Blogoblok

Asuransi syariah merupakan salah satu intrumen transaksi, yang secara sistem operasional disesuaikan dengan syariah Islam. Sehingga akad, mekanisme pengelolaan dana, mekanisme operasional perusahaan, budaya perusahaan (shariah corporate culture), marketing, produk dsb harus sesuai dengan syariah. Namun yang perlu digaris bawahi juga adalah, bahwa asuransi syariah tidak semata-mata harus menjalankan sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun lebih dari itu, ia juga harus mengimplementasikan suatu nilai yang menjadi “jantung” dari prinsip-prinsip syariah. Berpegang pada nilai-nilai ini sangat penting. Karena nilai-nilai inilah sesusungguhnya yang merupakan ruh dari sistem operasional yang dilakukan secara syariah. Hilangnya nilai-nilai ini akan berdampak pada hiilangnya “ruh” dari syariah. Sebagai contoh dalam aspek hubungan mudharabah, dimana terdapat dua pihak ; shahibul maal (pemilik modal), dan mudharib (pengusaha). Shahibul maal meminta kepada mudharib

Pengertian Stock Opname Stock Opname adalah Menghitung stock (persediaan barang untuk di jual) yang kita punya di gudang (atau etalase). istilah stock opname bisa juga di sebut dengan istilah stock take.  Baca Juga Kegiatan yang di lakukan pada proses stock opname ?  – Menghitung jumlah persediaan (bukan inventaris)  Apa beda persediaan dan barang inventaris?  Persediaan  : adalah barang-barang yang kita jual di toko kita,di mana setiap barang itu mempunyai nilai HPP (Harga Pokok Penjualan). Artinya jika kita menjual barang persediaan tersebut, maka kita akan mendapat keuntungan atau laba yang di hitung dari harga jual di kurangi nilai HPP.  Inventaris : adalah barang yang kita pakai untuk melakukan proses penjualan (berdagang), atau barang-barang yang kita gunakan untuk operasional Perusahaan.  Contoh : meja, etalase, alat tulis, nota-nota dan lain-lain Keduanya masuk dalam istilah “Harta / Aktiva” di dalam laporan keuangan, akan tetapi mempunyai kolom ak

Penghitungan Pajak Suami-Istri Beda NPWP  Ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur bahwa ketika suami-istri memilih untuk hidup berpisah (berdasarkan putusan hakim) maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajak dilakukan sendiri-sendiri. Sementara itu, ayat (3) mengatur bahwa jika suami-istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau istri ingin melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya maka penghitungan pajaknya berdasarkan penghasilan neto suami isteri digabung dan besaran pajak yang harus dibayar oleh masing-masing suami-isteri dihitung secara proporsional. Hal ini berarti jika situasi tersebut terjadi (memiliki perjanjian tertulis pisah harta/penghasilan atau istri ingin melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya), maka dalam penghitungan pajaknya dilakukan dengan menggabungkan penghasilan neto suami-istri tersebut untuk kemudian besaran masing-masing pajak suami-istri tersebut dihit

Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar.  Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak  pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini.  Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan

Saham yang dikeluarkan perusahaan nantinya merupakan bukti penyertaan pemegang saham kadalam perusahaan. Jumlah yang terakumulasi dalam perusahaan dinamakan dengan nama modal saham. Modal saham dapat dibagi atas tiga macam yaitu: a. Modal Dasar Dalam anggaran dasar perseroan akan dicantumkan modal dasar yang menggambarkan estimasi modal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Modal dasar ini dibagi dalam sejumlah saham dengan nilai nominal tertentu. Semakin kecil nilai nominal lembar saham akan semakin banyak lembar saham yang harus dikeluarkan oleh perseroan. b. Modal Ditempatkan Jika modal yang ditempatkan kurang dari batas minimal yang ditetapkan maka perseroan tidak akan diakui atau disahkan oleh pemerintah dan keberadaannya tidak dianggap sebagai perseroan terbatas tetapi akan tunduk pada ketentuan perusahaan persekutuan. Jika sudah demikian, antara harta peribadi dan harta perusahaan tidak akan terpisah dan para pemilik perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyel

Pengertian Tax Amnesty Pengertian Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.  Beberapa bulan terakhir ini berita di televisi didominasi oleh topik tax amnesty dan besarnya penerimaan uang tebusan tax amnesty, sebenarnya apa itu tax amnesty? apa itu pengmpunan pajak? dan apa itu uang tebusan dalam amnesti pajak? berikut penjelasannya tax amnesty Indonesia. Secara umum Pengertian Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

PERBEDAAN PAJAK DENGAN JENIS PUNGUTAN LAINNYA Pengertian Retribusi Retribusi adalah jenis pungutan yang diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang  disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan. Misalnya : Retribusi atas penyediaan tempat penginapan, retribusi tempat pencucian mobil, pembayaran aliran listrik, pembayaran abodemen air minum, retribusi tempat penitipan anak, IMB. Sifat paksanaan pada retribusi lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Jenis-Jenis Retribusi : 1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari : Pelayanan kesahatan Pelayanan persampahan/kebersihan Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat Parkir ditepi jalan umum Pasar Air bersih Pengujian kendaraan bermotor Pemeriksaan alat pemadam kebakaran Penggantian biaya cetak peta Pengujian kapal perikanan  2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari : Pemakaian kekayaan daerah

PERAN & FUNGSI PAJAK A. Peran Pajak Terdapat tiga sumber penerimaan pemerintah dalam penyusunan APBN, yaitu : 1. Dari Sektor Pajak 2. Dari Sektor Migas 3. Dari Sektor Bukan Pajak & Non Migas Sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara dan menunjukan teramat penting dan strategisnya peran penerimaan pajak dalam mengisi kas APBN dalam rangka pembangunan nasional. B. Fungsi Pajak Ada 2 fungsi pajak : - Fungsi Budgeter Adalah fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin & pengeluaran pembangunan, bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. - Fungsi Regulerend Adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang letaknya diluar bida

Secara umum pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, dengan tidak mendapat imbalan langsung yang dipungut oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Pengertian dan definisi pajak sendiri juga banyakdi kemukakan ileh para ahli seperti berikut ini: 1. Prof. Dr. P.J.A. Adriani “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."  2. Mr. Dr. N. J. Feldmann “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran Umum.” 3. Prof. Dr. M.J.H. Smeets “Pajak adalah pre

Laporan keuangan Entitas terdiri atas : Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis saham jumlah saham modal dasar jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh nilai nominal saham ikhtisar perubahan jumlah saham beredar hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitas syariah itu sendiri atau oleh anak entitas syariah atau entitas syariah asosiasi; dan saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan, termasuk nilai dan persyaratannya penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam ekuitas; dan penjelasan apakah dividen yang diusulkan tapi secara resmi belum disetujui untuk dibayarkan telah diakui atau tidak sebagai kewajiban. Posisi keuangan entitas syariah, disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajiakn informasi tentang sumber daya yang dikendalikan. Liku

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan dari kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dengan cara setepat-tepatnya sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.” Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan adalah: 1. Pemilik perusahaan Pemilik perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada manajer, memerlukan laporan keuangan untuk menilai kinerja manajer dalam memimpin perusahaannya dan kesuksesan seorang manajer diukur/ dinilai dari laba yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan, jika hasil yang dicapai oleh manajemen perusahaan tidak memuaskan, maka pemilik perusahaan dapat mengambil suatu tindakan seperti mengganti manajemennya atau bahkan menjual saham-saham yang dimilikinya. 2. Manajer Bagi seorang manajer, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepa