•
Istilah
organisasi berasal dari bahasa Yunani “organ” yang berarti “alat”.
•
Organisasi adalah alat atau wadah sekelompok orang yang
berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan
atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama.
•
Manajemen membuat
laporan yang memuat Informasi Akuntansi dalam rangka
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya organisasi.
•
Informasi akuntansi yang
digunakan untuk keperluan internal organisasi disebut akuntansi manajemen dan
yang ditujukan untuk pihak luar dikenal sebagai akuntansi keuangan.
2.
Tipe Organisasi:
1.
Pure-Profit Organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan
atau menjual barang dan/ atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba
sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan
organisasi ini berasal dari investor swasta dan kreditor.
2.
Quasi-Profit Organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan
atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan
mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik.
Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, investor
pemerintah, kreditor dan para anggota.
3.
Quasi-Nonprofit Organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan
atau menjual barang dan/ atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan
memperoleh keuntungan (surplus). Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari
investor pemerintah, investor swasta dan kreditor.
4.
Pure-Nonprofit Organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan
atau menjual barang dan/ atau jasa dengan maksud untuk melayani dan
meningkatkan kesejah-teraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal
dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, hibah, sumbangan,
penjualan aset negara dan sebagainya.
3.
Pengertian Sektor Publik:
•
Sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan
barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan
negara lain yang diatur dengan hukum.
•
Contoh
Sektor Publik adalah Bidang kesehatan, pendidikan,
keamanan dan transportasi
4.
Peran utama Pemerintah dalam dalam pengelolaan sector
public:
1.
Regulatory Role
Peran utama pemerintah dalam menetapkan peraturan terhadap
pengelolaan sektor publik sehingga tidak merugikan masyarakat.
2.
Enabling Role
Peran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan
sektor publik sehingga memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat
luas dengan mudah.
3.
Direct Provision of Goods and Services Peran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik (pure
public goods) secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya
diserahkan ke pihak swasta.
5. Organisasi Sektor
Publik
•
Pemerintahan
Pusat dan Pemerintahan Daerah
•
Sejumlah
perusahaan di mana pemerintah mempunyai saham (B
•
UMN
dan BUMD)
•
Organisasi
bidang pendidikan, Organisasi bidang kesehatan dan Organisasi massa
6.
Batasan Area Organisasi Sektor Publik
- Penyelenggaraan layanan atau pengadaan
barang kebutuhan masyarakat umum,
- Bukan konsumsi individual,
- Pemerintah ikut mengendalikan dengan
saham atau sejumlah regulasi yang mengikat,
- Harga tidak semata-mata ditentukan
berdasarkan mekanisme pasar.
7.
Mengapa Pemerintah
Wajib Mengendalikan Sektor Publik
- Output sektor publik berkaitan dengan
barang atau jasa kebutuhan masyarakat umum.
- Barang dan jasa kebutuhan publik tidak
dapat dibagi-bagi secara individu atau orang per orang.
- Tidak memungkinkannya menjatah
penggunaan barang atau jasa tersebut untuk setiap orang.
- Alokasi barang atau jasa kebutuhan
publik menghadapi pasar persaingan tidak sempurna.
- Mengurangi beban masyarakat atas
penggunaan barang atau jasa publik dengan pemberian subsidi atau
perangsang kepada pihak swasta untuk penyediaannya (quasi private
organisations).
8.
Persamaan Sifat dan
Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta
- Bagian dari Sistem Ekonomi Negara
- Peraturan Perundangan
- Proses Pengendalian Manajemen
- Produk
- Kelangkaan Sumber Daya
9. Perbedaan Sifat dan
Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta
10.
Mengapa Dibutuhkan Organisasi Sektor Publik
- Untuk menjamin bahwa pelayanan publik
seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, perlindungan hukum
dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata tanpa
memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayarnya.
- Untuk memastikan bahwa layanan publik
tertentu ditempatkan pada wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
misalnya museum, perpustakaan, tempat parkir dan sebagainya.
- Untuk menjamin bahwa public goods and
services disediakan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan
dengan jika membeli dari perusahaan swasta, misalnya perusahaan
transportasi, rumah sakit, sekolah, dan perusahaan jasa lainnya yang
menyediakan layanan yang serupa.
- Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan
bangsa karena adanya per-bedaan agama maupun suku
11.
Peran akuntansi Sektor
Publik:
Akuntansi dibutuhkan
pada setiap jenis organisasi baik sektor bisnis, sektor publik, maupun sektor
sosial. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain :
a.
Pengelola keuangan
Negara meliputi manajemen keuangan sektor publik dan akuntansi manajemen sektor
publik.
b.
Pelaporan keuangan
meliputi, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD), Laporan keuangan kementrian/Lembaga(LK-K/L), Laporan Keuangan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD), Laporan Posisi keuangan (Neraca), laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan
Operasional, dll
c.
Pemeriksaann Akuntansi
sektor public. Auditing dalam organisasi sektor publik meliputi audit keuangan
Negara, audit kepatuhan, audit kinerja, dan audit investigasi.
d.
Perwujudan tata kelola
pemerintahan yang baik pada berbagai sektor, baik sektor bisnis, sektor publik,
maupun sektor sosial dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola organisasi
yang baik atau dikenal dengan istilah good governance. Disektor
bisnis dikenal prinsip good corporate governance (GCG), sedangkan
disektor publik dikenal prinsip good government governance.
(Sumber: Mahsun dkk.
Akuntansi Sektor Publik ed.3)
EmoticonEmoticon