Karakteristik Akuntansi Sektor Publik, Peran dan Kedudukan ASP

1.    Organisasi dan informasi akuntansi
         Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani “organ” yang berarti “alat”.
         Organisasi adalah alat atau wadah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama.
         Manajemen membuat laporan yang memuat Informasi Akuntansi dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya organisasi.
         Informasi akuntansi yang digunakan untuk keperluan internal organisasi disebut akuntansi manajemen dan yang ditujukan untuk pihak luar dikenal sebagai akuntansi keuangan.
2.    Tipe Organisasi:
1.    Pure-Profit Organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/ atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta dan kreditor.
2.    Quasi-Profit Organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, investor pemerintah, kreditor dan para anggota.
3.    Quasi-Nonprofit Organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/ atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan (surplus). Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta dan kreditor.
4.    Pure-Nonprofit Organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/ atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejah-teraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, hibah, sumbangan, penjualan aset negara dan sebagainya.


3.    Pengertian Sektor Publik:
         Sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.
         Contoh Sektor Publik adalah Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan transportasi
4.    Peran utama Pemerintah dalam dalam pengelolaan sector public:
1.    Regulatory Role Peran utama pemerintah dalam menetapkan peraturan terhadap pengelolaan sektor publik sehingga tidak merugikan masyarakat.
2.    Enabling Role Peran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat luas dengan mudah.
3.    Direct Provision of Goods and Services Peran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik (pure public goods) secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta.

5.    Organisasi Sektor Publik
         Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
         Sejumlah perusahaan di mana pemerintah mempunyai saham (B
         UMN dan BUMD)
         Organisasi bidang pendidikan, Organisasi bidang kesehatan dan Organisasi massa

6.    Batasan Area Organisasi Sektor Publik
  1. Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum,
  2. Bukan konsumsi individual,
  3. Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang mengikat,
  4. Harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.

7.    Mengapa Pemerintah Wajib Mengendalikan Sektor Publik
  • Output sektor publik berkaitan dengan barang atau jasa kebutuhan masyarakat umum.
  • Barang dan jasa kebutuhan publik tidak dapat dibagi-bagi secara individu atau orang per orang.
  • Tidak memungkinkannya menjatah penggunaan barang atau jasa tersebut untuk setiap orang.
  • Alokasi barang atau jasa kebutuhan publik menghadapi pasar persaingan tidak sempurna.
  • Mengurangi beban masyarakat atas penggunaan barang atau jasa publik dengan pemberian subsidi atau perangsang kepada pihak swasta untuk penyediaannya (quasi private organisations).

8.    Persamaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta
  • Bagian dari Sistem Ekonomi Negara
  • Peraturan Perundangan
  • Proses Pengendalian Manajemen
  • Produk
  • Kelangkaan Sumber Daya



9.    Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta
10. Mengapa Dibutuhkan Organisasi Sektor Publik
  1. Untuk menjamin bahwa pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, perlindungan hukum dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata tanpa memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayarnya.
  2. Untuk memastikan bahwa layanan publik tertentu ditempatkan pada wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya museum, perpustakaan, tempat parkir dan sebagainya.
  3. Untuk menjamin bahwa public goods and services disediakan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan jika membeli dari perusahaan swasta, misalnya perusahaan transportasi, rumah sakit, sekolah, dan perusahaan jasa lainnya yang menyediakan layanan yang serupa.
  4. Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya per-bedaan agama maupun suku

11. Peran akuntansi Sektor Publik:
Akuntansi dibutuhkan pada setiap jenis organisasi baik sektor bisnis, sektor publik, maupun sektor sosial. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain :
a.    Pengelola keuangan Negara meliputi manajemen keuangan sektor publik dan akuntansi manajemen sektor publik.
b.    Pelaporan keuangan meliputi, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan keuangan kementrian/Lembaga(LK-K/L), Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD), Laporan Posisi keuangan (Neraca), laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, dll
c.    Pemeriksaann Akuntansi sektor public. Auditing dalam organisasi sektor publik meliputi audit keuangan Negara, audit kepatuhan, audit kinerja, dan audit investigasi.
d.    Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik pada berbagai sektor, baik sektor bisnis, sektor publik, maupun sektor sosial dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik atau dikenal dengan istilah good governance. Disektor bisnis dikenal prinsip good corporate governance (GCG), sedangkan disektor publik dikenal prinsip good government governance.

(Sumber: Mahsun dkk. Akuntansi Sektor Publik ed.3)


EmoticonEmoticon