AUDITING DALAM SEKTOR PUBLIK - Teori Audit Sektor Publik

Definisi audit sektor publik

Dalam definisi audit sektor publik, ada beberapa bagian perlu mendapatkan perhatian yaitu :

• Proses sistematik – Audit merupakan aktivitas terstruktur yang mengikuti suatu urutan yang logis.
• Objektivitas – Hal ini berkaitan dengan kualitas informasi yang disediakan serta kualitas orang yang melakukan audit.
• Penyediaan dan evaluasi bukti – Hal ini berkaitan dengan pengujian yang mendasari dukungan terhadap asersi ataupun representasi.
• Asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi – Hal ini merupakan deskripsi yang luas tentang subyek permasalahn yang diaudit.
• Derajat hubungan kriteria yang ada – Hal ini berarti suatu audit memberikan kecocokan antara asersi dan kriteria yang ada.
• Mengkomunikasikan hasil – Agar bermanfaat hasil audit perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Regulasi dalam audit sektor publik

Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan.  

Audit sektor publik dan Sektor Bisnis

Persamaan sektor publik dengan sektor swasta

1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi.
2. Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum Objectivity, Cosistency, Materiality, Full Disclosure.
3. Merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara.
4. Menghadapi masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources).
5. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan membutuhkan informasi yang handal dan releven untuk  melaksanakan fungsi manajemen.
6. Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum.

Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta

1. Dalam Akuntansi Pemerintahan terdapat perkiraan anggaran (budgetary accounting) yang tidak ada dalam akuntansi komersial.
2. Akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi dana. Dalam akuntansi komersial, semua aset, kewajiban dan ekuitas merupakan bagian dari satu dana.
3. Dalam akuntansi pemerintahan, pengeluaran modal dilaporkan dalam laporan operasional maupun neraca yang dalam akuntansi komersial tidak dilaporkan dalam laporan operasional.
4. Akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah sehingga bersifat lebih kaku (kurang fleksibel) dibandingkan dengan akuntansi komersial.

Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta

Perbedaan Sektor Publik dan Swasta

Jenis-jenis audit sektor publik

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu:

1. Audit keuangan, merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai
2. Audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya
3. Audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit

Audit keuangan sektor publik

Tujuan penguji atas laporan keuangan oleh auditor adalah

1. Ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi keuagan.
2. Hasil operasi.
3. Arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi.

Perbandingan antara definis audit laporan keuangan tersebut dengan definis audit secara umum dapat mengungkapkan aspek esensial audit keuagan sbb:

• Proses sistematik secara objektif.
• Asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi.
• Derajat atau tingkat hubungan.
• Hasil audit atas laporan keuangan dikomunikasikan dalam suatu pelaporan audit.

Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan meliputi sbb:

• Segmen laporan keuangan
• Pengendalian internal
• Pengendalian atau pengawasan internal
• Ketaatan terhadap peraturan UU yang berlaku.

 Sistem Audit Keuangan Sektor Publik

1. Pemeriksaan Siklus Pendapatan

Jenis koreksi pembukuan yang harus dilakukan atas pendapatan adalah sebagai berikut:

• Kesalahan pembukuan dan/atau penyajian saldo awal tahun anggaran/sisa perhitungan anggaran tahun lalu.
• Kesalahan pembukuan dan/atau penyajian pendapatan daerah.
• Kesalahan pembukuan dan/atau penyajian saldo akhir tahun anggaran sisa perhitungan anggaran tahun perhitungan.
• Kesalahan penyajian dalam daftar lampiran perhitungan anggaran tahun anggaran perhitungan.
• Kesalahan yang wajib dikoreksi oleh auditor, yang terdiri atas:
• Kesalahan pembukuan (kekeliruan pencatatan).
• Kesalahan pembebanan.
• Kesalahan penjumlahan dan pengurangan angka (aritmatika).

2. Pemeriksaan Siklus Belanja

• Berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sektor publik
• Risiko bawaan pos belanja organisasi sektor publik pada banyak organisasi sangatlah tinggi
• Tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji
• Tingginya risiko bawaan siklus belanja menyebabkan banyak organisasi sektor publik memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal siklus belanja untuk mencegah dan mendeteksi salah saji
• Pengujian pengendalian tergantung pada pertimbangan biaya manfaat. Auditor harus membandingkan biaya melakukan pengujian pengendalian internal degnan penghematan yang diperoleh akibat berkurangnya pengujian substantif.

3. Pemeriksaan Aktiva Tetap

Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap.

4. Pemeriksaan Jasa Personalia

Siklus jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak penghasilan pegawai, dan biaya ketenagakerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas.

5. Pemeriksaan Siklus Investasi (Pembiayaan)

Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik

6. Pemeriksaan Siklus Saldo Kas

Tujian audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi yang signifikan, yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audi ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan:

• Asersi keberadaan dan keterjadian
• Asersi kelengkapan
• Asersi hak dan kewajiban
• Asersi penilaian dan pengalokasian
• Asersi pelaporan dan pengungkapan

Siklus Audit Keuangan Sektor Publik

1. Perencanaan audit keuangan

Merancang pendekatan audit

• Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal,
• Memahami bisnis dan industri klien,
• Menilai resiko bisnis klien,
• Menetapkan meterialitas, dan menilai resiko akseptabilitas audit serta resiko inhern,
• Memahami pengendalian intern, dan menilai resiko pengendalian,
• Menyusun seluruh rencana serta program audit.

Tahap perencanaan audit 

• Pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik.
• Penentuan tujuan dan lingkup audit
• Penilaian resiko
• Penyusunan rencana audit

2. Penetapan regulasi audit keuangan

3. Penyusunan perencanaan audit tahuann oleh lembaga auditor

4. Temu rencanaan audit tahunan

5. Penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan

6. Penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit

7. Survei awal karakter industri/organisasi yang akan diaudit

8. Pembuatan program audit

Suatu program audit akan berisi:

• Tujuan audit untuk setiap area
• Prosedur audit yang akan dilakukan
• Sumber bukti audit
• Deskripsi mengenai kesalahan (error).

9. Penerbitan surat tugas audit

10. Pelaksanaan audit keuangan

• Menilai Pengendalian Internal. Jenis-jenis pengendalian internal:
• Organisasi
• Pemisahan tugas
• Fisik
• Persetujuan dan Otorisasi
• Akuntansi
• Personalia
• Supervisi
• Manajemen, 

• Melakukan Prosedur Analtis
• Mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat
• Mengembangkan ekspektasi
• Melakukan perhitungan dan perbandingan
• Menganalisi data
• Menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan
• Menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan terhadap perencanaan audit.

11. Pembuatan daftar temuan

12. Pembicaraan awal tentang daftar temuan

13. Penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan

14. Pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi yang  diaudit

15. Penyelesaian laporan hasil pemeriksaan

16. Tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan

17. Penerbitan laporan hasil pemeriksaan

Teknik Audit Keuangan Sektor Publik

1). Prosedur analitis 

Contoh prosedur analitis adalah membandingkan item belanja menurut anggaran dan item realisasi belanja. Hasil perbandingan itu akan menunjukan ada tidaknya penyimpangan jumlah realisasi belanja dari jumlah yang dianggarkan sebelumnya.

2). Inspeksi (Inspecting)

Contoh kegiatan inspeksi adalah pemeriksaan terhdap bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi atau tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

3). Konfirmasi (Confirming)

Contoh kegiatan konfirmasi adalah meminta keterangan kepada bendahara pengeluaran terkait bukti-bukti transaksi pembelian atau pengalokasian anggaran yang telah dilakukannya. Kegiatan ini akan mengajukan apakah bukti transaksi tersebut fiktif atau benar adanya. Selain keteranagn-keterangan lainya terkait bukti tersebut.

4). Permintaan keterangan (Inquiring)

Contoh kegiatan permintaan keterangan adalah auditor meminta keteragan bendahara pengeluaran atas ketidaksesuaian jumlah pengeluaran (berdasarkan bukti transaksi yang ada) dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

5). Perhitungan (Counting)

Contoh kegiatan perhitungan adalah auditor menghitung asset yang telah dibeli bagian pengadaan berdasarkan bukti transaksi yang ada.

6). Penelusuran (Tracing)

Contoh kegiatan penelusuran adalah auditor membandingkan antara angka yang tertera dalam kwitansi transaksi yang telah dilakukan dan jumlah angka yang tertera dalam jurnal. Hal ini menunjukan apakah ada kesesuaian penyajian, yaitu penyajian yang lebih rendah atau yang lebih tinggi.

7). Pemeriksaan bukti pendukung (Vouching)

 Contoh kegiatan pemeriksaan bukti pendukung adalah auditor memilih ayat jurnal “Pembelian ATK” dijurnal, kemudian membandingkanya dengan kwitansi pembelian ATK tersebut atau tanda pembelianya.

8). Pengamatan (observing)

Contoh kegiatan pengamatan adalah auditor mengamati kegiatan bendahara gaji dalam menjurnal ketika mengeluarkan gaji kepada para pegawai.

9). Pelaksanaan ulang (Reforming)

Contoh kegiatan pelaksaaan ulang adalah  auditor menghitung ulang penyusutan kendaraan milik organisasi berdasarkan umur ekonomis yang sebenarnya, kemudian dibandingkan dengan pencatatan beban peyusutan kendaraan yang telah dilakukan.

Baca Juga

10). Teknik audit berbantuan computer 

Contoh kegiatan audit berbantukan komputer adalah  auditor dengan bantuan komputer memeriksa angka-angka dalam file jurnal bendahara dan membandingkanya dengan kwitansi pendapatan, dan bukti –bukti transaksi lainya.

11). Pengujian pengendalian

Terdapat dua jenis pengujian pengendalian, yaitu:

• Pengujian pengendalian yang berkaitan langsung dengan keefektifan desain kebijakan atau posedur dan apakah benar–benar digunakan dalam kegiatan organisasi
• Pengujian pengendalian yang berkaitan dengan keefektifan kebijakan dan prosedur serta bagaiman pengaplikasiannya, konsistensinya dengan aplikasi terdahulu dan oleh siapa aplikasi itu dilaksanakan selama satu periode.

Contoh kegiatan pengujian pengendalian adalah auditor membandingkan dokumen SOP atau petunjuk teknis pegawai, dan mengamati pelaksaannya dilapangan.

12). Pengujian substansif

Dua kategori umum pengujian substansif adalah:

• Prosedur analitis, yang merupakan prosedur dalam penyediaan bukti–bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca, atau sebaliknya tentang kesalahan atau ketidak beresan yang terjadi;
• Pengujian terinci atas transaksi atau neraca merupakan pengujian untuk menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca atau sebaliknya atas kesalah dan ketidak beresan yang terjadi.