalah sebagai berikut :

a. Kejelasan Tanggung Jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggung jawabkan. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan  atau atasan yang memberikan kewenangan, karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan.

b. Kejelasan Kedudukan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organsisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang.

c. Kejelasan Uraian Tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas.

d. Kejelasan Jalur Hubungan. Dalam rangka pelaksaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi, maka dibutuhka kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga jalur penyelesaian pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling menguntungkan.

Sedangkan aspek-aspek yang tidak menguntungkan dari keberadaan struktur adalah sebagai berikut :

a. Perbedaan jenis kelamin (Gender) Dalam masyarakat, pria di pandang lebih tinggi derajatnya dan cenderung menjadi lebih diandalkan daripada wanita. Perbedaan ini mempengaruh dalam mencapai prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan dalam masyarakat.

b. Faktor Pengaruh Sosialisasi yang Sangat Kuat. Sosialisasi yang sangat atau terlampau kuat dalam suatu masyarakat dapat menghambat proses mobilitas sosial. Terutama berkaitan dengan nilai-nilai dan adat yang berlaku. Sebagian adat tidak memperbolehkan wanita yang menjadi pemimpin.

c. Perbedaan Kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan antarindividu dalam suatu struktur organisasi menyebabkan masing-masing individu saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu.

2. Dapatkah suatu organisasi perusahaan berfungsi secara efektif tanpa definisi yang jelas mengenai otoritas dan bagaimana otoritas dilatih?

Jawab :

Otoritas bisa diartikan kekuasaan resmi dan legal untuk menyuruh/memerintah pihak lain bertindak dan taat kepada pihak yang memilikinya. Ketaatan lahir bisa melalui persuasi, sanksi-sanksi, permohonanan, paksaan dan kekuatan. Otoritas juga berkaitan dengan kekuasaan sebagai suatu pengaruh yang kuat yang bersifat mengendalikan atas pengarahan perilaku seseorang. Jadi, organisasi tidak akan dapat berfungsi efektif jika tidak memiliki definisi otoritas yang jelas. Jika definisi otoritas sudah jelas dalam suatu organisasi, individu-individu dalam organisasi dapat memberikan perannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Otoritas dapat dilatih sehingga otoritas bisa diterima oleh bawahan. Salah satu caranya yaitu pemimpin organisasi harus mampu mendorong semangat kerja bawahan dengan alasan untuk mencapai tujuan organisasi. Paculah keinginan bawahan untuk memberikan sumbangsih kepada suatu tujuan yang dianggap berfaedah, guna menghindari diterapkannya tindakan disipliner, agar tindakan sesuai dengan standar-standar moral yang berlaku selain untuk memperoleh balas jasa.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tanpa adanya definisi yang jelas mengenai otoritas di dalam suatu organisasi, maka organisasi tidak akan dapat berjalan efektif.

3. Dapatkah suatu kelompok berfungsi secara efektif tanpa suatu definisi atau hubungan otoritas?

Jawab :

Walaupun kerja kelompok/tim ini sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan atau keberhasilan, namun bila tidak dikendalikan secara benar akan menimbulkan suatu kondisi sebaliknya. Keadaan ini disebut dengan “social loafing”, yaitu suatu keadaan dimana kualitas kerja tim lebih rendah bila dibandingkan dengan kerja individu, sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang dapat menimbulkan keadaan ini antara lain karena kurang jelasnya identifikasi kontribusi dari setiap orang, kurangnya keterikatan/kohesi diantara anggota kelompok, kurangnya tanggung jawab terhadap hasil akhir dari tugas yang diberikan. Disinilah peran pentingnya sebuah definisi atau hubungan otoritas dalam kelompok agar kelompok dapat berjalan dengan efektif.

4. Apakah birokrasi dan demokrasi bersifat kompatible?

Jawab:

Hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya rapat. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademis maupun awam. Di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Namun, birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hirarkis bahkan bentuk pemerintahan yang otoritarian. Ini tetap terjadi meski birokrasi tercipta justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat, dan seringkali secara demokratis.

Konsep birokrasi dan demokrasi mungkin terkesan bertentangan. Namun, sesunggunya keduanya diperlukan demi terciptanya organisasi yang berjalan efektif dan responsif. Keduanya menyediakan manfaat bagi anggota organisasi dan dapat berjalan beriringan.

5. Apakah aspek-aspek fungsional dan disfungsional dari organisasi birokrasi?

Jawab:

Aspek Fungsional

• Teori birokrasi ini mempunyai kekuatannya yang tersendiri, walaupun teori ini sering dikaitkan dengan pelbagai streotaip negatif, namun teori birokrasi ini juga banyak memberikan sumbangan kepada teori dalam pengurusan sumber manusia.
• Hierarki dan definisi tanggungjawab adalah merupakan ciri penting birokrasi dalam membantu  pengurusan tempat kerja yang tersusun. Lakaran prinsipal terhadap semua tugas haruslah jelas dan harus disusun dalam bentuk hierarki.
• Ada Aturan, Norma, dan Prosedur untuk Mengatur Organisasi

Aspek Disfungsional

• Kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi.
• Usaha untuk memperbaiki penampilan birokrasi diajukan dalam bentuk teori birokrasi sistem perwakilan. Asumsi yang dipergunakan adalah bahwa birokrat di pengaruhi oleh pandangan nilai-nilai kelompok sosial dari mana ia berasal.
• Keengganan untuk mengakui adanya konflik di antara otoritas yang disusun secara hirarkis dan sulit menghubungkan proses birokratisasi dengan modernisasi yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang.
• Salah satu kelemahan yang sering dikaitkan dengan birokrasi ialah “red tape”. Istilah ini merujuk kepada satu peraturan birokrasi yang sangat berlebihan sehingga menyebabkan kelewatan kepada sesuatu urusan ataupun proses.

6. Mengapa kelompok informal membangun standar perilaku? Apakah pengaruh standar ini terhadap anggota kelompok?

Jawab:

Beberapa standar perilaku kelompok dirancang untuk melindungi para anggotanya untuk menghadapi bahaya nyata atau yang masih dibayangkan dari luar kelompok, terutama dari manajemen atasan mereka. Tetapi norma kelompok informal tidak selalu negatif. Ada norma yang positif seperti tentang produktivitas yang tinggi, hubungan kerja yang baik, dan kualitas. Dalam masalah ini tugas – tugas manajemen menjadi lebih mudah. Kelompok informal, yang di satu sisinya disebut “pembuat kesukaran”, di sisi lain membantu manajemen dalam menanamkan disiplin.

Read More

Sistem Ekonomi di Indonesia

Indonesia melaksanakan sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi demokrasi, walaupun pada hakikatnya merupakan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi demokrasi, yaitu suatu sistem ekonomi yang memiliki landasan:

1. Sidik, yaitu Pancasila

2. Struktural, yaitu UUD 1945

3. Struktural, yaitu Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945.

Pada sistem ekonomi demokrasi, rakyat Indonesia berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian, sistem ekonomi Indonesia menekankan pada demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri positif sebagai berikut:

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
• Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan diawasi oleh lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakanya ada pada rakyat.
• Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
• Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
• Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
• Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Selain ciri positif, dalam pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi perlu di hindari ciri-ciri negatif sebagai berikut.

• Sistem free fight liberalisme yang menumbuhkan ekploitasi (penindasan) terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
• Sistem etatisme, yaitu negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.
• Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. 

Read More

Pengertian, Unsur-Unsur dan Tujuan Sistem Akuntansi

Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Warren, Reeve, Fees yang diterjemahkan oleh Aria Farahwati dalam bukunya Warren, Reeve, Fees Accounting (2005:234), Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan.

Sedangkan Sistem akuntansi menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:3) : Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.”
Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem akuntansi dibuat untuk memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen sebuah perusahaan guna memudahkan pengelolaan perusahaan.Pengertian Sistem Akuntansi

Unsur-Unsur Sistem Akuntansi

Fungsi utama sistem akuntansi adalah mendorong seoptimal mungkin agar sistem tersebut dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur  yaitu tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem akuntansi saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dilakukan pengolahan data mulai dari awal transaksi sampai dengan pelaporan yang dapat dijadikan sebagai informasi akuntansi.

Dalam suatu sistem akuntansi, terdapat unsur-unsur pokok, seperti dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:3) adalah :
Unsur suatu sistem akuntansi adalah :

•     Formulir
•     Jurnal
•     Buku besar
•     Buku pembantu
•     Laporan.

Tujuan Sistem Akuntansi

Dalam mewujudkan sistem akuntansi yang baik, pada dasarnya harus mengetahui pembangun sistem akuntansi itu sendiri, sistem akuntansi erat hubungannya dengan kerjasama manusia dengan sumber daya lainnya didalam suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Tujuan sistem akuntansi merupakan suatu tujuan yang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Dari setiap sistem akuntansi yang terdiri dari berbagai sistem mempunyai tujuan yang sama, sistem akuntansi sendiri dibuat oleh manajemen dalam mengelola perusahaannya, maka dari itu untuk lebih jelasnya, tujuan sistem akuntansi dapat dikemukakan dibawah ini.

Tujuan sistem akuntansi yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:20) adalah: “Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi mempunyai tujuan utama sebagai berikut :

• Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru
• Untuk meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya
• Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekkan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reability) informasi akuntansi, dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan
• Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.”

Dari uraian tujuan sistem akuntansi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan faktor utama pendorong agar manajemen perusahaan dapat menghasilkan informasi akuntansi yang terstruktur dan mengandung arti.

Read More

Kalkulasi Biaya overhead pabrik (manufacturing overhead costs) - Makalah Akuntansi Manajemen

Teori Akuntansi- Biaya overhead pabrik (manufacturing overhead costs) adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Apabila suatu perusahaan juga memiliki departemen-departemen lain selain departemen produksi maka semua biaya yang terjadi di departemen pembantu tersebut (termasuk biaya tenaga kerjanya) dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik.

Biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja tak langsung, pengawasan mesin produksi, pajak, asuransi, hingga fasilitas-fasilitas tambahan yang diperdalam ABC, proses identifikasi aktivitas merupakan salah satu bagian yang penting dari tahapan tahapan pembebanan biaya overhead pabrik. Tahap pertama pada identifikasi aktivitas, aktivitas yang luas dikelompokkan ke dalam 4 kategori aktivitas, yaitu :

1.      Unit Level Activities (tingkat unit)

Berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sekali untuk setiap unit sehingga biaya produk yang berhubungan dengan aktivitas yang dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Misalnya : jam tenaga kerja langsung. Semakin banyak jumlah unit yang diproduksi maka semakin  banyak juga tenaga kerja langsung dibutuhkan.

2.      Bacth Level Activity( tingkat bacth)

Yaitu berupa ativitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung produksi sejumlah order tertentu (batch). Aktivitas ini dilakukan sekali untuk setiap batch sehingga biaya produksi yang berhubungan dengan aktivitas ini dibebankan berdasarkan jumlah batch yang diproduksi misalnya : biaya set-up mesin. Semakin banyak unit yang diproduksi tidak mempengaruhi biaya pada aktivitas set-up, tetapi semakin sering set-up dilakukan maka semakin besar pula biaya set-up mesin.

3.      Product Sustaining Activities

Berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi suatu produk, pemeliharaan produk, pengembangan produkdan inovasi produk.Beban biaya yang terjadi pada aktivitas ini dapat ditelusuri pada setiap jenis produk yang dihasilkan, tetapi sumber daya yang dikonsumsi tidak tergantung pada jumlah unit ataupun batch dari produk yang dihasilkan perusahaan. Semakin banyak jenis produk yang dihasilkan maka semakin sering aktivitas ini dilakukan sehingga semakin besar biaya yang dibutuhkannya.

Baca Juga

4.      Facility Sustaining Activities.

Berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, seperti pemasaran, sumber daya manusia, pengembangan sistem, pemeliharaan fasilitas dan lain-lain. Tetapi aktivitas ini tidak berhubungan dengan jumlah produk, batch maupun jenis produk.

Sedangkan pada saat melakukan pembebanan biaya dari tiap kelompok tersebut, biaya yang muncul tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kelompok  aktivitasnya, sehingga dalam membebankan biaya sistem ABC dapat digambarkan dengan dua tahapan, yaitu :

1. Aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi keinginan customer mengkonsumsi sumber daya dalam sejumlah uang tertentu.
2. Biaya   setiap   sumber  daya yang dikonsumsi  oleh  setiap aktivitas harus  dibebankan  objek  biaya  atas dasar unit aktivitas yang dikonsumsi oleh objek biaya itu sendiri bukan dalam proses produksi.

Read More

Pengertian Kalkulasi Activity Based Cost (ABC) - Akuntansi Manajemen

Teori Akuntansi- Kalkulasi biaya atau cost adalah cara perhitungan biaya baik biaya  produksi maupun biaya produk yang dimaksud biaya produk adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa atau seluruh biaya untuk menghasilkan produk yang siap jual. Sedangkan yang di maksud biaya produksi adalah biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jenis biaya lain. 

Cara untuk mengetahui biaya produksi  yaitu biaya bahan langsung + biaya upah langsung + biaya overhead.

Definisi / penegrt Activity Based Costing :

Menurut Mulyadi (2003:40) Activity Based Costing systems (ABC systems) adalah:

“Activity Based Costing adalah sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan penentuan secara akurat biaya produk atau jasa sebagai tujuan. Sistem informasi ini diterapkan dalamperusahaan manufaktur, jasa, dan dagang”.

Jadi Activity Based Costing adalah:

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Activity Based Costing adalah suatu pendekatan terhadap sistem akuntansi yang memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi produk, dimana aktivitas tersebut merupakan titik akumulasi biaya yang mendasar.

Baca Juga

Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ini didasarkan pada konsep produk yang mengkonsumsi aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya.Dengan metode ini diharapkan manajemen dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah (aktivitas yang dipertimbangkan tidak memberi kontribusi terhadap nilai pelanggan atau terhadap kebutuhan organisasi).

Perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk, perhitungan biaya per unit produk sangat sederhana, yaitu total biaya yang berkaitan dengan unit produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Ingat bahwa definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang dipenuhi. Sebagai contoh, biaya produk seringkali didefinisikan sebagai biaya produksi, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Namun, biaya produk juga berguna untuk membuat beberapa keputusan tertentu. Sebagai contoh, biaya produk dapat menjadi masukan penting untuk penetapan harga penawaran. Sedangkan proses pengkaitan biaya dengan unityang diproduksi setelah biaya tersebut diukur disebut pembebanan biaya (cost assignment).

Read More

5 Soal Pertanyaan dan Jawaban Tentang Aspek Keperilakuan dalam Akuntansi Keuangan

Beriut ini 5 Soal Pertanyaan dan Jawaban Tentang Aspek Keperilakuan dalam Akuntansi Keuangan:

1. Dalam lingkungan yang bagaimanakah orang-orang berperilaku secara berbeda dan karakter yang bagaimanakah yang dapat memprediksi hal tersebut?

Jawaban:

Orang-orang dapat berperilaku secara berbeda apabila berada pada lingkungan yang baru, seperti pada lingkungan kerja/organisasi. Namun perlu juga diingat bahwa sikap dapat berubah tanpa dibentuk. Jika mereka merasa nyaman maka karakter yang terbentukpun akan bersifat positif dan begitu sebaliknya apabila dalam suatu lingkungan kerja/organisasi baru mereka merasa tidak nyaman maka karakter yang terbentukpun akan bersifat negatif, seperti raut wajah yang kusut, berpresepsi buruk terhadap sesama, dan sebagainya.

2. Apakah sikap yang menentukan perilaku atau perilaku yang menentukan sikap?

Jawaban: 

Sikap (attitude) adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi perilaku yg di miliki oleh seseorang dan tertanam sejak dini, yang mana perilaku tersebut berbeda-beda, sedangkan perilaku adalah respon seseorang terhadap lingkungan sekitar dan kejadiannya atau bisa dikatakan perilaku adalah cerminan sikap seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap yang menentukan perilaku bukan perilaku yang menentukan sikap.

3. Bagaimana anda dapat mempelajari teori yang digunakan dalam motivasi?

Jawaban:

Kita dapat mempelajari teori tersebut dengan cara membandingkannya dengan kejadian yang pernah terjadi lalu menerapkannya langsung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat diketahui mana yang benar dari teori tersebut dan mana yang salah.

4. Bagaimana teori-teori perubahan sikap dapat diterapkan terhadap masalah keuangan dan masalah produksi dalam suatu organisasi?

Jawaban:

a. Teori pembelajaran (learning theory), teori ini melihat perubahan sikap sebagai suatu proses pembelajaran. Teori ini tertarik pada ciri-ciri dan hubungan antara stimulus dan respon dalam suatu proses komunikasi.

b. Teori fungsional (functional theory), teori fungsional beranggapan bahwa manusia mempertahankan sikap yang sesuai dengan kepentingannya. Perubahan sikap terjadi dalam rangka mendukung suatu maksud atau tujuan yang ingin dicapai. Menurut teori ini, sikap merupakan alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, untuk menubah sikap seseorang, terlebih dahulu harus dipelajari dan diketahui kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang.

c. Teori pertimbangan sosial (social judgement theory), teori ini menganut pendekatan yang lebih bersifat kognitif tentang perubahan sikap. Teori ini memberikan penekanan pada persepsi dan pertimbangan individu tentang objek, orang, atau ide yang dievaluasinya.

d. Teori konsistensi (consistency theory), teori konsistensi dikembangkan berdasarkan suatu asumsi umum, bahwa manusia akan berusaha untuk mewujudkan keadaan yang serasi dalam dirinya. Jika terjadi keadaan yang tidak serasi, misalnya terjadi pertentangan antara sikap dan tingkah laku, maka manusia akan berusaha untuk menghilangkan realita tersebut dengan merubah salah satu: sikap atau tingkah laku.

Baca Juga

5. Bagaimana seorang menejer memotivasi karyawan yang pada dasarnya puas dengan pekerjaan dan gaji mereka?

Jawaban: 

Manajer dapat memotivasi karyawannya memberikan reward apabila sanggup menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu dan kreatif. Manajer juga bisa memotivasi dengan menggunakan teori Maslow pada lima hierarchy kebutuhan yaitu dengan meningkatkan kebutuhan fisiologisnya (mendasar), kebutuhan rasa aman (safety needs) di tempat kerja, meningkatkan kebutuhan sosial (social needs) yaiu dengan menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan rasa saling membutuhkan satu sama lain, meningkakan kebutuhan yang mencerminkan harga diri (esteem needs) yaitu memuaskan kebutuhan yang mencerminkan pengakuan atas harkat, martabat, dan harga diri para karyawan, dan yang terakhir meningkatkan kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization needs).

Read More

Tanya Jawab Akuntansi Pemerintahan (Pengantar)

Berikut Ini adalah pertanyaan tenatng Akuntansi Pemerintahan beserta jawabannya:

1. Jelaskan tahapan perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia!

Jawaban:

Perjuangan untuk mereformasi akuntansi pemerintahan dimulai oleh Departemen Keuangan sekitar tahun 1979-1980, dengan melakukan rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah yang saat itu masih secara manual.

Pertangungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR menggunakan Perhitungan Anggaran Nagara (PAN)yang disusun secara manual dan menggunakan akuntansi tunggal (single entry accounting) berdasarkan basis kas (cash basis). PAN disampaikan kepada DPR setelah 2-3 tahun setelah periode APBN berakhir.

Tahun 1989 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah (tahap I) yang berbasis komputer, dengan bantuan biaya dari Bank Dunia.

Tahun 1992 dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office.

Tahun 1995 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah tahap II sebagai kelanjutan proyek tahap I.

Tahun 1999 baru dilakukan sistem implementasi, namun masih banyak hambatan.

Dengan keluarnya paket undang-undang keuangan mendesak perlunya Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah Standar akuntansi pemerintahan, sangat diperlukan BPK dalam menerbitkan opini audit

2. Sebutkan dasar hukum akuntansi pemerintahan di Indonesia mulai dari UU sampai peraturan pelaksanaannya!

Jawaban:

1. UURI no. 17tahun 2003tentang Keuangan Negara;
2. UURI no. 01 tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara;
3. UURI no. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. UURI no. 32 tahun 2004tentang Pemerintah Daerah
5. UURI no.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah no. 42/2002tentang Pelaksanaan Anggaran (APBN);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
8. Serta peraturan perundangan lainnya yang terkait.

Baca Juga

3. Jelaskan pengertian dan kegunaan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan serta hubungannya dengan standar akuntansi pemerintah!

Jawaban:

Pengertian: Kerangka Konseptual merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hubungannya dengan SAP, kerangka konseptal merupakan bagian dari SAP. Dimana SAP terdiri dari kerangka konseptal serta PSAP+bultek

4. Jelaskan pengertian, tujuan, dan ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)!

Jawaban:

Tujuan:

• Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya
• Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat
• Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan pemerintah
• Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pemerintah

Ciri2nya:

• Basis Akuntansi Cash Toward Accrual (CTA)
• Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran
• Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
• Sistem Pembukuan Berpasangan Didasarkan atas persamaan dasar akuntasi
• Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana
• Dana Tunggal, Dana tunggal merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal
• Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang
• Bagan Akun Standar
• Menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan

Baca Juga

Berikut pertanyaan-pertanyaan lainnya tentang Akuntansi Pemerintahan : BELUM ADA JAWABAN...!!

5. Gambarkan kerangka umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)!
6. Jelaskan proses akuntansi pada Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)!
7. Jelaskan proses akuntansi UAKPA pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI)!
8. Jelaskan definisi pengakuan dalam akuntansi pemerintahan serta kriteria minimum pengakuan suatu kejadian/peristiwa?
9. Jelaskan komponen-komponen laporan keuangan pokok entitas pelaporan pemerintah pusat!
10. Jelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam akuntansi pemerintah Indonesia, mengapa basis tersebut yang digunakan dan berikan contoh penerapannya!
11. Jelaskan pengakuan belanja melalui bendahara pengeluaran!
12. Jelaskan definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan!
13. Jelaskan definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian investasi jangka pendek!
14. Bagaimana jurnal anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja dari sisi SAKUN dan SAU?
15. Bagaimana jurnal saldo awal Kas di KPPN dan Kas di Bendahara Pengeluaran dari sisi SAKUN dan SAU?

Read More

Pertanyaan dan Jawaban Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berikut Tanya Jawab seputar Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) :

1. Apakah mungkin opini audit diberikan atas laporan keuangan satker ?

Jawaban:

opini audit hanya diberikan kepada entitas pelaporan yaitu : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara / Lembaga, dan Bendahara Umum Negara. Adapun satker adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran / barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan satker disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit akuntansi yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan (PSAP)

2. Masalah Pendapatan Hibah

Jawaban:

Pada tahun 2007 Departemen F menerima Hibah Non APBN dari luar negeri berupa seperangkat mesin untuk laboratorium. Bagaimana penyajiannya di dalam laporan keuangan ?

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) disajikan di dalam Neraca sesuai nilai wajarnya. Selain itu, sesuai dengan PSAP 07 pas 49, apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapat pemerintah dan jumlah yang sama juga di akui sebagai belanja modal di dalam laporan realisasi anggaran. Dokumen sumber yang digunakan adalah lazimnya SPM / SP2D Pengesahan.

3. Apabila terdapat PNBP yang belum diatur dalam peraturan pemerintah tentang PNBP apakah perlu diakuntansikan?

Jawaban:

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah par 58 (a) Pendapatan (basis kas) adalah penermaan oleh Bendahara Umum Negara / Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan.

Sehingga pungutan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan ke kas negara walaupun pendapatan tersebut belum tertuang dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan PNBP dan selanjutnya atas pendapatan tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran masih memiliki uang kas yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Belanja LS.

Apakah KAs di Bendahara Pengeluaran di Neraca hanya disajikan untuk uang yang berhubungan dengan Uang Persediaan atau juga termasuk uang yang ada di Bendahara Pengeluaran yang berupa uang honor/gaji yang di LS kan ke Bendahara dan belum dibayarkan kepada pihak yang berhak per tanggal neraca ?

SAP mengatur bahwa Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. KAs di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain lain kas (termasuk bukti bukti pertanggungjawaban yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke kas negara per tanggal neraca. Sehubungan dengan hal ini, maka sisa uang yang berasal dari LS tidak dapat dimasukkan ke dalam Kas di Bendahara Pengeluaran di neraca, namun harus diungkapkan dalam CaLK.

Read More