Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2017

Bagaimana proses konvergensi IFRS???

IFRS (International Financial Reporting Standard) merupakan pedoman penyusunan laporaan keuangan yang diterima secara global. Sejarah terbentuknya pun cukup panjang dari terbentuknya IASC/ IAFC, IASB, hingga menjadi IFRS seperti sekarang ini. Jika sebuah negara menggunakan IFRS, berarti negara tersebut telah mengadopsi sistem pelaporan keuangan yang berlaku secara global sehingga memungkinkan pasar dunia mengerti tentang laporan keuangan perusahaan di negara tersebut berasal. Indonesia pun akan mengadopsi IFRS secara penuh pada 2012 nanti, seperti yang dilansir IAI pada peringatan HUT nya yang ke – 51. Dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Adopsi penuh IFRS diharapkan memberikan manfaat : memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan SAK yang dikenal secara internasional meningkatkan arus investasi global menurunkan biaya modal melal

Konvergensi SAK menuju IFRS di Indonesia dan Dampak dari adanya konvergensi IFRS

Konvergensi SAK menuju IFRS di Indonesia Pada bulan Desember 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mencanangkan konvergensi PSAK ke IFRS secara penuh pada tahun 2012. Sejak tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) melaksanakan program kerja terkait dengan proses konvergensi tersebut sampai dengan tahun 2011. Ditargetkan bahwa pada tahun 2012, seluruh PSAK tidak memiliki beda material dengan IFRS yang berlaku per 1 Januari 2009. Setelah tahun 2012, PSAK akan di-update secara terus-menerus seiring adanya perubahan pada IFRS. Bukan hanya mengadopsi IFRS yang sudah terbit, DSAK-IAI juga bertekad untuk berperan aktif dalam pengembangan standar akuntansi dunia. International Financial Reporting Standards (IFRS) memang merupakan kesepakatan global standar akuntansi yang didukung oleh banyak negara dan badan-badan internasional di dunia. Popularitas IFRS di tingkat global semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kesepakatan G-20 di Pit

AUDIT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

AUDIT ORGANISASI SATUAN KERJA PENGOLAH DATA Audit manajemen pengolahan data dimaksudkan untuk meneliti dan mempelajari konfigurasi organisasional tersebut. Sasaran utamanya adalah untuk memperoleh bahan yang akurat dan faktual tentang tepat tidaknya struktur organisasi satuan kerja pengolahan data tersebut. Dasar pemikirannya disini ialah bahwa dengan struktur organisasi yang tepat, satuan kerja tersebut akan mampu menjalankan fungsinya, yaitu memberikan dukungan informasi kepada semua pihak dalam organisasi. Artinya, dengan penggunaan struktur organisasi yang tepat, satuan kerja pengolahan data akan mampu bekerja dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produtivitas yang setinggi mungkin. Agar sasaran tersebut dapat dicapai audit manajemen pengolahan data harus pula memahami struktur organisasi perusahaan sebagai keseluruhan termasuk stratifikasi atau jenjang pengambilan keputusan yang harus didukung oleh satuan kerja pengolahan data. AUDIT PROSES PENGOLAHAN DATA Pengu

Pendekatan yang Digunakan Oleh Pemerintah Indonesia dalam Penyusunan Anggaran

Ada dua pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam penyusunan anggaran yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan kinerja. 1. Pendekatan Tradisional (Traditional Approach) Anggaran yang disusun dengan menggunakan pendekatan tradisional disebut anggaran tradisional (traditional budget). Ciri-ciri anggaran tradisional yaitu : Bersifat line items yaitu anggaran disusun berdasarkan daftar belanja yang akan dilakukan oleh organisasi, sehingga bentuknya terlihat seperti daftar pos-pos belanja dari suatu organisasi. Bertujuan membatasi pengeluaran atau mengendalikan belanja organisasi. Karena besarnya anggaran sudah ditentukan sesuai plafond/pagu, maka pimpinan dapat mencegah dan mengendalikan agar tidak terjadi overspending yaitu pengeluaran yang terlalu besar atau melebihi plafond/pagu yang telah ditetapkan.  Umumnya bersifat incremental, yaitu anggaran tahun sekarang disusun berdasarkan anggaran tahun sebelumnya, ditambah dengan persentase kenaikan karena ad

Pengertian, Fungsi dan Jenis-Jenis Anggaran (Akuntansi Sektor Publik)

A.  PENGERTIAN ANGGARAN Anggaran (budget) merupakan istilah yang sangat erat hubungannya dengan akuntansi sektor publik. Mengenai pengertian anggaran, telah banyak pakar yang mengemukakannya, antara lain : Freeman dan shoulders mendefinisikan anggaran sebagai rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang. Lee dan Johnson mengemukakan bahwa anggaran merupakan suatu dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan organisasi yang mencakup informasi keuangan, belanja, aktivitas dan tujuan organisasi. Mardiasmo mengartikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Indra Bastian mengemukakan bahwa anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang berisi : Rencan

Pengertian, Ciri atau Karakteristik dan Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Organisasi Swasta

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang tujuannya tidak mencari laba/ keuntungan atau nirlaba (non profit motive). Organisasi sektor publik dapat dilihat dari arti luas dan arti sempit yaitu : Organisasi sektor publik dalam arti luas, yaitu organisasi yang tujuannya tidak mencari laba/keuntungan atau nirlaba yang meliputi instansi pemerintah, organisasi nirlaba milik pemerintah, dan organisasi nirlaba milik swasta. Organisasi sektor publik dalam arti sempit atau arti khusus, yaitu instansi pemerintah saja. Organisasi sektor publik dapat dengan mudah dikenali dari ciri utamanya yaitu nirlaba (tidak mencari laba/keuntungan) atau nonprofit motive. Secara umum, organisasi sektor publik dengan ciri utama nirlaba itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : 1.   Instansi pemerintah, yang meliputi : Instansi pemerintah pusat, terdiri dari ; Kementerian. Lembaga dan badan-badan negara, seperti MPR, DPR, MA, BPK, KPU, KPK, LIPI, LAN, BKN, dan sebagainya. Instans